Tulisan yang sama dalam versi yang lebih pendek dimuat di Media Indonesia, 11 November 2013

Pro-kontra tentang Ujian Nasional sebagai ujian kelulusan bagi siswa masih terus berlanjut. Lebih-lebih dengan munculnya rencana pemerintah menjadikan UN sebagai alat untuk mengukur Indeks Kompetensi Sekolah alih-alih mengoptimalkan proses akreditasi sekolah.

Salah satu argumen yang diajukan pemerintah dalam mempertahankan UN sebagai syarat kelulusan adalah amanat UU Sisdiknas 20/2003 dan juga sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Dalam tulisannya di Media Indonesia (28 November), Sdr. Sukemi, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media menjelaskan tentang UU Sisdiknas yang diinterpretasikan mengamanatkan UN sebagai syarat kelulusan. Mari kita kaji.

Mengungkap Fakta UU Sisdiknas

Dalam UU Sisdiknas 20/2003 Pasal 58 dijelaskan dua macam evaluasi. Ayat 1 berbunyi: Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kata-kata kuncinya adalah “hasil belajar” yang berujung pada ketuntasan belajar atau kelulusan. Tidak ada kontroversi dalam ayat ini.

Sdr. Sukemi dalam tulisannya lalu menyatakan bahwa mereka yang kontra UN sebagai alat kelulusan sering “menyembunyikan fakta” pasal 58 ayat 2 dalam diskursus tentang UN. Padahal justru ayat tersebut sudah sering diungkapkan tanpa perlu disembunyikan. Bunyinya: Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Bagian yang membedakan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah kata-kata “untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”. Jelas bahwa dua ayat dalam pasal 58 UU Sisdiknas ini menunjukkan tujuan evaluasi yang berbeda. Satu untuk menilai hasil belajar peserta didik, satu lagi untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pertanyaannya, pencapaian standar nasional pendidikan adalah akuntabilitas siapa? Pemerintah, tentu saja.

Maka pasal 58 ayat 2 dalam UU Sisdiknas sesungguhnya mengamanatkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah oleh lembaga mandiri, bukan menghakimi ketuntasan hasil belajar siswa seperti yang diatur pada pasal 58 ayat 1.

Bila belum cukup jelas dalam pasal 58 bahwa ujian kelulusan adalah wewenang pendidik dan sekolah, pasal 61 ayat 2, yang jarang dibahas, kembali mempertegasnya: Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Sungguh tepat salah satu poin yang ditulis oleh Sdr. Sukemi, yaitu dalam memahami pasal-pasal suatu undang-undang memang kita harus melihatnya sebagai kesatuan utuh.

Itu pula sebabnya dalam Konvensi UN lalu mengemuka usulan dari mereka yang pro UN untuk memasukkan kata-kata “Ujian Nasional” secara eksplisit ke dalam perubahan UU Sisdiknas, karena pada kenyataannya memang UU Sisdiknas saat ini tidak mengamanatkan UN sebagai syarat kelulusan seperti telah diuraikan di atas. Beda soal bila kita bicara dalam tataran Peraturan Pemerintah yang memang digunakan untuk melegitimasi UN.

Selanjutnya, penilaian hasil kinerja pemerintah seperti amanat UU Sisdiknas Pasal 58 ayat 2 bisa dilakukan melalui Badan Penilaian Pendidikan yang bekerja di bawah Dewan Pendidikan Nasional. Sayangnya kedua lembaga ini justru tidak segera dibentuk oleh pemerintah. Padahal jika isu akuntabilitas dinilai sungguh-sungguh penting dan bukan sekadar pemanis bibir, maka kedua lembaga ini lah yang akan berperan penting.

Lepas dari perdebatan soal dasar hukum, pertanyaan mendasar lain yang perlu dikaji adalah bagaimanakah akuntabilitas pendidikan seharusnya diukur? Apakah UN dalam posisinya saat ini efektif sebagai alat akuntabilitas pendidikan? Adakah model-model akuntabilitas yang tidak hanya bertumpu pada UN?

Mencari Model Akuntabilitas

Sesungguhnya ada begitu banyak model akuntabilitas yang tidak berfokus pada ujian standar berisiko tinggi bagi pelaku pendidikan. Salah satunya seperti dikonsepkan oleh Ken Jones, guru besar pendidikan University of Southern Maine. Ia memulai dengan mengajukan pertanyaan mendasar: Apa saja yang sebenarnya harus menjadi tanggung jawab sekolah?

Menurut penelitiannya, ada lima area yang selayaknya menjadi akuntabilitas sekolah, yaitu: kesehatan fisik dan emosional siswa; pembelajaran siswa; pembelajaran guru; akses dan kesetaraan; serta usaha peningkatan kualitas secara terus menerus.

Sayangnya di negara kita akuntabilitas pendidikan selama ini terlalu disempitkan pada pembelajaran siswa, itu pun hanya pada pemahaman mata pelajaran saja. Maka hanya bagian itulah yang dihargai dan diperhatikan oleh pelaku pendidikan. Padahal pembelajaran siswa perlu diartikan secara luas, termasuk “keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat demokratis”.

