Kurikulum bagi Raksasa

Posted by on 18 Dec 2014 in opini | 0 comments

Dimuat di Koran Tempo, 18 Desember 2014

Common Core State Standards

Dari empat negara berpenduduk terbesar Tiongkok, India, AS, dan Indonesia, negara India dan AS sama-sama tak memiliki kurikulum nasional. Bahkan standar CCSS (Common Core State Standards)  yang baru sedang dicoba untuk diterapkan belum disepakati untuk diterapkan di semua negara bagian. Standar CCSS ini pun sementara baru mencakup matapelajaran Matematika dan Bahasa Inggris saja. Para pendidik AS berpendapat bahwa standar CCSS ini dan khususnya ujiannya membuka peluang terjadinya penyeragaman pendidikan dan anak didik. Dan, ini bertentangan dengan kebebasan individu dan keberagaman yang dijuarakan sistem pendidikan AS.

Read More

Keseimbangan Pendidikan dan Difusi TRIMS

Posted by on 29 Oct 2014 in opini | 0 comments

Sistem pendidikan yang membangkitkan pengetahuan ilmiah serta memberlatihkan keterampilan tentu merupakan unsur pemasok pekerja berpengetahuan. Sedangkan difusi atau penyebaran pengetahuan ilmiah ke masyarakat dan industri salah satunya akan meningkatkan permintaan atas pekerja berpengetahuan. Keserasian antara pasokan-permintaan pekerja berpengetahuan ini merupakan mekanisme yang mendasari berjalannya pembangunan berbasis pengetahuan ilmiah.

Masyarakat BerTRIMS

Di sisi riset, benar adanya bahwa administrasi pendanaan kegiatan riset masih belum sempurna. Juga keserasian riset antar-kementerian masih perlu ditingkatkan. Khususnya, walau sistem pendidikan dan difusi pengetahuan ilmiah berbeda hakikatnya, kolaborasi riset antara Dikti dan Kemristek guna menjamin keseimbangan masih perlu ditingkatkan. Riset antar-kementerian ini juga sejalan dengan hakikat permasalahan masa kini yang kompleks serta perkembangan dunia riset yang gencar pada ranah antardisiplin. Misalnya, pemanfaatan Game Theory dalam Ilmu Politik, pemanfaatan Teori Peluang dalam mengkaji terorisme, dan yang lainnya.

Permasalahan pengembangan dan penerapan TRIMS (Teknologi, Rekayasa, Ilmu Pengetahuan, Matematika, dan Seni,) termasuk Desain, sejatinya tidak terbatas pada peran pemerintah sebagai subyek atau pelaku pengembang dan pemanfaat. Justru yang paling dibutuhkan sesungguhnya strategi dalam menyokong, melibatkan, dan memberdayakan BUMN dan masyarakat guna memanfaatkan TRIMS untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lingkungannya. Masyarakat berTRIMS haruslah masyarakat sebagai subyek yang menyelesaikan masalahnya. Ini sejalan dengan gagasan umum Presiden Joko Widodo yang menekankan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Sedangkan dalam upaya mendorong masyarakat berTRIMS, mendesain, dan berinovasi, tak harus mulai dengan memaksakan TRIMS yang canggih. Berkaitan dengan hal ini, strategi pelibatan BUMN dan masyarakat berTRIMS dapat mengadopsi manajemen inovasi di balik Jugaad Innovation (Radjou et al, 2012) atau inovasi hemat-cerdas yang berkembang subur di layanan usaha milik negara dan swasta, sampai masyarakat awam di pedesaan di India.

designpublic.in

Masyarakat di daerah terpencil disokong dalam memanfaatkan TRIMS sederhana, yang dapat dipahaminya, dengan cara mendasar serta sesuai dengan fasilitas dan kearifan lokal untuk menyelesaikan permasalahan yang memang dihadapi dan dirasakannya. Misalnya, seperti menciptakan lemari pendingin untuk menyimpan produk susu nir-listrik sampai jamban nir-air yang memanfaatkan bakteri anerobik guna meluruhkan kotoran menjadi gas methan. Sedangkan Perguruan tinggi, LSM, pemda, dan pemerintah pusat mendampingi sekaligus menggelorakan budaya penyelesaian masalah sendiri.

Pemanfaatan TRIMS berbasis bahan lokal dan melibatkan masyarakat sebagai penerap TRIMS akan menguntungkan, karena masyarakat akan merasa memiliki dan akan memperjuangkan keberlangsungannya. Khususnya, masyarakat akan mampu memodifikasi dan merawat inovasinya sendiri.

Difusi TRIMS

Dalam Capital in The Twenty-First Century, Thomas Piketty berpendapat bahwa dibutuhkan upaya negara guna menjamin berimbangnya kelajuan pendidikan dan difusi (penyebaran) teknologi (Piketty, 2014, pp. 304-315). Ini untuk menjamin penyebaran kesejahteraan.

Walau dengan catatan, Piketty sesungguhnya mengadopsi gagasan tersebut dari buku The Race Between Education and Technology (Goldin & Katz, 2008.) Terkhusus, Piketty menyepakati pendapat Goldin dan Katz bahwa investasi dalam pendidikan mutlak dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Dan di era ini, investasi harus ditujukan pada pembukaan peluang masyarakat di dasar piramida ekonomi guna mengenyam pendidikan bermutu. Kata kunci di sini pada kata bermutu dan masyarakat di dasar piramida. Ini sisi pertama.

