Tidak Ada Eustress Dalam Ujian Nasional

Posted by on 7 Oct 2013 in opini | 7 comments

Oleh: Ifa H. Misbach
Psikolog Pendidikan dan Karakter
Ketua Bidang Penelitian, Pusat Psikologi Terapan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Dimuat di Media Indonesia, 7 Oktober 2013

STRES DALAM PIDATO POLITIS

Menanggapi polemik keluhan banyak siswa yang stres karena Ujian Nasional (UN), politisi Jusuf Kalla (JK) dalam pidato konvensi UN menilai para siswa justru harus dibiasakan belajar menghadapi stres. Dalam pandangannya, stres bukan hanya perkara ujian, karena kita sering berhadapan dengan stres dalam keseharian. JK menekankan dua hal. Pertama, UN dipertahankan agar pendidikan Indonesia memiliki standar nasional. Kedua, UN memberi dorongan agar anak terpacu giat belajar.

Secara politis, isi pidato JK adalah penting untuk kepentingan penyelenggara UN. Hanya sayangnya tidak disertai kajian akademik dan bukti empirik yang kuat. Melakukan generalisasi bahwa stres adalah baik tanpa memahami konteks UN sebagai jenis high-stakes testing akan menggiring kedangkalan pemahaman yang keliru. Kita perlu mengenali lebih dalam jenis stres seperti apa yang dikatakan baik? Sejauhmana kadar stres diperlukan untuk meningkatkan prestasi belajar? Lalu apakah UN memenuhinya?

JENIS STRES

Dalam teori stres, tidak semuanya stres berperan baik meningkatkan tantangan tapi tidak selamanya stres adalah buruk. Hidup tanpa tantangan juga dapat memicu hipostress yaitu “nihil” stres, yang ditandai dengan kebosanan ekstrem. Sebetulnya, dalam kadar rendah atau medium yang tidak membahayakan fisik dan psikologis, stres diperlukan oleh sistem imun tubuh. Jenis stres yang bermanfaat positif adalah eustress yang dapat merangsang sinyal pada organ-organ tubuh agar tetap bekerja waspada. Istilah Eu artinya “good” berasal dari bahasa Yunani. Eustress pertama kali diperkenalkan oleh Hans Seyle, ahli endokrinologi. Seseorang mengalami eustress saat merasakan situasi menantang. Dalam jangka pendek, jenis stres ini dapat memiliki efek positif pada kesehatan dan kinerja individu.

Sebaiknya, distress adalah jenis stres yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan emosional. Distress diklasifikasikan menjadi tiga jenis. 1. Acute distresse, 2. Episodic acute distress, 3. Chronice distress.

Pertama, acute distresse biasanya datang mendadak, menjadikan individu ketakutan dan bingung. Ini terjadi saat kita tidak siap tapi harus siap. Gejala fisik yang terasa yaitu: keringat mengucur deras, sakit kepala, detak jantung tidak teratur, tekanan darah berlebihan, persendian lemas atau dingin. Gejala emosi yang terasa adalah takut, cemas atau panik. Kendali terhadap kesadaran menurun drastis dan hilang arah. Acute distresse hanya berlangsung singkat, namun sering menghasilkan reaksi ‘fight’ (mengatasi ancaman) atau ‘flight’ (menghindari ancaman).

foto: tempo.co

Kedua, episodic acute distress biasanya timbul cepat, tajam, menyakitkan dan berulang. Episodic acute distress ditandai dengan frekuensi seringnya acute distresse datang secara berulang. Hal ini menyebabkan kegelisahan, lekas marah, terburu-buru, tegang, migrain, hipertensi, dan nyeri dada.

Ketiga, chronice distress adalah jenis stres yang bertahan sampai jangka waktu lama, bisa hitungan bulan bahkan tahunan. Chronice distress biasanya berasal dari keadaan yang tidak dapat dikontrol. Contohnya: kemiskinan, perasaan terperangkap dalam beban hidup menghimpit, pengalaman trauma masa lalu yang tak selesai adalah beberapa contoh peristiwa yang dapat menyebabkan chronice distress. Jika terus menetap sampai tahunan, chronice distress akan berujung pada kondisi fatigue, yaitu kelelahan mental dan fisik yang amat sangat disertai penurunan sistem imun. Hal ini bisa berujung pada gangguan fisik seperti serangan jantung dan stroke. Sedangkan, gangguan mental yang dialami adalah depresi, apatis, atau bunuh diri dalam kasus ekstrim.

