Pandji, Komedi dan Pendidikan

Posted by on 23 Dec 2013 in blog | 2 comments

Comedy is simply a funny way of being serious. ~Peter Ustinov

Pandji Pragiwaksono, salah satu dari sedikit komika ternama di Indonesia. Begitulah pandangan saya terhadap Pandji, sebelum saya berkesempatan menyaksikan langsung acara stand up comedy special-nya yang berjudul Mesakke Bangsaku pada Sabtu, 21 Desember, di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki.

Sejujurnya, saya belum pernah menyaksikan secara langsung acara stand up comedy special. Jangan salah, saya sangat suka stand up comedy. Namun biasanya saya lebih banyak menyaksikan video stand up comedy special dari komika luar semacam Robin Williams, Chris Rock, Eddie Izzard, Jeff Dunham, George Carlin, Wanda Sykes, dll. Sedangkan untuk komika Indonesia, saya hanya sempat menontonnya bila menyalakan TV dan kebetulan ada acara tersebut di channel berita yang saya pasang. Baru dua kali saya menyaksikan langsung penampilan komika Indonesia, yaitu Mongol dan Sammy Putra, saat mereka mengisi selingan hiburan di acara talk show pendidikan di mana saya ikut menjadi pembicara.

Pun demikian, Pandji Pragiwaksono jelas bukan nama yang asing bagi saya, apalagi dalam posisi saya sebagai inisiator Bincang Edukasi. Berkali-kali Pandji membantu Bined, utamanya melalui Twitter di mana ia memiliki ratusan ribu followers. Pertama kali Bined berinteraksi dengan Pandji adalah pada 2011 dalam kasus bu Siami yang terusir dari kampungnya karena membuka kecurangan Ujian Nasional di sekolah anaknya. Saat kami berusaha mengangkat kasus bu Siami dari yang awalnya terbatas hanya terliput media lokal, Pandji membantu dengan mengamplifikasi kampanye #indonesiajujur yang kami adakan. Sesudah Pandji ikut menyuarakan kampanye #indonesiajujur, beberapa tokoh berpengaruh lain di Twitter, seperti Najwa Shihab, ikut menyuarakan dan mengangkatnya jadi perhatian nasional. Itulah pertama kalinya Bined merasakan apa yang disebut “Pandji effect”.

Dalam perjalanan tiga tahun Bined, berkali-kali Bined merasakan “Pandji effect”, yaitu saat Pandji meretwit atau mempromosikan twit dan akun @bincangedukasi yang kemudian pasti diikuti dengan lonjakan jumlah retwit dan followers. Entah itu hanya retwit satu twit berisi quote pendidikan, ataupun rangkaian live tweet dari acara pendidikan, Pandji sangat membantu menyebarkan pesan pendidikan yang disampaikan Bined. Secara pribadi saya sendiri pun sempat merasakan “Pandji effect”, yaitu saat Pandji meretwit twit tentang artikel yang saya tulis, “Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Rasa Finlandia”. Segera sesudah ditwit oleh Pandji, terjadi lonjakan pengunjung dan juga penyebaran artikel tersebut. Sebenarnya, beberapa akun lain dengan puluhan dan ratusan ribu followers pun beberapa kali meretwit twit Bined. Namun tak diikuti oleh banyak retwit dari followers mereka, berbeda dengan Pandji. Ini menunjukkan bahwa Pandji adalah benar-benar influencer, bukan sekadar selebtwit. 🙂

Atas dasar inilah saya lalu berniat menyaksikan Mesakke Bangsaku. Saya ingin tahu, apa sih yang membuat Pandji sebegitu berpengaruh terhadap followers-nya. Ketika saya mengajak istri saya untuk ikut serta, saya bilang padanya bahwa saya pikir menyaksikan Pandji akan seperti menyaksikan John Stewart atau George Carlin dengan satir politiknya, kita akan terhibur di hati tapi mungkin tidak akan tertawa terbahak-bahak… Saya bersyukur, kalimat yang saya ucapkan pada istri saya tersebut tidak saya jadikan taruhan, karena ternyata saya salah besar! Saat menyaksikan Mesakke Bangsaku, istri saya mendapat dua hiburan: penampilan Pandji yang luar biasa mengocok perut, serta menertawakan wajah saya yang memerah karena tak kuat menahan tawa.

Namun Mesakke Bangsaku lebih dari sekadar acara penuh tawa tanpa makna. Komedi Pandji bukan sekadar komedi yang membuat kita tertawa malam ini lalu menjalani hidup seperti apa adanya esok harinya. Komedi Pandji adalah komedi yang membuka mata tanpa menceramahi, menampar tanpa meninggalkan dendam, dan secara berani mengangkat masalah-masalah besar. Istilahnya, Pandji tak takut menelanjangi “the elephant in the room”, saat yang lain berpura-pura tak melihatnya. Yang lebih mengesankan bagi saya tentu saja saat Pandji membawa penonton menelusuri berbagai permasalahan bangsa yang banyak berhulu pada pendidikan.

