Di era internet ini, tingkat keterdidikan tidak bisa lagi diukur dari jenjang sekolah ataupun gelar. Keterdidikan harus diukur dari cara berpikir dan keluasan wawasan.  Inti pendidikan adalah belajar. Era internet harus dimaknai sebagai eranya ke-otodidak-an. Membangun kesadaran tiap individu (siswa) untuk berinisiatif memperluas wawasan dan pengalamannya sendiri jauh lebih  penting dibanding menjejali mereka dengan materi-materi pelajaran yang sudah ditentukan oleh pihak yang merasa memiliki otoritas. Mengasah ketrampilan  untuk memilah dan memilih informasi yang bermanfaat bagi masing-masing siswa jauh lebih penting dibanding mengejar target kurikulum.

Di era internet ini, fungsi sekolah sudah berubah. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk menimba dan mencari ilmu. Angka putus sekolah seharusnya tidak lagi menjadi soal yang harus dirisaukan, kecuali kalau hal itu dipakai sebagai ukuran (naïf) keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. Yang harus dirisaukan justru adalah angka putus belajar. Justru karena itu, hal yang paling mendesak untuk dilakukan Kemdikbud adalah melakukan penelitian, berapa prosentase anak sekolah yang sudah putus belajar. Patut diduga sekolah-sekolah yang siswanya langganan tawuran itu angka putus belajarnya tinggi. Anehnya, ada yang berlabel RSBI (sudah dihapus karena keputusan MK).

Demikian pula dengan fungsi guru, tidak lagi menjadi sumber ilmu. Fungsi guru di era internet merupakan fasilitator, motivator dan inspirator.  Guru  juga harus memiliki karakter yang terpuji dan teruji. Penguasaan terhadap bidang studi yang diampu semestinya tidak lagi menjadi persyaratan terpenting untuk seseorang menjadi guru. Dalam penguasaan bidang studi, guru berubah fungsi menjadi pendamping belajar dan memverifikasi kesimpulan-kesimpulan yang dibuat siswa berkaitan dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kemampuan untuk mengasah ketrampilan belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa justru harus lebih diutamakan. Lebih dari itu, guru juga harus memiliki kemampuan mengasah inisiatif siswa untuk memperluas wawasannya sendiri. Jika ini diwujudkan, hasrat belajar dan kesadaran tentang belajar sebagai kebutuhan, bukan kewajiban, akan bertumbuh kembang dan berproses pada mayoritas siswa.

Kemdikbud sudah mencanangkan kurikulum baru. Meski langsung memunculkan reaksi yang marak, Kemdikbud tetap akan melaksanakan kurikulum baru itu mulai tahun ajaran 2013-2014. Pertanyaan kritis yang perlu dikemukakan, apakah perubahan fungsi sekolah dan guru di era internet itu sudah dijadikan salah satu pertimbangan penting dalam merancang kurikulum baru? Jika dilihat dari semua langkah yang selama ini dilakukan Kemdikbud berkaitan dengan kurikulum baru, terkesan hal itu malah tidak diperhatikan sama sekali. Mengapa terkesan demikian ?

Sesungguhnya ada dua hal strategis yang terkandung dalam kurikulum baru. Pertama soal perampingan kurikulum. Saat menteri pendidikan dijabat Prof. Fuad Hasan, upaya perampingan kurikulum pernah dilakukan. Sayang tidak berhasil, entah karena apa. Jika sekarang dilakukan lagi, pasti mendapat dukungan luas. “Obesitas” kurikulum yang selama ini diterapkan di persekolahan Indonesia sudah lama jadi sorotan masyarakat. Jika dalam perampingan kurikulum ini sekarang muncul protes keras, yang diprotes bukan pada perampingannya tetapi pada cara merampingkan kurikulumnya.  Sikap yang lebih bijak dari Kemdikbud sangat dibutuhkan untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah perampingan kurikulum itu.

Hal strategis kedua dalam kurikulum baru adalah perubahan budaya pembelajaran, dari “siswa diberitahu” menjadi “siswa mencari tahu”. Dari siswa yang pasif menjadi aktif. Perubahan budaya ini sesungguhnya sangat tepat dilakukan di era internet yang merupakan eranya keotodidakan. Perubahan budaya pembelajaran ini bukan hanya mengubah cara dan pola berpikir serta perilaku siswa. Lebih penting dari itu, cara dan pola berpikir serta perilaku guru yang harus berubah terlebih dahulu, dari  “biasa didengarkan” menjadi “terbiasa mendengarkan”. Di sinilah pangkal soal yang akan menjadikan kurikulum baru yang disosialisasikan Kemdikbud sebagai kurikulum 2013 (karena akan mulai diterapkan th.2013) berpotensi gagal membawa perubahan seperti yang diinginkan. Mengapa? Mengubah kebiasaan dari “biasa didengarkan” menjadi “terbiasa mendengarkan” itu  tidak mudah. Butuh waktu yang tidak sebentar.

