Dimuat di Jawa Pos, 22 Maret 2014

SEBUAH harian nasional beberapa waktu lalu tampil dengan headline ”Bonus Demografi Tidak Optimal”. Itu judul yang amat sopan, tapi justru berpotensi menyembunyikan akar masalah demografi kita. Diagnosis dan terapi yang diusulkan pengamat serta teknokrat masih terperangkap dalam dua asumsi yang sekarang sudah menjadi mitos.

Pertama, jumlah penduduk lebih sedikit lebih baik, terutama untuk menjaga daya dukung lingkungan. Pengendalian pertumbuhan penduduk penting dilakukan melalui upaya-upaya penekanan angka kelahiran dalam keluarga miskin. Kedua, mutu sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan memperbesar sistem persekolahan. Semakin banyak sekolah dan semakin lama bersekolah semakin baik.

Tulisan ini akan menunjukkan bahwa dua asumsi tersebut keliru.

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Asumsi pertama, jumlah penduduk yang lebih sedikit selalu lebih baik sehingga harus dipertahankan rendah melalui pembatasan kelahiran, terutama di kalangan warga miskin. Asumsi itu memandang manusia secara negatif. Kemiskinan bukanlah kondisi yang given, tapi buah dari proses pemiskinan yang mungkin saja unintentionally imposed. Tidak ada daerah yang ”tertinggal” karena yang sebenarnya terjadi adalah ”ditinggalkan”.

Data-data menunjukkan, daya rusak manusia dan negara miskin terhadap lingkungan justru kecil. Yang merusak lingkungan secara besar-besaran adalah orang kaya dan negara yang disebut dengan congkak ”maju dan beradab”. Salah satu yang merusak alam itu adalah eksploitasi atas sumber-sumber energi tak terbarukan.

Saat ini konsumsi energi per kapita warga AS mencapai 7 kiloliter setara minyak per tahun. Orang Jepang dan Eropa sekitar 5 kiloliter. Bandingkan dengan orang Indonesia yang hanya 0,7 kiloliter. Emisi gas rumah kaca hasil pembakaran BBM dan batu bara menjadi penyebab utama pemanasan global serta perubahan iklim.

Ivan Illich dalam Energy and Inequity menyatakan, ketimpangan konsumsi energi menjadi sumber ketidakadilan dan pertanda masyarakat yang sakit. Salah satu penyakit yang tidak disebut yang menjangkiti negara-negara maju adalah kehancuran keluarga (home-breaking). Gejala keruntuhan keluarga di Indonesia saat ini ditunjukkan oleh 35 perceraian/jam, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, geng motor yang makin brutal, tawuran pelajar, sampai pelacuran remaja.

SCHOOLING VS. LEARNING

Asumsi kedua yang dianut pemerintah selama ini berpijak pada paradigmaschoolism. Pendidikan disamakan dengan persekolahan. Memperbanyak sekolah dan memperlama bersekolah dijadikan resep pokok. Wajib belajar diartikan sebagai wajib sekolah. Kebijakan itu pun keliru, apalagi pada abad digital ini.

Pendekatan schooling sebenarnya mengakibatkan akses warga terhadap pendidikan terbatas. Ini kaidah ekonomi: setiap barang publik yang disalurkan melalui lembaga tertentu akan menjadi barang langka. Sudah saatnya kita ganti pendekatan schooling dengan learning. Yang perlu diperluas adalah kesempatan belajar melalui informal learning webs yang lentur dan luwes serta bisa disesuaikan dengan bakat dan minat warga muda.

Belajar sebenarnya merupakan sebuah proses alamiah. Kita tidak membutuhkan sekolah untuk belajar. Belajar sebagai proses setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, eksplorasi, terutama melalui membaca. Kedua, praktik dan mengalami di alam dan masyarakat. Ketiga, mengekspresikan diri, setidaknya secara tulisan maupun lisan. Anak-anak kita umumnya diciptakan Tuhan dengan cerdas. Kurikulum sering menghina kecerdasan mereka. Sugata Mitra telah membuktikannya belum lama ini melalui Self Organized Learning Environment (SOLE) yang dicobakan di India dan Inggris.

Persekolahan membagi warga negara menjadi kelompok usia sekolah (yang tidak produktif) dan kelompok usia produktif. Artinya, anak-anak hingga usia SMP justru tidak produktif karena tidak boleh bekerja lantaran harus bersekolah. Pendekatan sekolah memberikan pesan dan kesan seolah-olah bekerja secara produktif itu bukan belajar. Padahal, belajar adalah kesempatan yang bisa muncul di mana saja dan kapan saja, terutama justru saat bekerja secara produktif.

Pembagian ”anak usia sekolah” tidak adil bagi anak miskin yang sering harus bekerja membantu orang tua. Sir Ken Robinson menyatakan, kebanyakan anak miskin justru dimarginalkan oleh persekolahan. Kebanyakan mereka drop-out di tengah jalan. Saat sekolah memonopoli pendidikan, anak yang tidak sempat bersekolah dan drop-out dicap kampungan dan tidak terdidik, lalu kehilangan harga diri, kemudian merasa tidak perlu belajar karena akses belajar tertutup di luar sekolah.

DESCHOOLING AND HOME-MAKING

Persoalan demografi kita, dengan demikian, bukan soal kelebihan jumlah penduduk, tapi soal ketidakadilan. Jika keadilan bisa ditegakkan, bumi ini masih memiliki daya dukung yang memadai bagi semua manusia di planet ini yang mau hidup sederhana yang oleh Sindhunata disebut urip sak madyo, sak sedhenge.

Fokus strategis kita ke depan untuk memastikan bonus demografi adalah keluarga di rumah, bukan sekolah. Ke depan, keluarga harus kita posisikan sebagai simpul belajar yang pertama dan utama. Fokus pada keluarga berarti bahwa memberikan bantuan kepada keluarga miskin lebih efektif daripada memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin.

Menaikkan upah buruh ke tingkat yang layak akan menguatkan keluarga sebagai simpul belajar pertama anak. Memberikan tunjangan kepada ibu hamil dan menyusui jauh lebih efektif daripada PAUD untuk meraup masa-masa emas anak dalam seribu hari pertamanya di planet ini.

Ke depan, kita tidak mungkin berharap menuai bonus demografi dengan model pembangunan yang mengandalkan schooling dan membiarkan home-breaking. Kita harus mengagendakan deschooling and home-making untuk memastikan terhindar dari tagihan demografi. ***