STUDI EUSTRESS VS. DISTRESS

Suatu studi menarik tentang peran stres dalam proses pembelajaran, diulas oleh Lipman, mantan wakil redaktur The Wall Street Journal. Ia mengulas sejumlah studi empirik dari para ahli psikologi pendidikan tentang eustress yang dapat menantang siswa giat belajar. Studi ini menjelaskan bahwa proses belajar yang sedikit menyakitkan itu perlu. Di bawah tekanan guru yang keras, disiplin kuat, dan kualitas standar tinggi, siswa tidak hanya berprestasi baik tetapi memiliki self-motivation untuk menghasilkan kinerja optimal. Tidak semua guru killer berdampak positif membangkitkan self-motivation pada siswa. Hanya jenis guru killer yang teguh pada prinsip disertai feedback yang jelas dalam memperbaiki kekurangan, membuat siswa merasakan keseriusan atensi guru yang tulus. Saat guru menetapkan target sedikit lebih tinggi di atas kemampuannya, siswa merasa tertantang karena merasa dipercaya mampu menaklukan target. Meski siswa jatuh bangun frustasi karena gagal, mereka terus diberi ruang kesempatan mencoba kembali. Sangking seringnya siswa tertantang terus mencoba, siswa tidak menyadari lagi performance mereka terus meningkat dari waktu ke waktu. Akhirnya yang dikejar bukan lagi score, tetapi kegairahan untuk terus meningkatkan personal growth. Guru berkualitas dalam sistem evaluasi yang menyediakan ruang kegagalan memberi sinyal kuat pada siswa bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Inilah bahan bakar eustress yang menantang siswa untuk terus do the best dan membangun self-motivation dalam jangka panjang. Sebaliknya, UN sebagai jenis high-stakes testing tidak menyediakan ruang kegagalan ketika siswa tidak lulus. Para ahli pengukuran sebagai sutradara soal hanya menguji output kriteria standar nasional. Kalau peserta tidak lulus itu bukan urusan ahli pengukuran, itu urusan peserta sendiri.

DISTRESS DAN UJIAN NASIONAL

Hasil survei pengalaman UN periode 2004-2013 oleh pusat psikologi terapan UPI menunjukkan bahwa UN ternyata tidak dimaknakan para responden sebagai tantangan untuk meningkatkan motivasi belajar. Jenis tekanan distress terdeteksi lebih tinggi 60% dari eustress pada 597 responden yang terjaring dari 25 propinsi. Selama 6 bulan persiapan dan 3 hari pelaksanaan UN, telah memicu episodic acute distress karena secara berulang menghasilkan emosi intens, seperti: gelisah, tidak percaya diri, takut, dan cemas. Perasaan cemas sekaligus malu jika tidak lulus UN membuat responden dihantui putus sekolah. Serangan episodic acute distress ini membuat banyak siswa melarikan diri pada ritual keagamaan sampai ritual yang bersifat klenik demi untuk lulus. 67% responden memilih apatis dan menyatakan UN adalah pengalaman buruk yang mencekam bukan menggairahkan apalagi menantang gairah belajar untuk mengembangkan nalar. Dalam wawancara terpisah, 5 responden menyaksikan temannya menjadi korban bunuh diri ketika gagal UN.

foto: kabar24.com

Dalam survei, terdeteksi hal yang jauh lebih membahayakan moral di masa depan. 75% responden menyatakan pengalaman buruk UN bukan karena takut tidak lulus, tetapi karena mereka memendam stres harus menyaksikan sekaligus terlibat kecurangan yang sistematis. Rasa bersalah pada nurani meninggalkan chronice distress sampai tahunan sebagai bentuk trauma moral yang tak selesai. Para responden mengakui mengalami kekacauan dalam moral reasoning-nya. Mereka kesulitan memahami relevansi  nilai-nilai moral kejujuran yang diajarkan di kelas tapi keyakinan moral itu runtuh saat mereka menyaksikan sendiri para role model: guru, pengawas, kepsek melakukan kecurangan mengkatrol nilai, membocorkan kunci jawaban dan membiarkan mereka menyontek masal. Pencetus UN yakin bahwa UN dapat meningkatkan harkat bangsa melalui standar nasional. Sebaliknya, responden menyatakan UN adalah sistem evaluasi belajar yang keliru. Mereka marah diperlakukan tidak hanya seperti objek pesakitan dengan kehadiran aparat keamanan, tetapi juga mereka tidak percaya jika pemerintah bersih. Mereka menilai sistem UN telah mengajarkan mereka melakukan konspirasi untuk berbuat curang dan tanpa bekerja keras sudah pasti akan diluluskan. Mereka meyakini ini adalah bibit perilaku korupsi di masa mendatang.

PESAN MORAL

Negara tidak pernah serius menangani kemerosotan moral dan tekanan psikologis sejauh tidak berkorelasi positif pada kriteria standar nasional. Hal ini tampak pada 27 rekomendasi hasil Konvensi UN, persoalan multidimensi UN hanya dituangkan ke dalam masalah teknis dan manajemen UN. Alam berpikir pemerintah yang merasa berkuasa mengendalikan kelulusan membuat siswa tidaklah lebih dari sekumpulan objek kategori statistik. Manfaat siswa bagi negara hanya dihitung sejauh prestasi UN berkontribusi positif bagi kurva kekuasaan pendidikan dengan kelulusan 99%. Di luar itu, mimpi, aspirasi, harapan siswa, atau korban mati dianggap tidak relevan. Selama persoalan moral UN tidak pernah dipulihkan, dengan sendirinya sudah menghancurkan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. Moraturium UN harus segera dilakukan, jika tidak, “to educate a person in the mind but not in morals is to educate a menace” (Theodore Roosevelt). ***

 

Read More

Ujian Nasional Dihentikan… di Israel

Posted by on 29 Aug 2013 in blog | 1 comment

Pertengahan Agustus lalu muncul berita yang menjadi perbincangan dunia pendidikan global: Menteri Pendidikan Israel, Shai Piron, mengumumkan penghentian National Standardized Test [NST] atau yang biasa dikenal dengan external Meitzav. Disebut eksternal karena dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan internal Meitzav dilakukan oleh sekolah. Singkatnya, external Meitzav adalah serupa Ujian Nasional, sedangkan internal Metizav adalah serupa Ujian Sekolah.