Ya, pendidikan mendapat porsi yang sangat banyak dalam Mesakke Bangsaku. Tampak jelas bahwa pendidikan merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatiannya. Pandji fasih membawakan materi tentang Ujian Nasional, standarisasi dan kepatuhan, filosofi Ki Hadjar, pendidikan Finlandia, peran guru masa kini, dll., yang diakhiri dengan ajakan untuk bergerak. Lagi-lagi semua ini dilakukannya dengan membuat penonton merasa sedang dihibur alih-alih diceramahi. Pandji rupanya memahami konsep hidden curriculum, bahwa lebih baik menghibur orang dan membuatnya tanpa sadar belajar sesuatu, daripada menceramahi orang dan membuatnya tak belajar apa-apa.

Bicara tentang pengelolaan pendidikan Indonesia, memang luar bisa absurd. Belum tuntas satu masalah dibenahi, masalah-masalah lain tak henti mengalir [dari atas]. Para penggerak dan aktivis pendidikan selama ini banyak yang mengeluhkan sulitnya mendobrak sistem dan menyadarkan penguasa tentang bobroknya pendidikan di Indonesia. Setengah keluhan ditujukan pada belum terbukanya mata masyarakat tentang kondisi gawat darurat pendidikan kita yang sebenarnya sudah sama atau lebih parah daripada permasalahan korupsi, sehingga perjuangan pendidikan seringkali minim dukungan.

Sayangnya, tak banyak penggerak pendidikan yang menyadari bahwa belum terbukanya mata masyarakat tentang kondisi pendidikan kita adalah karena mereka sendiri gagal bicara dalam bahasa yang dipahami masyarakat luas. Perlawanan terhadap UN, standarisasi, karut marut tata kelola pendidikan, dll., disuarakan dalam bahasa akademis yang jauh dari pemahaman masyarakat. Alih-alih menyadari bahwa dibutuhkan perlawanan budaya untuk mengubah kondisi yang sedemikian mengakar, justru jalur budaya ini dihindari oleh para penggerak pendidikan karena mereka sendiri tak memahaminya. Di sinilah kita bisa belajar dari Pandji.

Menurut Will Durst, komedi adalah juga alat perlawanan. Komedi mendenguskan penghinaan terhadap wajah takut dan tunduk. Tawa yang muncul sesudahnya lah yang lalu memungkinkan asa dan harap ikut masuk kembali ke dalam tubuh seiring tarikan nafas. Komedi Pandji bukanlah komedi keputusasaan, namun komedi yang mendorong optimisme. Moliere mengatakan, adalah tugas komedi untuk mengoreksi kesalahan manusia dengan cara menghiburnya. Paling tidak dalam Mesakke Bangsaku yang saya saksikan, Pandji menjalankan tugas ini dengan paripurna. Saya yakin Pandji telah ikut memberi momentum bagi perbaikan pendidikan Indonesia melalui perlawanan budaya. Selanjutnya perlu dipikirkan bersama berbagai bentuk dan kolaborasi lain antara penggerak pendidikan dan pegiat seni budaya.

Sesudah acara Mesakke Bangsaku itu, saya tak hanya memandang Pandji sebagai komika terbaik di Indonesia saat ini, namun saya juga menyambutnya sebagai seorang aktivis pendidikan dan juga seorang guru. ***

NB: Istri saya bilang ia bisa memahami Pandji karena punya kesamaan dengannya… yaitu sama-sama punya pasangan yang suka mengigau, bahkan bisa nyambung seperti sedang berdiskusi, saat sedang tidur.

Read More

Nilai Ujian Tinggi Tak Berarti Kognisi Tinggi

Posted by on 19 Dec 2013 in blog | 0 comments

Beberapa waktu lalu para peneliti dari MIT, Harvard University dan Brown University merilis hasil penelitian tentang keterkaitan antara nilai ujian standar [standardized test] dengan kemampuan kognisi siswa. Secara ringkas hasilnya tidak mengejutkan dan seperti yang sudah diketahui oleh para pendidik, bahwa siswa dengan nilai ujian standar yang tinggi bukan berarti ia memiliki kemampuan kognisi tingkat tinggi pula.

Penelitian dilakukan terhadap 1.400 siswa kelas 8 di sekolah negeri di Boston. Para peneliti menemukan bahwa beberapa sekolah berhasil meningkatkan nilai siswa pada ujian Masschusetts Comprehensive Assessment System [MCAS], namun ternyata sekolah-sekolah itu tak berpengaruh pada performa siswa dalam uji kemampuan fluid intelligence. Beberapa kemampuan yang termasuk ke dalam fluid intelligence semisal: kecepatan mengolah informasi, kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah abstrak serta kemampuan bernalar dan berlogika. Kemampuan ini juga sering disebut termasuk ke dalam high order of thinking.

Para peneliti menghitung bahwa variasi sekolah mempengaruhi nilai MCAS siswa sebesar 24-34%, namun hanya berpengaruh 3% pada performa fluid cognitive siswa, alias tidak signifikan. Siswa yang dipilih secara acak dari sekolah dengan performa baik memang memiliki nilai MCAS yang lebih tinggi, tapi tidak ada perbedaan signifikan pada kemampuan fluid cognitive.

Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari penelitian ini. Pertama, ujian standar memang memiliki berbagai keterbatasan, maka tak selayaknya dijadikan fokus utama yang menggambarkan kualitas pendidikan secara utuh, lebih-lebih digadang-gadang sebagai obat dewa untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Tahun lalu, Staf Khusus Mendikbud pernah menulis tentang Ujian Nasional sebagai multimeter yang mengukur kemampuan kognitif siswa secara utuh, mulai dari hapalan sampai dengan analisa dan sintesa. Klaim semacam ini jelas berlebihan, seperti ditunjukkan pada penelitian MIT terhadap MCAS yang sejenis [malah mungkin lebih berkualitas]. Ujian Nasional, sebagaimana telah ditunjukkan melalui perbandingan dengan berbagai pemetaan pendidikan global, telah mendorong anak-anak kita berfokus pada kemampuan low order of thinking. Klaim bahwa Ujian Nasional adalah multimeter yang mencandra kemampuan siswa secara luas dan mendalam harus ditolak.

Pelajaran kedua dari penelitian ini adalah tentang apa yang sebenarnya diajarkan oleh persekolahan formal. Bila kita lihat, perbedaan sekolah berpengaruh pada nilai ujian standar namun tidak berpengaruh pada kemampuan fluid cognitive. Maka tampak bahwa persekolahan formal memang tidak berfokus mengembangkan kemampuan fluid cognitive atau high order of thinking pada diri siswa. Patut menjadi pertanyaan, kemampuan apa yang penting untuk dimiliki siswa agar siap hidup di abad ke-21 ini, serta apakah sekolah telah membekali mereka dengan kemampuan itu.

Seperti dikatakan oleh John Gabrieli dalam wawancara tentang penelitiannya, profesor neurosains dari MIT, penelitian ini bisa jadi pemantik bagi kita untuk memperbaiki sekolah agar memperhatikan pengembangan kemampuan fluid intelligence siswa. Walau kemampuan low order of thinking dan crystallized knowledge juga penting dimiliki siswa, namun siswa juga memiliki dimensi kecerdasan lain yang bisa jadi lebih penting untuk dimiliki saat ini dan tidak layak diabaikan.

Terakhir, berbagai kebijakan pendidikan yang bersifat nasional memang selayaknya diuji oleh penelitian yang menelaah dari banyak aspek, seperti yang dilakukan oleh MIT, Harvard dan Brown University terhadap MCAS ini. Kita perlu mendorong berbagai badan penelitian serta perguruan tinggi untuk menguji efektivitas dan klaim program pendidikan yang dicanangkan pemerintah, baik yang baru berjalan seperti Kurikulum 2013, maupun yang sudah berjalan lama seperti Ujian Nasional. ***

 

Read More

Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Rasa Finlandia

Posted by on 14 Dec 2013 in blog | 3 comments

Screen Shot 2013-12-14 at 5.25.50 AMAwal Oktober lalu Kemdikbud RI bekerja sama dengan Kedutaan Finlandia mengadakan simposium pendidikan bertajuk “Finnish and Indonesian Lessons”.

Sekjen Kemdikbud menyatakan bahwa acara ini diadakan sebagai tindak lanjut niatan Mendikbud yang pernah berucap ingin belajar dari pencapaian Finlandia dalam bidang pendidikan. Gaung pencapaian Finlandia dalam berbagai pemetaan pendidikan global memang sudah tersebar luas.

Para pakar pendidikan dari Finlandia pun tampil tidak mengecewakan dalam acara simposium tersebut. Pasi Sahlberg, Eero Ropo dan Jaan Palojarvi membebarkan praktik-praktik pendidikan di Finlandia.

Peserta simposium berkali-kali berdecak kagum mendengar paparan mereka tentang jam pelajaran di Finlandia yang tergolong singkat, tidak adanya ujian nasional, jumlah PR yang sangat sedikit serta kurikulum yang bebas diinterpretasi oleh guru.

Tidak hanya praktik-praktik teknis yang mereka jabarkan, namun juga paradigma mendasar yang menjadi ruh tata kelola pendidikan Finlandia. Justru paradigma mendasar inilah yang lebih perlu jadi perhatian kita.

Pendidikan Finlandia, misalnya, percaya bahwa standarisasi adalah musuh utama kreativitas. Oleh karena itu pendidikan Finlandia berusaha mengutamakan keberagaman. Guru pun diberi kepercayaan penuh dalam ikut menentukan jalannya proses pendidikan.

Pendidikan Finlandia tidak berfokus menumbuhan motivasi ekstrinsik, seperti dengan ancaman ujian, namun justru berusaha membangkitkan motivasi intrinsik (hasrat) siswa untuk belajar. Mereka juga percaya bahwa bermain adalah cara belajar terbaik bagi anak, serta membiasakan anak berkolaborasi lebih penting daripada ajari mereka berkompetisi.