Pemahaman luas tentang area akuntabilitas sekolah ini telah diadopsi negara seperti Finlandia. Namun yang mengejutkan, Cina yang selama ini dikenal memiliki sistem pendidikan yang berfokus pada tes, juga bertekad mereformasi model evaluasi pendidikannya secara mendasar.

Juni lalu, pemerintah Cina mengeluarkan panduan bagi pemerintah daerah untuk mereformasi sistem evaluasi yang biasa digunakan untuk menilai kualitas pendidikan. Kerangka penilaian baru ini diberi istilah “Evaluasi Hijau” dengan penekanan utama pada pengurangan ketergantungan pada tes standar.

Ada lima area yang menjadi perhatian dalam perubahan penilaian kualitas pendidikan Cina, yaitu: perkembangan moral siswa; perkembangan akademik; kesehatan jiwa dan raga; perkembangan minat dan bakat unik; serta pengurangan beban akademik. Kini sekolah-sekolah di Cina tidak lagi boleh dinilai hanya dari hasil ujian akhir para siswa.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh Ken Jones adalah: Kepada siapa sekolah bertanggung jawab? Menurutnya, akuntabilitas sebuah sekolah bukanlah kepada pemerintah, namun kepada klien utamanya, yaitu siswa, orang tua dan komunitas lokal. Maka ketiga elemen ini harus dimampukan untuk ikut memikirkan ujung pangkal proses pendidikan di sekolah tersebut.

Akuntabilitas pendidikan juga perlu bersifat timbal-balik. Setiap elemen dalam sistem memiliki beban dan bentuk tanggung jawab yang berbeda terhadap elemen lain. Bukan hanya siswa yang bertanggung jawab memastikan dirinya memuaskan keinginan pemerintah, namun seluruh elemen secara berimbang ditentukan dan dituntut memenuhi akuntabilitasnya.

Begitu banyak alat akuntabilitas pendidikan yang dapat digunakan dalam sistem keseluruhan yang lebih berimbang. School Quality Reviews, misalnya, digunakan di Inggris dan Selandia Baru. Dalam SQR, penilai profesional melakukan evaluasi sekolah secara mendalam setiap 4-5 tahun. Hasilnya berupa laporan dan rekomendasi perbaikan. Sekolah yang memerlukan bantuan khusus akan dievaluasi secara lebih intensif.

Alat akuntabilitas lain adalah Classroom Evidence of Learning. Model ini mengevaluasi sekolah berdasar hasil karya nyata siswa, misal proyek riset, presentasi oral, karya esei, serta pemecahan masalah dalam situasi nyata. Kemampuan kognitif tingkat tinggi serta pemelajaran mendalam akan mampu tercandra dengan alat ini.

Dalam model akuntabilitas berimbang ini, sekolah dituntut membuat laporan tahunan kepada masyarakat dan komunitas lokal, dengan menggunakan indikator tertentu yang berfokus pada kesetaraan kesempatan dan akses pengetahuan bagi seluruh siswa.

Kepercayaan pada para pendidik diberikan dengan membangun sistem akuntabilitas di tingkat lokal. Pemerintah membantu memampukan para pendidik di sekolah untuk melakukan evaluasi yang bersifat autentik dan menunjang proses pembelajaran.

Tes standar tetap digunakan oleh negara, utamanya untuk mengukur kecakapan literasi dan numerasi, namun terbatas sebagai alat pemetaan yang tidak dilakukan di kelas terminal (di Indonesia: kelas 6, 9 dan 12). Pemetaan yang dilakukan sebelum kelas terminal memberikan kesempatan siswa merasakan perbaikan yang dilakukan.

Semangat model akuntabilitas berimbang bukanlah untuk menghukum atau menghadiahi siswa dan sekolah. Tidak pula mendeklarasikan mereka sebagai siswa layak atau siswa cacat, sekolah sukses atau sekolah gagal. Lebih-lebih merangkingnya dalam indeks tertentu.

Tujuan model akuntabilitas yang berimbang adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa dan guru serta menyediakan informasi dan panduan bagi pembuat keputusan di tingkat lokal (pemerintah daerah dan masyarakat).

Menunda Harapan

Dengan menilik berbagai model alternatif ini maka Ujian Nasional, dalam kapasitasnya sebagai alat pemetaan, tetap dapat menjadi salah satu bagian berharga dari sistem akuntabilitas yang berimbang, tapi jelas bukan satu-satunya serta bukan fokus utama.

Namun ketika Ujian Nasional diposisikan sebagai ujian kelulusan bagi siswa, untuk kemudian juga digunakan sebagai barometer utama mutu sekolah dan mutu pendidikan nasional, maka saat itu tak efektiflah fungsinya sebagai alat akuntabilitas. Dalam posisi seperti itu, sesungguhnya Ujian Nasional adalah alat untuk melimpahkan akuntabilitas pemerintah kepada siswa dan guru.

Sejatinya kita layak berharap muncul rancangan sistem akuntabilitas pendidikan yang inovatif dan menyeluruh dari pemerintah, tidak hanya sebatas uji kulit permukaan yang digadang-gadang sebagai “hasil pemeriksaan lab” yang lengkap dan akurat. Namun melihat tata kelola selama ini, serta sisa waktu kabinet sekarang, nampaknya harapan itu perlu kita sandangkan pada pemerintah periode yang akan datang. ***