Alasan paling utama untuk penghentian seperti yang dikemukan oleh Menteri Pendidikan Israel adalah NST telah menyuburkan budaya pengukuran dan mematikan budaya belajar [yang dimaksud adalah learning, bukan sekadar studying]. Menurutnya, persiapan yang dilakukan sekolah dan siswa untuk NST telah memakan waktu kelas reguler dan bahkan waktu liburan. Siswa dan orangtua menghabiskan biaya untuk membeli materi persiapan NST. Selain itu, NST juga menimbulkan budaya “klasemen” yang membuat sekolah begitu khawatir tentang posisi mereka, yang dinilai dari hasil ujian NST siswanya, dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Budaya “klasemen” ini diakui merugikan sekolah, terutama sekolah yang telah berusaha mengintegrasikan siswa dari status sosio-ekonomi rendah. Pada akhirnya Shai Piron mengatakan, “Intinya, NST sudah membuat kita jadi “gila” dan kebingungan. Pendidikan kita berbelok dari pembelajaran ke pengukuran.”

Menteri Keuangan Israel, Yair Lapid, ikut berkomentar mendukung penghentian NST. Menurutnya pendidikan bukanlah tentang pengukuran, tapi tentang pembelajaran. Pengetahuan dan kecerdasan tak seharusnya diberi nilai angka. Ia juga mengatakan kita tidak bisa membanding-bandingkan siswa saat kita belum memastikan mereka menikmati kondisi setara. Masih menurutnya, dalam dunia yang berbasis kerjasama dan pemikiran kreatif seperti saat ini, kita justru memperbudak anak-anak kita dengan hapalan-hapalan tak terhingga dan di ujung persekolahan memaksa mereka duduk sendiri berhadapan dengan kertas ujian sambil berharap mereka mendapat nilai lebih baik daripada anak yang duduk di sebelahnya [alih-alih berkolaborasi].

Keputusan ini disambut baik oleh para pendidik yang mengatakan bahwa NST telah berubah menjadi sapi emas [dari kisah Nabi Musa]. Maksud analoginya adalah NST telah memakan sumber daya waktu dan tenaga begitu banyak dari guru dan siswa, kemudian malah membawa dampak buruk bagi budaya belajar. Amnon Rabinovich, seorang guru sekolah menengah di Yerusalem, mengatakan bahwa dengan dihapuskannya NST maka guru akan memiliki lebih banyak waktu untuk menciptakan pembelajaran yang mendalam serta bereksperimen di kelas. Selama ini hal itu tidak dimungkinkan karena mereka harus lebih fokus pada persiapan NST.

Tidak semua orang setuju dengan keputusan Shai Piron. Mantan Menteri Pendidikan Israel, Gideon Sa’ar, mengecam keputusan penerusnya ini. Menurutnya tidaklah mungkin mengelola sebuah sistem, apalagi sistem besar seperti sistem pendidikan, tanpa pengukuran. Ia juga menganggap tidak mungkin ada pencapaian tanpa pengukuran data menurut standar. Ia juga mengecam keputusan menghentikan NST tanpa menciptakan alternatif lain terlebih dulu.

Keberanian Menteri Pendidikan Israel menghentikan NST mendapat pujian dari berbagai pakar pendidikan dunia seperti Pasi Sahlberg dan Diane Ravitch. Lebih hebat lagi bila kita lihat ia menghentikan NST karena nyata keburukannya, tanpa menunggu harus ada alternatifnya. Sesudah menghentikan NST, baru kemudian ia membentuk tim untuk memikirkan ulang bagaimana sebuah pemetaan pendidikan seharusnya dilakukan tanpa mengorbankan budaya belajar dan bernalar. Sebaliknya di Indonesia, dengan mudah kita temukan komentar dari para pejabat Kementerian Pendidikan yang menyatakan: “Kalau UN dihapus, apa penggantinya? Jangan dihapuskan lalu belum ada penggantinya.”