Berbagai paradigma mendasar yang diungkapkan oleh para pakar pendidikan Finlandia ini terasa bagai suatu pencerahan baru bagi peserta. Namun pemikiran semacam ini sejatinya telah berulang kali disuarakan oleh tokoh-tokoh pendidikan bangsa, utamanya Ki Hadjar Dewantara (KHD).

Saat Eero Ropo menyatakan pendidikan Finlandia menghindari fokus pada standarisasi, KHD telah menulis bahwa anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik, tak mungkin pendidik “mengubah padi menjadi jagung”, atau sebaliknya. [Keluarga, Desember 1936]

KHD juga bicara tentang pendidikan nasional yang tidak selayaknya menyatukan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa disatukan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. [Pusara, Januari 1940]

Saat Pasi Sahlberg menunjukkan data bahwa kesetaraan (dan bukan keseragaman) berpengaruh besar pada performa pendidikan, KHD telah menyatakan rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya. [Pusara, Januari 1940]

Ketika Pasi Sahlberg menutup paparan dengan menyatakan, “Anak harus bermain”, KHD telah menulis panjang lebar tentang pentingnya anak difaslitasi untuk bermain, karena memang demikianlah tuntutan jiwa mereka untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. [Mimbar Indonesia, Desember 1948]

Sayangnya paradigma berkebalikanlah yang sering kita dengar terucap dari para penguasa pendidikan kita saat ini.Semangat resentralisasi dan standarisasi pendidikan kental terasa. Alih-alih self-directed learning, justru forced learning yang menjadi penggerak proses pendidikan.

Anak-anak dianggap sebagai pegas yang harus sering ditarik-ulur agar lentur. Pesan agar kita tak permisif memanjakan anak disuarakan terus-menerus untuk melegitimasi Ujian Nasional sebagai “alat rekayasa sosial untuk memaksa anak belajar” serta “penjaga keutuhan bangsa”.

Alih-alih memberikan kepercayaan penuh pada guru dan memampukan mereka memegang kendali atas proses pembelajaran, justru pemerintah meluncurkan kurikulum nasional baru dengan promo, “Guru-guru tinggal melaksanakan saja.”

Sayangnya pada saat acara simposium “Finnish and Indonesian Lessons” petinggi Kemdikbud hanya memaparkan kebijakan taktis, yaitu sosialisasi ulang Kurikulum 2013 dan Data Pokok Pendidikan.

Sesungguhnya akan lebih bermanfaat bila, seperti pihak Finlandia, Kemdikbud juga memaparkan paradigma mendasar serta cetak biru pendidikan nasional. Paling tidak seharusnya kita bisa mendengar mengapa para penguasa pendidikan kita memilih rute saat ini, yang berkebalikan dari yang dipilih oleh Finlandia dan juga Ki Hadjar Dewantara.

Setengah ironis saat kita diingatkan kembali tentang prinsip-prinsip pendidikan yang telah disuarakan oleh KHD sejak lama justru oleh para pendidik dari seberang dunia. Kegagalan dan kebebalan kita untuk sadar setelah diingatkan akan menjadi pelengkap keironisan.

Inisiatif Kemdikbud mengadakan simposium pendidikan “Finnish-Indonesia Lessons” perlu diapresiasi, namun tindak lanjut nyata perlu terus diingatkan dan dituntut untuk diperjuangkan bersama.

Finlandia memulai reformasi pendidikannya di tahun 1970-an dengan memikirkan ulang paradigma mendasar tentang persekolahan, konsepsi pengetahuan serta konsepsi pembelajaran. Seharusnya kita bisa memulai dari titik yang sama. Bila tidak oleh pemerintah saat ini, maka kita patut berharap pada pemerintah berikutnya. ***

 

Catatan: Ringkasan live tweet dari acara simposium pendidikan “Finnish-Indonesia Lesons” bisa disimak di tautan berikut >> http://storify.com/bukik/finnishri-oleh-bincangedukasi-dan-iwanpranoto

 

Read More

Menuntut Akuntabilitas Pendidikan

Posted by on 11 Nov 2013 in opini | 0 comments

Tulisan yang sama dalam versi yang lebih pendek dimuat di Media Indonesia, 11 November 2013

Pro-kontra tentang Ujian Nasional sebagai ujian kelulusan bagi siswa masih terus berlanjut. Lebih-lebih dengan munculnya rencana pemerintah menjadikan UN sebagai alat untuk mengukur Indeks Kompetensi Sekolah alih-alih mengoptimalkan proses akreditasi sekolah.

Salah satu argumen yang diajukan pemerintah dalam mempertahankan UN sebagai syarat kelulusan adalah amanat UU Sisdiknas 20/2003 dan juga sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Dalam tulisannya di Media Indonesia (28 November), Sdr. Sukemi, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media menjelaskan tentang UU Sisdiknas yang diinterpretasikan mengamanatkan UN sebagai syarat kelulusan. Mari kita kaji.