Benar bahwa Kemdikbud sudah menyiapkan strategi pelatihan guru. Diharapkan dengan strategi pelatihan itu, guru kemudian bisa menjalankan kurikulum baru itu dengan baik. Pelatihan guru ini dibuat berjenjang. Dimulai dengan narasumber nasional yang antara lain wakil presiden dan mendikbud, memberi pembekalan kepada instruktur nasional. Instruktur nasional kemudian memberi pelatihan kepada guru inti. Guru inti ganti memberi pelatihan kepada guru kelas dan guru mata pelajaran. Pertanyaan besarnya, siapa di antara individu-individu yang melatih itu, termasuk narasumber nasional sekalipun, yang sudah memiliki kualifikasi “terbiasa mendengarkan”?

Saya punya pengalaman yang bisa dipakai dasar untuk meragukan kemampuan “terbiasa mendengarkan” terutama dari jajaran Kemdikbud. Sekitar bulan Desember 2012, saya diminta mengikuti uji publik tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru, yang terdiri dari 9 bab, 68 pasal dan ratusan ayat. Rancangan perubahan baru dibagikan saat peserta masuk ruang acara uji publik itu. Undangan jam 9 acara dimulai jam 9.30, diawali dengan penjelasan  panjang lebar dari pihak penyelenggara (petugas dari Balitbang Kemdikbud). Terpaksa, sambil mendengarkan penjelasan itu, peserta  mempelajari rancangan perubahan yang baru diterima. Praktis peserta baru bisa memberikan tanggapan mulai jam10.15, itupun setelah salah satu peserta meminta penjelasan dari pihak penyelenggara disudahi. Acara  harus diakhiri sekitar jam 11, karena acara itu diadakan pada hari Jum’at! Tampak jelas dari contoh kasus uji publik ini, bahwa budaya “biasa didengarkan”  atau bahkan “minta didengarkan”,sudah begitu membelenggu jajaran Kemdikbud. Strategi pelatihan guru yang disiapkan secara berjenjang untuk ratusan ribu guru di seluruh wilayah Indonesia, dengan waktu yang tersedia maksimal empat bulan, jelas berpotensi besar  menjadi bom “waktu” bagi kegagalan kurikulum baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Menerapkan kurikulum baru pada tahun 2013, apalagi dengan perubahan budaya pembelajaran dari siswa “diberitahu” menjadi siswa “mencari tahu” dengan konsekuensi logis mengubah guru yang “biasa didengarkan” menjadi guru yang “terbiasa mendengarkan” , jelas merupakan hal yang tidak rasional. Waktu yang akan jadi bomnya.

“Kreativitas menjadi akar dari inovasi. Tantangan masa depan hanya bisa dilakukan oleh orang yang inovatif. Kreativitas itu bisa dibangun melalui proses pembelajaran di sekolah.” Pernyataan ini dikemukakan mendikbud, M.Nuh, dalam acara sosialisasi kurikulum 2013 dan seminar nasional dengan tema “Strategi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional”yang diikuti guru-guru se-Tangerang Selatan. Pasti banyak yang setuju dengan pernyataan itu. Kurikulum baru yang disiapkan Kemdikbud tentu juga dimaksudkan untuk menghasilkan siswa-siswa yang kreatif dan inovatif agar mereka bisa menjawab tantangan masa depan. Untuk menghasilkan siswa-siswa yang seperti itu dalam proses pembelajaran di sekolah, dibutuhkan guru-guru yang juga kreatif dan inovatif.

Dalam kurikulum 2013, seperti yang dinyatakan mendikbud, guru tidak perlu lagi membuat silabus. Kemdikbud akan menyediakan buku pegangan guru yang berisi silabus, pedoman pembelajaran dan penilaian. Alasannya, pada pelaksanaan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pembuatan silabus masih kedodoran karena kemampuan guru yang beragam. Sudah barang tentu hal ini disambut gembira oleh banyak (tidak semua) guru, yang selama ini merasa terbebani dengan hal itu. Pertanyaan kritisnya, mengapa kelemahan banyak guru dalam pembuatan silabus ini tidak diperbaiki dengan memberikan pelatihan? Kebijakan membuatkan silabus untuk para guru justru akan makin membelenggu inisiatif dan motivasi mereka untuk mengembangkan kemampuan. Kebijakan membuatkan silabus bagi guru jelas berpotensi besar menjadi bom waktu bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, guru-guru yang tidak punya inisiatif dan tidak kreatif akan makin banyak saja. Kita tinggal menunggu kapan bom waktu itu akan “meledak” dan memperlihatkan dampak buruknya.

Menunda pelaksanaan kurikulum baru adalah langkah yang sangat bijak. Utamakan peningkatan kemampuan guru dengan pelatihan yang mengasah ketrampilan  mereka membangun inisiatif siswa memperluas wawasannya sendiri, mengasah ketrampilan mereka untuk “terbiasa mendengarkan”dan mengasah ketrampilan mereka untuk merancang silabus yang sesuai dengan lingkungan tempat mereka bertugas. Jadikan para guru sebagai pendidik, bukan sekedar pengajar. Konsekuensi logisnya, kurikulum baru nanti punya sebutan lain, kurikulum 2014 atau, syukur-syukur, kurikulum 2015. Mungkinkah ? Terpulang kepada pemerintah utamanya mendikbud dan jajarannya, apakah “terbiasa mendengarkan” sudah menjadi kesadaran. ***