Sebenarnya, apakah NST ini juga memiliki intensitas yang sama dengan Ujian Nasional di sini? Ternyata tidak. NST hanya dilakukan dua tahun sekali, dan di masing-masing periode, NST akan mengujikan dua dari empat subjek: Matematika, Sains dan Teknologi, Bahasa Inggris dan Bahasa Ibrani. Jadi masing-masing subjek diujikan setiap empat tahun sekali. Nah, yang seperti ini saja sudah dianggap membelokkan budaya belajar menjadi budaya pengukuran dalam pendidikan Israel, sampai-sampai NST harus dihentikan. Bagaimana dengan Ujian Nasional di sini? Apakah berbagai dampak buruk NST yang disebutkan Shai Piron dan Yair Lapid tadi tidak terlihat di Indonesia dengan UN-nya, atau justru lebih parah? Kita semua bisa menilai sendiri.

Berita terakhir menyatakan bahwa penghentian NST hanyalah langkah awal Israel dalam mereformasi pendidikannya. Yair Lapid menyatakan, “Kita tidak akan berhenti di sini. Penghentian NST adalah awalan dari gerakan yang lebih besar untuk mengurangi secara drastis berbagai ujian matrikulasi.” Bagaimana dengan di Indonesia? Pada Konvensi Nasional Pendidikan yang direncanakan akan diadakan bulan September ini oleh Kemdikbud, salah satu isu utama yang akan dibahas adalah tentang Ujian Nasional. Mari kita lihat, apakah pesertanya akan benar-benar memanfaatkan konvensi sebagai momen menghentikan segala kebijakan perusak pendidikan, atau konvensi hanya akan dijadikan ajang tawar menawar komposisi nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. ***

Sumber berita:

Ingin ikut menyuarakan kepada pemerintah untuk mereposisi Ujian Nasional? Silahkan baca dan dukung petisi yang sudah didukung lebih dari 8.000 orang ini >> http://bit.ly/petisiUN

Tren pengurangan beban akademik dan ketergantungan terhadap ujian tidak hanya di Israel. Cina, yang pendidikannya dikenal sangat ketat, juga melakukan perombakan besar-besaran. Lebih lengkapnya bisa dibaca di sini >> http://www.bincangedukasi.com/reformasi-pendidikan-cina.html

Bila ingin membaca opini dan tulisan pro-kontran seputar Ujian Nasional di situs Bincang Edukasi ini, silahkan klik >> http://www.bincangedukasi.com/tag/ujian-nasional

Read More

Ujian Nasional, Gejala Sekolahisme Kronis

Posted by on 24 Apr 2013 in opini | 0 comments

Dimuat di Jawa Pos, 24 April 2013

ujian nasionalDi tengah-tengah kritik keras terhadap pelaksanaan ujian nasional (unas) yang amburadul dan putusan hukum yang memerintahkan unas distop, pemerintah nekat. Kebijakan itu dilanjutkan dengan beberapa akrobat formulasi kelulusan dan manajemen unas. Unas masih ikut menentukan kelulusan murid dari sekolahnya.

Setelah bertahun-tahun di sekolah, yang tak selalu menyenangkan, untuk mengakhiri pun murid harus bersusah payah dan membayar lagi, terutama mengambil pelajaran tambahan dan latihan-latihan ujian. Unas adalah gejala puncak schoolism (sekolahisme, Red) yang kronis.

Schoolism adalah pandangan yang menyamakan pendidikan dengan persekolahan. Wajib belajar diartikan sebagai wajib sekolah. Anak petani pedesaan usia sekolah tidak boleh bekerja membantu keluarganya di sawah karena bekerja itu bukan belajar dan melanggar hak anak untuk belajar, yaitu bersekolah. Karena itu, bagi semua anak, semakin lama bersekolah diyakini akan semakin baik karena akan semakin pintar.

Sayang, schoolism juga memandang semua kegiatan di luar sekolah bukanlah kegiatan belajar yang serius karena tidak terukur. Sekolah, terutama sekolah negeri, berusaha keras untuk memberikan pesan dan kesan sebagai satu-satunya tempat belajar. Pesan itu ingin diperkuat dengan pemberian ijazah sebagai bukti telah belajar di sekolah. Jabatan-jabatan publik dan pegawai negeri mensyaratkan ijazah. Efek sampingnya adalah banyak ijazah asli, tapi palsu beredar. Banyak sekolah dan kampus hanya menjadi pabrik ijazah(diploma mills) yang belum tentu membangun kompetensi, apalagi pembentuk watak.

Unas ala Kemendikbud adalah kebijakan yang ingin mengendalikan sekolah secara sentralistis. Padahal, kewenangan pembangunan pendidikan sudah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan, sudah tidak ada lagi kurikulum nasional, diganti dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Bukannya menyerahkan kelulusan kepada guru melalui proses moderasi sidang dewan guru sekolah, unas justru merampas sebagian yang amat penting dari tanggung jawab profesional guru untuk mengevaluasi kinerja belajar murid-murid yang diasuhnya bertahun-tahun.

GURU VS. PEMINDAI

Begitu guru tahu bahwa kelulusan murid-muridnya ditentukan komputer pemindai   ’’bodoh”, tanggung jawab mendidiknya secara wholistic menjadi hancur. Guru akan mengarahkan proses belajar agar sesuai dengan format unas ini: tes tulis pilihan berganda. Tidak ada penentu kelulusan yang lebih buruk dari itu. Maka, patut dipertanyakan benarkah murid-murid telah belajar sesuatu yang penting untuk hidup sehat dan produktif.