Mengungkap Fakta UU Sisdiknas

Dalam UU Sisdiknas 20/2003 Pasal 58 dijelaskan dua macam evaluasi. Ayat 1 berbunyi: Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kata-kata kuncinya adalah “hasil belajar” yang berujung pada ketuntasan belajar atau kelulusan. Tidak ada kontroversi dalam ayat ini.

Sdr. Sukemi dalam tulisannya lalu menyatakan bahwa mereka yang kontra UN sebagai alat kelulusan sering “menyembunyikan fakta” pasal 58 ayat 2 dalam diskursus tentang UN. Padahal justru ayat tersebut sudah sering diungkapkan tanpa perlu disembunyikan. Bunyinya: Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Bagian yang membedakan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah kata-kata “untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”. Jelas bahwa dua ayat dalam pasal 58 UU Sisdiknas ini menunjukkan tujuan evaluasi yang berbeda. Satu untuk menilai hasil belajar peserta didik, satu lagi untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pertanyaannya, pencapaian standar nasional pendidikan adalah akuntabilitas siapa? Pemerintah, tentu saja.

Maka pasal 58 ayat 2 dalam UU Sisdiknas sesungguhnya mengamanatkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah oleh lembaga mandiri, bukan menghakimi ketuntasan hasil belajar siswa seperti yang diatur pada pasal 58 ayat 1.

Bila belum cukup jelas dalam pasal 58 bahwa ujian kelulusan adalah wewenang pendidik dan sekolah, pasal 61 ayat 2, yang jarang dibahas, kembali mempertegasnya: Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Sungguh tepat salah satu poin yang ditulis oleh Sdr. Sukemi, yaitu dalam memahami pasal-pasal suatu undang-undang memang kita harus melihatnya sebagai kesatuan utuh.

Itu pula sebabnya dalam Konvensi UN lalu mengemuka usulan dari mereka yang pro UN untuk memasukkan kata-kata “Ujian Nasional” secara eksplisit ke dalam perubahan UU Sisdiknas, karena pada kenyataannya memang UU Sisdiknas saat ini tidak mengamanatkan UN sebagai syarat kelulusan seperti telah diuraikan di atas. Beda soal bila kita bicara dalam tataran Peraturan Pemerintah yang memang digunakan untuk melegitimasi UN.

Selanjutnya, penilaian hasil kinerja pemerintah seperti amanat UU Sisdiknas Pasal 58 ayat 2 bisa dilakukan melalui Badan Penilaian Pendidikan yang bekerja di bawah Dewan Pendidikan Nasional. Sayangnya kedua lembaga ini justru tidak segera dibentuk oleh pemerintah. Padahal jika isu akuntabilitas dinilai sungguh-sungguh penting dan bukan sekadar pemanis bibir, maka kedua lembaga ini lah yang akan berperan penting.

Lepas dari perdebatan soal dasar hukum, pertanyaan mendasar lain yang perlu dikaji adalah bagaimanakah akuntabilitas pendidikan seharusnya diukur? Apakah UN dalam posisinya saat ini efektif sebagai alat akuntabilitas pendidikan? Adakah model-model akuntabilitas yang tidak hanya bertumpu pada UN?

Mencari Model Akuntabilitas

Sesungguhnya ada begitu banyak model akuntabilitas yang tidak berfokus pada ujian standar berisiko tinggi bagi pelaku pendidikan. Salah satunya seperti dikonsepkan oleh Ken Jones, guru besar pendidikan University of Southern Maine. Ia memulai dengan mengajukan pertanyaan mendasar: Apa saja yang sebenarnya harus menjadi tanggung jawab sekolah?

Menurut penelitiannya, ada lima area yang selayaknya menjadi akuntabilitas sekolah, yaitu: kesehatan fisik dan emosional siswa; pembelajaran siswa; pembelajaran guru; akses dan kesetaraan; serta usaha peningkatan kualitas secara terus menerus.

Sayangnya di negara kita akuntabilitas pendidikan selama ini terlalu disempitkan pada pembelajaran siswa, itu pun hanya pada pemahaman mata pelajaran saja. Maka hanya bagian itulah yang dihargai dan diperhatikan oleh pelaku pendidikan. Padahal pembelajaran siswa perlu diartikan secara luas, termasuk “keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat demokratis”.

Pemahaman luas tentang area akuntabilitas sekolah ini telah diadopsi negara seperti Finlandia. Namun yang mengejutkan, Cina yang selama ini dikenal memiliki sistem pendidikan yang berfokus pada tes, juga bertekad mereformasi model evaluasi pendidikannya secara mendasar.

Juni lalu, pemerintah Cina mengeluarkan panduan bagi pemerintah daerah untuk mereformasi sistem evaluasi yang biasa digunakan untuk menilai kualitas pendidikan. Kerangka penilaian baru ini diberi istilah “Evaluasi Hijau” dengan penekanan utama pada pengurangan ketergantungan pada tes standar.

Ada lima area yang menjadi perhatian dalam perubahan penilaian kualitas pendidikan Cina, yaitu: perkembangan moral siswa; perkembangan akademik; kesehatan jiwa dan raga; perkembangan minat dan bakat unik; serta pengurangan beban akademik. Kini sekolah-sekolah di Cina tidak lagi boleh dinilai hanya dari hasil ujian akhir para siswa.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh Ken Jones adalah: Kepada siapa sekolah bertanggung jawab? Menurutnya, akuntabilitas sebuah sekolah bukanlah kepada pemerintah, namun kepada klien utamanya, yaitu siswa, orang tua dan komunitas lokal. Maka ketiga elemen ini harus dimampukan untuk ikut memikirkan ujung pangkal proses pendidikan di sekolah tersebut.

Akuntabilitas pendidikan juga perlu bersifat timbal-balik. Setiap elemen dalam sistem memiliki beban dan bentuk tanggung jawab yang berbeda terhadap elemen lain. Bukan hanya siswa yang bertanggung jawab memastikan dirinya memuaskan keinginan pemerintah, namun seluruh elemen secara berimbang ditentukan dan dituntut memenuhi akuntabilitasnya.

Begitu banyak alat akuntabilitas pendidikan yang dapat digunakan dalam sistem keseluruhan yang lebih berimbang. School Quality Reviews, misalnya, digunakan di Inggris dan Selandia Baru. Dalam SQR, penilai profesional melakukan evaluasi sekolah secara mendalam setiap 4-5 tahun. Hasilnya berupa laporan dan rekomendasi perbaikan. Sekolah yang memerlukan bantuan khusus akan dievaluasi secara lebih intensif.

Alat akuntabilitas lain adalah Classroom Evidence of Learning. Model ini mengevaluasi sekolah berdasar hasil karya nyata siswa, misal proyek riset, presentasi oral, karya esei, serta pemecahan masalah dalam situasi nyata. Kemampuan kognitif tingkat tinggi serta pemelajaran mendalam akan mampu tercandra dengan alat ini.

Dalam model akuntabilitas berimbang ini, sekolah dituntut membuat laporan tahunan kepada masyarakat dan komunitas lokal, dengan menggunakan indikator tertentu yang berfokus pada kesetaraan kesempatan dan akses pengetahuan bagi seluruh siswa.

Kepercayaan pada para pendidik diberikan dengan membangun sistem akuntabilitas di tingkat lokal. Pemerintah membantu memampukan para pendidik di sekolah untuk melakukan evaluasi yang bersifat autentik dan menunjang proses pembelajaran.

Tes standar tetap digunakan oleh negara, utamanya untuk mengukur kecakapan literasi dan numerasi, namun terbatas sebagai alat pemetaan yang tidak dilakukan di kelas terminal (di Indonesia: kelas 6, 9 dan 12). Pemetaan yang dilakukan sebelum kelas terminal memberikan kesempatan siswa merasakan perbaikan yang dilakukan.

Semangat model akuntabilitas berimbang bukanlah untuk menghukum atau menghadiahi siswa dan sekolah. Tidak pula mendeklarasikan mereka sebagai siswa layak atau siswa cacat, sekolah sukses atau sekolah gagal. Lebih-lebih merangkingnya dalam indeks tertentu.

Tujuan model akuntabilitas yang berimbang adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa dan guru serta menyediakan informasi dan panduan bagi pembuat keputusan di tingkat lokal (pemerintah daerah dan masyarakat).

Menunda Harapan

Dengan menilik berbagai model alternatif ini maka Ujian Nasional, dalam kapasitasnya sebagai alat pemetaan, tetap dapat menjadi salah satu bagian berharga dari sistem akuntabilitas yang berimbang, tapi jelas bukan satu-satunya serta bukan fokus utama.

Namun ketika Ujian Nasional diposisikan sebagai ujian kelulusan bagi siswa, untuk kemudian juga digunakan sebagai barometer utama mutu sekolah dan mutu pendidikan nasional, maka saat itu tak efektiflah fungsinya sebagai alat akuntabilitas. Dalam posisi seperti itu, sesungguhnya Ujian Nasional adalah alat untuk melimpahkan akuntabilitas pemerintah kepada siswa dan guru.

Sejatinya kita layak berharap muncul rancangan sistem akuntabilitas pendidikan yang inovatif dan menyeluruh dari pemerintah, tidak hanya sebatas uji kulit permukaan yang digadang-gadang sebagai “hasil pemeriksaan lab” yang lengkap dan akurat. Namun melihat tata kelola selama ini, serta sisa waktu kabinet sekarang, nampaknya harapan itu perlu kita sandangkan pada pemerintah periode yang akan datang. ***

 

Read More

Mengembalikan Pendidikan ke Masyarakat

Posted by on 1 Oct 2013 in blog | 1 comment

Tulisan ini dimuat di Media Indonesia, Senin, 23 September 2013.