Untuk proses semacam itu, kebanyakan guru kalah kompeten dibanding mentor lembaga bimbingan belajar. Sering kali kita jumpai sekolah bekerja sama dengan lembaga bimbel untuk memberikan pelajaran tambahan berbayar.

Unas juga mendorong penyeragaman bias-kota, meminggirkan keragaman budaya dan alam Nusantara. Dengan desain yang ada saat ini, murid yang berbakat di bidang seni dan olahraga dirugikan. Tidak ada unas seni dan olahraga. Pelajaran yang tidak diunaskan akan diparkir begitu masuk semester-semester terakhir. Tidak ada lagi kegiatan ekstrakurikuler, diganti dengan drill dan tryout hingga malam dan akhir pekan. Tidak jarang anak mengalami kelelahan fisik dan mental menjelang unas.

Semua sekolah, baik negeri maupun swasta, dipaksa untuk mengikuti unas jika mau tetap memperoleh izin operasional. Unas juga dipakai sebagai tolok ukur kinerja sekolah. Sekolah dengan nilai unas tinggi menjadi prestise sekolah, guru, dan wali murid serta birokrat.

Schoolism, yang tumbuh dari pendekatan industri di dunia pendidikan, bisa menghambat pembentukan masyarakat pembelajar (learning society). Schoolism berbahaya karena berpotensi menolak praksis pendidikan luar sekolah yang dalam banyak kasus justru lebih dibutuhkan masyarakat dengan kebutuhan amat beragam.

Murid membutuhkan sebuah evaluasi yang mampu mengukur kompetensi yang diminatinya untuk dikembangkan bagi karirnya  di masa depan. Seorang anak yang bermaksud menjadi pemusik dan menyiapkan diri untuk itu secara otodidak atau sekolah khusus musik memerlukan unas musik dan tidak harus menempuh unas lain –matematika, misalnya- yang memang tidak disyaratkan untuk menjadi pemusik.

Untuk masuk ke sekolah tertentu, sekolah bisa mensyaratkan kriteria-kriteria sesuai dengan visi dan misinya. Syarat-syarat itu bisa dengan meminta calon murid yang berminat untuk menunjukkan hasil ujian yang diambil melalui tes lepas oleh lembaga-lembaga independen. Tes tersebut bisa diselenggarakan beberapa kali setahun, bahkan secara online. Institut seni bisa meminta bukti lulus ujian bagi calon mahasiswanya.

Akhirnya, kekuatan baru yang akan mengurangi dan mendekonstruksi schoolism itu adalah internet sebagai jejaring belajar nonformal, bahkan informal. Jika gejala schoolism tidak disembuhkan, saya yakin sekolah akan menjadi dinosaurus abad ke-21, kehilangan relevansi, dan ditinggal pergi para netizen.

Read More

“Ujian Nasional sebagai Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru”, oleh Elin Driana

Posted by on 30 Oct 2012 in blog | 0 comments

Elin Driana
Pengajar Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta
Salah seorang Koordinator Education Forum
MEDIA INDONESIA, 29 Oktober 2012 

 

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menegaskan rencana untuk menggunakan hasil ujian nasional (UN) sebagai salah satu kriteria penerimaan siswa melalui jalur undangan dan menghapus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur ujian tulis. Rencana lainnya, 90% kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) akan diperebutkan melalui jalur undangan yang nantinya dapat diikuti semua siswa, sedangkan sisanya melalui ujian mandiri yang disenggarakan tiap PTN.

Sangat layak dipertanyakan, apakah rencana penghapusan SNMPTN jalur ujian tulis sudah melalui kajian-kajian yang mendalam? Apakah penggunaan nilai UN sebagai kriteria seleksi dapat menjamin academic excellence, keragaman, dan keadilan? Jangan sampai rencana perubahan itu memiliki karakteristik yang sama dengan beberapa kebijakan pemerintah lainnya di bidang pendidikan yang terkesan terburu-buru, tanpa dukungan bukti-bukti yang memadai.

 

Tes Multifungsi?

Pasal 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menyebutkan hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: 1) Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, 2) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, 3) Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, 4) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dari aspek teknis, validitas tes bergantung pada penggunaan tes tersebut. Tes yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik belum tentu valid bila digunakan untuk pemetaan mutu program ataupun dasar seleksi jenjang pendidikan berikutnya. Fungsi yang berbeda-beda akan melahirkan desain soal yang berbeda pula. Tes yang dirancang untuk menyeleksi siswa ke jenjang pendidikan berikutnya tentunya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan tes yang digunakan untuk kelulusan ataupun pemetaan.

Soal-soal dalam tes yang digunakan untuk menyeleksi siswa ke perguruan tinggi memiliki tingkat kesulitan yang tinggi sehingga hanya bagian kecil dari calon mahasiswa yang dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Sebaliknya, soal-soal untuk UN relatif lebih mudah ketimbang soalsoal SNMPTN ataupun tes-tes mandiri yang diselenggarakan perguruan tinggi karena lebih banyak siswa diharapkan lulus UN.