Sekolah (formal) kembali digugat! Sir Ken Robinson, pakar pendidikan dunia, bernalar bahwa sekolah merupakan institusi paling bertanggung jawab terhadap ketaksiapan angkatan pekerja pada dunia kerja saat ini. Lebih tajam lagi, Sugata Mitra, pakar teknologi pendidikan, mengatakan sekolah berhasil memenuhi tujuan perancangannya, namun tujuan itu saat ini sudah tidak relevan. Persekolahan adalah solusi yang tepat untuk permasalahan yang sudah lewat.

foto: republika.co.id

Dunia sudah berubah jauh, namun persekolahan dianggap masih memberhalakan model era industri. Contoh tergamblang adalah upaya standarisasi siswa bak ban berjalan di pabrik, misalnya lewat Ujian Nasional. Ketaksinkronan kehidupan era informasi dengan sistem persekolahan ini mendesakkan pertanyaan, “Apakah sekolah masih dibutuhkan?”

Menanggapi pertanyaan ini muncullah dua pandangan berlawanan. Yang pertama melihat persekolahan sekarang memang tidak menjawab permasalahan kehidupan modern, namun masih diperlukan dan hanya perlu pembenahan serius. Pandangan kedua mengatakan bahwa sistem persekolahan sudah memasuki masa akhirnya dan tidak lagi relevan dengan kehidupan abad 21 sehingga perlu dibongkar sampai ke akarnya.

Kedua pandangan ini sebenarnya memiliki dasar pijakan yang sama, yaitu masih memandang sekolah sebagaimana adanya saat ini. Padahal kemajuan teknologi dan potensi pemanfaatannya dalam pendidikan sebenarnya membuka kesempatan diskusi yang lebih konstruktif, yaitu: Bila kita melupakan segala asumsi tentang “sekolah” dan merancangnya dari nol dengan segala kondisi yang kita miliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan abad 21, akan seperti apa (saja) bentuknya?

Membahas pertanyaan ini lebih bermanfaat bagi masyarakat luas sekaligus pemerintahan mendatang.

MASYARAKAT PENDIDIK 

Paul Goodman

Pada tahun 60-an Paul Goodman, seorang kritikus sosial, berujar bahwa pendidikan terbaik yang dapat dirasakan oleh seorang anak adalah pendidikan insidental, yaitu pendidikan yang didapat saat anak terlibat aktif dan menyatu dengan semua kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungannya. Orang dewasa tidak mengisolasi anak-anak di dalam tembok-tembok sekolah.

Ia katakan, model sekolah saat ini berpotensi menghambat tumbung kembang alami anak. Metode dan kurikulum baku serta tunggal hanya akan menyia-nyiakan potensi manusia untuk belajar dan berkarya. Hanya sebagian kecil anak yang “berbakat akademik” akan mampu melewati persekolahan tanpa merasa bosan atau dihambat.

Kemampuan akademik memang memerlukan kecerdasan tinggi, namun tentu salah apabila kita menganggap kecerdasan tinggi hanya terwakili oleh kemampuan akademik. Sayangnya kita terlanjur percaya bahwa model persekolahan formal yang kita lihat saat ini adalah satu-satunya jalan menjadi terdidik. Sedangkan Goodman malah mengusulkan agar pendidikan disebar dan dilebur ke kampung, pabrik, museum, taman, perkantoran, pasar, dan berbagai tempat aktivitas harian masyarakat lainnya.

foto: antarafoto.com

Anak nelayan di lingkungan bahari, misalnya, harus tetap diupayakan menyatukan kebaharian ke dalam pendidikannya. Ini tidak bisa diejawantahkan dengan hanya mengajarkan ilmu-ilmu kebaharian di dalam kelas saja, namun membawa anak ke lingkungan bahari dan berkegiatan aktif di dalamnya lah cara terbaik ia mendapatkan pendidikan kebaharian. Para nelayan di lingkungannya turut berperan sebagai mentor dan guru bagi si anak. Singkat kata, masyarakat ikut menjadi pendidik.

Masyarakat pendidik akan menemukan dan menciptakan peluang pembelajaran di dalam masyarakat serta membawa anak-anaknya memasuki proses pembelajaran tersebut. Konsep ini sejalan dengan gagasan pengajaran terdistribusi oleh Dr. Yung Tae Kim yang mengangankan semua warga negara dewasa wajib terlibat aktif dalam pendidikan dengan menyumbangkan sebagian waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjadi “guru”.

Warga masyarakat ikut berfungsi sebagai guru bukan berarti harus di dalam kelas di persekolahan formal, tetapi dengan jalan melibatkan anak dan remaja dalam kegiatan keprofesian dan sosial kemasyarakatannya, sembari memberikan pembelajaran dan pengalaman nyata.

Komunitas Sahabat Kota – antarafoto.com

Dalam model pendidikan ini, paradigma tentang apa itu sekolah dibongkar dan dibangun ulang. Sekolah beserta guru-gurunya bertugas menjadi kurator sekaligus pendamping siswa (dan juga orangtuanya) dalam menemukan pembelajaran di masyarakat sesuai dengan kebutuhan si anak dan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekolah berada.

Sekolah seperti ini mungkin cukup memiliki dua jenis tenaga kependidikan: staf administrasi yang bertugas mengelola operasional sekolah, lalu guru bimbingan dan konseling yang bertugas menjadi wali, kurator dan mentor bagi siswa. Semua guru lain adalah praktisi (baca: masyarakat).