Kajian-kajian seputar validitas prediktif UN dalam menentukan keberhasilan calon mahasiswa di perguruan tinggi pun perlu dipaparkan kepada masyarakat. Apakah hasil UN memiliki validitas prediktif yang lebih baik daripada hasil SNMPTN, tes-tes mandiri, ataupun nilai rapor dan rangking siswa? Meskipun hasil UN belum dijadikan kriteria seleksi, data-data hasil UN dari tahuntahun yang lalu tentunya dapat digunakan untuk melakukan kajian-kajian pendahuluan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Selain tujuan pembuatan soal yang berbeda, kualitas penyelenggaraan UN pun masih patut dipertanyakan. Kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN menurunkan kredibilitas hasil UN. Penggunaan 20 paket soal pun, sebagaimana disampaikan Mendikbud M Nuh, bisa menimbulkan persoalan baru. Dapatkah publik diyakinkan bahwa ke-20 paket soal tersebut benar-benar telah melalui pengujian yang dikenal sebagai test equating untuk menjamin kesetaraan paket-paket soal tersebut.

Selama ini, sepanjang pengetahuan penulis, Kemendikbud belum pernah mengeluarkan technical report yang memaparkan aspek-aspek teknis UN secara terbuka kepada publik. Padahal, sebagai sebuah kebijakan yang menyedot banyak perhatian dan menyita banyak energi, technical report UN seharusnya dihadapkan dan diuji terlebih dahulu ke publik secara terbuka dan transparan.

 

Nilai Rapor dan Peringkat Siswa

Sekalipun terdapat variasi penilaian yang dilakukan guru, baik dalam satu sekolah maupun antarsekolah, penelitian-penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan nilai rapor kan nilai rapor ataupun pering kat siswa di SMA merupakan pemrediksi yang berkorelasi paling tinggi dengan keberhasilan mahasiswa di perguruan tinggi bila dibandingkan dengan tes-tes terstandar seperti SAT I–yang mengukur kemampuan verbal dan matematis secara umum-ataupun SAT II–yang mengukur penguasaan siswa terhadap materi-materi yang diajarkan di sekolah (Linn, 2005; Willingham, 2005).

Penggunaan nilai rapor dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru memang telah memiliki landasan yang kuat. Meskipun demikian, kualitas penilaian yang dilakukan guru perlu terus ditingkatkan, termasuk penggunaan beragam model-model assessment untuk menggerakkan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan mengembangkan berbagai aspek kecerdasan siswa.

Pemerintah dan sekolah pun perlu terus berkomitmen meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penilaian kelas. Peningkatan kualitas evaluasi yang dilakukan guru dapat berimbas pula pada penghitungan beban kerja yang lebih rasional karena evaluasi yang berkualitas membutuhkan komitmen waktu yang tidak kalah berbobot dengan tatap muka yang berlangsung di kelas.

Panitia seleksi penerimaan siswa baru, termasuk perguruan tinggi, mesti terus mengembangkan mekanisme untuk memastikan kredibilitas nilai rapor tersebut, termasuk pemberian sanksi sementara bagi sekolah-sekolah yang terbukti melakukan mark-up nilai siswa. Itu bukan pekerjaan mudah dan tentunya meka nisme yang digunakan perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.

Kriteria seleksi yang digunakan juga perlu mempertimbangkan aspek keragaman dan keadilan. Berbagai penelitian menunjukkan pencapaian akademis baik dalam bentuk nilai rapor maupun hasil-hasil tes terstandar berkorelasi dengan status sosial ekonomi keluarga. Laporan OECD (2010) terkait d dengan hasil PISA (programme for international student assessment), yang menilai kesiapan siswa dalam mengaplikasi pengetahuan dan kemampuannya untuk menyelesaikan masalahmasalah di dunia nyata dan tantangan masa depan, bahkan menegaskan korelasi antara prestasi akademis dan status sosial ekonomi menjadi semakin kuat di negara-negara yang sejak dini telah memilah-milah siswa memilah-milah siswa dalam sistem pendidi kannya berdasarkan capaian akademis.

Sistem pendidikan Indonesia pun menganut pemilahan seperti itu. Nilai UN, misalnya, dijadikan kriteria seleksi penerimaan siswa di jenjang SMP/sederajat dan SMA/ sederajat. Sekolah sekolah yang telah di favoritkan dari masa ke masa akan dengan mudah mendapatkan siswa-siswa dengan kemampuan akademis yang lebih tinggi ketimbang sekolah-sekolah reguler.

Perguruan tinggi pun, dengan sistem undangan yang menggunakan nilai rapor, tentunya akan memprioritaskan penerimaan calon mahasiswa dari sekolah-sekolah tersebut. Hal itu menjadi tidak adil bagi siswa yang sebetulnya memiliki potensi yang tinggi, tapi berada di sekolah yang belum tentu di lirik PTN sehingga peluangnya untuk diterima melalui jalur undangan menjadi lebih kecil.