Apakah ini mimpi di awang-awang? Tidak, konsep ini sudah mulai mewujud, bahkan di negara kita. Berbagai inisiatif pendidikan yang bermunculan dari masyarakat sudah mulai menerapkan sebagian prinsip-prinsip pendidikan insidental maupun pengajaran terdistribusi.

Contohnya bisa kita lihat pada gerakan Akademi Berbagi dan Kelas Inspirasi yang telah menyebar di seluruh Indonesia dan ikut menyadarkan masyarakat agar terlibat aktif menyumbangkan sebagian waktunya untuk berbagi ilmu dan inspirasi.

Ada juga gerakan seperti Komunitas Sahabat Kota di Bandung, Jaringan Rumah Usaha di Semarang, School of Life Lebah Putih dan Qaryah Thayyibah di Salatiga, Sokola Rimba di Jambi serta Panti Asuhan Rosling di Kupang yang menjembatani pendidikan insidental di dalam masyarakat.

PENDIDIKAN 3.0

Model-model pendidikan insidental saat ini semakin dimungkinkan dengan kemajuan serta ketersediaan teknologi informasi sesuai dengan apa yang diramalkan oleh John Moravec tentang gelombang Pendidikan 3.0. Bila Pendidikan 1.0 hanya terjadi di dalam kelas dari guru kepada murid, lalu pada Pendidikan 2.0 guru dan murid mulai memanfaatkan Internet untuk menjadi ko-produsen, maka Pendidikan 3.0 membawanya selangkah lebih maju.

Ciri gelombang Pendidikan 3.0 antara lain terinfusinya persekolahan kembali ke dalam masyarakat, runtuhnya sekat ruang dan waktu persekolahan, sekolah ikut melibatkan dan mendidik orangtua, serta keterlibatan semua warga sebagai guru dan murid sekaligus.

Konsep masyarakat belajar sebagai motor pembangunan sebuah negara menjadi alamiah. Dan, teknologi saat ini membantu mewujudkan masyarakat belajar secara mandiri. Jika hendak belajar membuat dan berbisnis rujak cingur atau pasta bersaus jamur Italia, misalnya, dapat langsung dikerjakan saat ini dan di tempat ini juga. Masyarakat yang hidup dan meyakini untuk saling mengajar dan belajar ini adalah ciri masyarakat yang terdidik (well-educated).

Diramalkan, masa depan teknologi dalam pendidikan bukan pada kecanggihan piranti keras, namun justru pada penciptaan jejaring dan awan belajar. Masyarakat yang berbagi pengetahuan akan menyebarkan dan menyimpan dengan teknologi awan, sehingga semua warga dapat belajar secara murah atau gratis. Secara konsep, hal ini justru semakin mewujudkan model guru yang bukan sebagai sumber pengetahuan tunggal lagi. Guru dalam model ini fokus mengembangkan budaya belajar dan kecakapan bernalar siswa. Juga, model ini tidak memisahkan siswa dari masyarakatnya.

PERAN PEMERINTAH

Dalam Pendidikan 3.0 di mana masyarakat ikut menjadi ko-produsen pendidikan, pemerintah tidaklah lagi bisa ataupun perlu seberkuasa dulu. Pemerintah cukup berperan menjadi fasilitator yang memberikan ruang bagi inisiatif pendidikan lokal dalam memberdayakan dan mendorong transformasi sosial masyarakat sekitar.

Ada tiga fungsi utama yang bisa dilakukan pemerintah dalam Pendidikan 3.0. Yang pertama dan utama adalah fungsi administrasi yang mengelola dan memastikan ketersediaan infrastruktur melalui pemanfaatan uang rakyat yang dititipkan kepadanya. Fungsi berikutnya adalah regulasi yang memastikan tidak ada pelanggaran hak anak dalam pelaksanaan pendidikan oleh masyarakat. Serta yang terakhir, fungsi arbitrasi yang mendamaikan pihak yang bertikai.

Maka apabila pemerintah justru berusaha mengembalikan dan melestarikan Pendidikan 1.0 di mana segalanya serba tunggal, distandarkan dan terpusat, sesungguhnya pemerintah sedang berjalan melawan arus perubahan yang tak terbendung. Bila kengototan ini dipertahankan, masyarakat bukan tidak mungkin akan berpikir melakukan instalasi Pendidikan 3.1 yang menganggap penguasa sebagai kesalahan kode program yang perlu dijadikan tidak relevan, atau diisolasi agar tidak mengganggu.

Kita perlu berharap arah perubahan yang tak terelakkan ini akan disadari oleh rezim penguasa pendidikan yang akan datang, dimulai sejak tahun 2014.

Akhirnya, kita ingat kalimat Ki Hadjar Dewantara puluhan tahun lalu yang semakin terasa relevansinya saat ini, “Marilah kita beralih kepada pembicaraan pengajaran nasional, sebagai yang difahami dan dibuat oleh rakyat sendiri.” ***

 

Read More