 

Penilaian Komprehensif

Angka-angka yang diperoleh dari penilaian kelas ataupun tes terstandar hanya menggambarkan bagian kecil dari diri calon mahasiswa. Dalam buku berjudulChoosing Students: Higher Education Admission Tools for the 21st Century, beberapa penulis dengan beragam latar belakang, seperti ahli testing, peneliti, dan dosen, menegaskan perlunya penilaian yang lebih komprehensif terhadap calon mahasiswa. Penilaian terhadap calon mahasiswa tidak memadai bila hanya didasarkan pada aspek-aspek kognitif. Aspek-aspek nonkognitif juga menentukan keberhasilan mahasiswa dan kesiapannya mengarungi kehidupan kelak.

Warren W William (2005), yang pernah menjadi peneliti di Educational Testing Service, salah satu lembaga testing terkemuka di Amerika Serikat, memandang penerimaan mahasiswa baru juga perlu mempertimbangkan scholastic engagement yang terepresentasi, antara lain dalam conative skill seperti motivasi, rasa ingin tahu, dan kemampuan mengatur diri sendiri.

Sementara itu, Robert Steinberg (2005), dari Yale University, memperkenalkan successful intelligence yang terdiri dari kecerdasan analitis, kecerdasan praktis, dan kecerdasan kreatif sebagai kriteria penerimaan mahasiswa baru.

Sistem penerimaan mahasiswa baru bukanlah proses yang sudah final dan sempurna. Evaluasi terhadap sistem yang telah ada dan kajian terhadap rencana penggunaan UN sebagai salah satu kriteria seleksi perlu dilakukan untuk menjaminacademic excellence, keragaman, dan keadilan. Tanpa adanya evaluasi yang terstruktur dan mendalam, mustahil akan ada peningkatan standar kualitas pendidikan yang baik sebagaimana diharapkan semua pihak.***

Read More

“Ujian Nasional 2013?”, oleh Daniel Rosyid

Posted by on 30 Oct 2012 in blog | 3 comments

Prof. Daniel M. Rosyid
Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Penasehat Dewan Pendidikan Jatim

 

DALAM waktu kurang dari dua bulan ini kita disuguhi peristiwa tawuran antar pelajar SMA, terutama di Jakarta.  Di luar dugaan banyak orang, ternyata yang tewas setiap tahunnya sudah belasan siswa. Lalu dari Makassar kita menyaksikan, lagi-lagi, kali ini tawuran mahasiswa sebuah PTN yang mendidik calon guru dan disempurnakan dengan pembakaran kampus mereka sendiri. Dalam peristiwa terakhir ini dua mahasiswa dari jurusan seni tewas ditangan mahasiswa teknik. Kemendikbud kemudian disibukkan dengan persoalan sanksi pada siswa dan sekolah, serta pada mahasiswa dan kampus yang terlibat tawuran.

Hemat saya, tawuran pelajar dan mahasiswa yang semakin marak ini seharusnya dicermati secara lebih seksama sebagai tanda dari sebuah persoalan yang lebih pelik. Melokalisir masalah tersebut sekedar anarkisme oknum siswa dan mahasiswa jelas kurang tepat. Dari sudut kebijakan, murid tidak boleh begitu saja divonis bersalah. Dalam banyak kasus, murid seringkali hanyalah korban dari sebuah kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang keliru. Tentu saja lingkungan juga menentukan, tapi jika guru adalah ujung tombak proses belajar, maka masalahnya pasti berasal dari guru : guru yang tidak cakap atau tidak kompeten.

Guru yang tidak cakap itulah yang banyak memenuhi sekolah-sekolah kita saat ini. Guru yang gagap menerjemahkan standar pendidikan menjadi besaran rancangan pembelajaran di sekolah masing-masing secara kreatif. Guru yang tidak lagi pernah dididik dan dilatih . Guru yang malas membaca lagi, apalagi menulis.  Guru yang sekedar menjadikan sekolah sebagai tempat bekerja mencari makan, bukan guru yang menjadikan sekolah sebagai tempat murid belajar memaknai kehidupannya. Guru seperti inilah yang menjadikan sekolah sebagai tempat yang pengap dan sempit bagi ekspresi kebanyakan murid. Saat ruang kota semakin kehilangan ruang publik, maka tawuran adalah bentuk ekspresi negatif yang wajar murid yang tidak menemukan ruang ekspresi yang lapang dan dipandu guru-gurunya.

Pertanyaannya adalah : bagaimana guru-guru kita bisa menjadi sedemikian buruk dan tidak kompeten  ? Sertifikasi guru terbukti gagal memperbaiki kinerja guru. Pastilah ada kesalahan dalam proses pembinaan guru. Jika yang terjadi memang demikian, Kemendikbudlah yang paling bertanggungjawab, di era otonomi sekalipun. Apakah kebijakan pendidikan sudah mendorong pembinaan kompetensi guru  secara berkelanjutan ? Sayang sekali tidak.

Guru, selama bertahun-tahun adalah sosok yang terabaikan. Lihatlah bagaimana guru-guru PAUD, SD, SMP, hingga SMA begitu mudah diintimidasi oleh birokrat pendidikan di daerah. Organisasi guru semacam PGRI.boleh dikatakan nyaris tak terdengar lagi. Lihatlah nasib IKIP. Seorang alumni IKIP pernah berkata : sebelum menjadi universitas, IKIP hidup segan mati tak mau. Setelah menjadi universitas, kematiannya diresmikan.

Potret buram guru ini kemudian telah dikonfirmasi oleh hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang  jeblok, mengecewakan. Lebih dari separuh guru, bahkan yang sudah tersertifikasi, peserta UKG tidak lulus, sementara yang luluspun nilainya pas-pasan. Anehnya, selama beberapa tahun belakangan, kelulusan Ujian Nasional nyaris 100%. Bagaimana menjelaskan dua fakta paradoksal ini?

Jika guru masih kita percayai sebagai kunci dalam kesuksesan belajar siswa, maka kelulusan siswa yang hampir 100% dalam UN, jika UN valid seperti diklaim Kemendikbud selama ini,  pasti tidak ditentukan oleh guru yang  terbukti banyak tidak lulus UKG itu. Ada pemain lain yang ikut menentukan keberhasilan UN. Tapi pasti  bukan guru. Lalu apa atau siapa itu  ?

Jika hasil UKG valid, pastilah hasil UN tidak valid seperti yang dikatakan banyak pengamat dan guru sendiri. Tapi jika keduanya valid, berarti murid tidak lagi membutuhkan guru untuk lulus UN. Lalu buat apa sekolah  ? Apakah rapor sekolah (yang dibuat oleh guru dan akan dipakai untuk bahan seleksi masuk jenjang pendidikan berkutnya) valid  ? Apakah  sebaiknya sekolah dibina oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar saja seperti yang sudah banyak terjadi belakangan ini ?

Tapi Kemendikbud masih bersikeras bahwa UN valid dan sangat efektif untuk memaksa siswa belajar. Bahkan Mendikbud sudah memastikan bahwa UN 2013 akan tetap dilaksanakan.  Banyak laporan masyarakat, dan pengamat yang menunjukkan banyaknya kecurangan yang terjadi pada UN. Hampir semua rektor meragukan validitas hasil UN sehingga seleksi masuk PTN mesti dilakukan melalui sistem seleksi masuk tersendiri, tidak menggunakan hasil UN SMA.

Sementara itu UN memang secara efektif berhasil mendorong semangat belajar siswa. Tapi sayang, semangat tinggi itu untuk mempelajari hal-hal yang tidak penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatkan ketrampilan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan untuk kehidupan abad 21. Bahkan semangat itu bisa ditunjukkan oleh lamanya murid belajar hingga malam hari, tidak di sekolah, tapi di lembaga-lembaga bimbingan belajar. Inilah yang menjelaskan angka kelulusan UN yang tinggi. Ketrampilan yang didorong oleh UN itu begitu tidak bergunanya sehingga wujud dalam perilaku buruk para pelajar : konsumerisme, narkoba, pornografi, dan tentu saja, tawuran. Yang dipelajari di sekolah dan diulang kembali di lembaga bimbel itu hanya digunakan saat beberapa hari pelaksanaaan UN saja. Setelah itu menguap karena dilupakan.

Jadi jelas tidaklah bijaksana menghukum murid dan sekolah yang terlibat dalam tawuran. Ini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sekolah dan guru adalah korban kebijakan pendidikan yang gagal membangun budaya pelayanan bagi murid sebagai koprodusen jasa pendidikan. Murid adalah korban budaya sekolah yang buruk. Yang perlu dilakukan adalah perubahan kebijakan pendidikan yang membangun budaya pelayanan di sekolah, yang membina martabat guru, menjadikannya sebagai sosok yang mandiri dan berdaya, menghargainya sebagai ujung tombak pendidikan dan menjadikannya pribadi yang pantas diteladani oleh murid-muridnya sendiri. Dalam konteks itu UKG adalah kebijakan awal yang tepat, namun tidak boleh berhenti di sini. Sedang UN jelas kebijakan yang tidak tepat karena terbukti menghilangkan kegembiraan belajar di sekolah, mereduksi pendidikan menjadi sekedar drills yang membosankan, dan memerosotkan wibawa guru di bawah instruktur lembaga bimbingan belajar.

Maka jika baik UKG maupun UN tidak valid, maka kesimpulan berikut ini tak terelakkan validitasnya: bahwa UKG dan UN dilakukan dengan main-main, tidak profesional, dan hanya terus dilakukan karena proyek besar yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi jelas telah merugikan murid dan guru.serta mendisorientasikan pendidikan ke arah yang keliru. Dengan biaya ratusan milyar Rupiah, apakah kebijakan UN pantas dan etis diteruskan? Secara hukum prosedural mungkin pantas, tapi secara etis UN 2013 tidak layak diteruskan.***

Read More