Pada sisi kedua, harus ada difusi pengetahuan ilmiah. Di Indonesia, masyarakat dengan disokong lembaga-lembaga terkait perlu menjadi pelaku pemanfaat TRIMS untuk menyelesaikan masalah lokalnya. Ini salah satu bentuk penyuburan difusi atau penyebaran TRIMS.

Tanpa kelajuan difusi TRIMS yang memadai di dalam negeri, institusi pendidikan akan kelebihan menyuplai tenaga kerja berpengetahuan. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja di dalam negeri akan terhambat dan mengakibatkan sistem pendidikan sekedar menyediakan tenaga kerja bagi negara lain dan perusahaan luar negeri. Pengangguran pekerja berpengetahuan di dalam negeri akan bertambah. Dampaknya, masyarakat luas tak dapat langsung merasakan manfaat investasi negara dalam pendidikan tinggi. Ini membuat kesejahteraan pun terhambat menyebar.

Sebaliknya, jika laju difusi TRIMS lebih tinggi ketimbang laju pengembangan pengetahuan dan pelatihan keterampilan di sistem pendidikan, akan terjadi kekurangan pasokan tenaga berpengetahuan di dalam negeri. Ini dampak jauhnya akan memperparah kesenjangan pula.

Sistem pendidikan serta pelatihan di satu pihak dan upaya difusi TRIMS di lain pihak perlu senantiasa dikelola kelajuannya agar seimbang, tetapi keduanya tak boleh dicampuradukkan. Ini salah satu tantangan utama dan mendesak bagi tim pemikir di pemerintahan baru. Juga, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi tak boleh terpisahkan.

kabarinews.com

Sebenarnya difusi teknologi dan pengetahuan ilmiah sudah merupakan satu misi Kemenristek. Dan, strategi Prof. B.J. Habibie dalam difusi pengetahuan ilmiah dan teknologi juga sudah sejalan dengan pendapat di atas. Dengan meletakkan beberapa industri berbasis teknologi tinggi, diharapkan mampu menyebarkan, memicu, dan mengimbas pemanfaatan TRIMS pada jajaran industri pendukung dan masyarakat luas.

Selain tujuan praktis sebagai penyedia pekerja berpengetahuan, pendidikan mempunyai tujuan luhur. Yang utama justru pendidikan ditujukan agar warga memiliki noble life atau kemuliaan hidup. Ini berarti bahwa pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi harus menyatu terpadu dan menjamin kebersambungan antarjenjangnya guna mewujudkan kemuliaan hidup tiap warga. Khususnya, profil satu jenjang ke jenjang di atas dan di bawahnya harus terkait erat. Profil calon mahasiswa ideal harapan PT harus menjadi profil lulusan sekolah menengah. Selanjutnya profil calon murid sekolah menengah harus dipenuhi oleh lulusan sekolah dasar. Oleh karenanya, sistem pemisahan Dirjen berdasar jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi seperti sekarang perlu ditinjau ulang. Misalnya, dapat dikaji alternatif pembagian kerja berdasar teritori, seperti layaknya di sistem komando pertahanan keamanan RI. Ini akan membuat rancangbangun pendidikan dari dasar sampai tinggi akan gamblang, kokoh, dan terpadu utuh.

Perkembangan sistem pendidikan terpadu utuh dan kelajuan difusi TRIMS yang seimbang akan menguatkan pembangunan bangsa. ***

Read More

Surga Bernama Sekolah, Bagian 4 (Habis): Hal-hal Kecil Lainnya

Posted by on 22 Oct 2014 in opini | 2 comments

Selama lima tahun tinggal di Norwegia, ada satu kebiasaan masyarakat yang masih agak sulit saya pahami, yaitu kebiasaan mereka memanggil satu sama lain.

Ketika saya pertama kali ikut kursus bahasa Norwegia, dan ketika pertama kali mendaftarkan anak saya ke TK, saya sempat sedikit terkejut ketika tahu bahwa di sini semua murid memanggil guru-gurunya cukup dengan nama saja. Tanpa embel-embel “Herre” (Mr. / Sir / Pak) atau “Fru” (Mrs / Miss / Ma’am / Bu). Cukup nama saja.

Waktu itu guru kursus saya menjelaskan alasannya, yaitu bangsa Norwegia adalah bangsa yang menjunjung tinggi egaliterisme; semua orang sama dan sejajar. Tidak ada yang membedakan mereka, baik itu dari segi umur, status sosial, pekerjaan, agama, atau apapun.

Bagi saya ketika itu masih terasa wajar ketika kami, para siswa dewasa, memanggil guru kursus dengan namanya saja.
Tapi ketika anak saya mulai masuk SD tiga tahun lalu, apa yang diterangkan guru kursus saya itu terbukti. Walikelas anak saya memperkenalkan dirinya hanya sebagai Inger Johanne Knudsen. Dan semua orang, mulai kolega, kami para orangtua murid, dan juga murid-murid baru ketika itu, sontak memanggil beliau dengan nama depannya saja: Inger Johanne. Sepertinya yang merasa agak canggung ketika itu hanya saya. Tapi saya harus ingat pepatah “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” . Jadi, ya, diikuti saja apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Panggilan dengan nama depan ini bukan hanya pada guru walikelas, para asisten kelas, petugas kebersihan, penjaga sekolah, tapi juga pada kepala sekolah.

Untuk lingkup yang lebih luas, panggilan dengan nama depan juga berlaku untuk siapa saja. Teman anak saya cukup memanggil saya dengan Savitry saja, tanpa embel-embel “ibu” atau “tante”. Demikian juga ketika anak saya memanggil tetangga kami yang rata-rata para manula berusia 60 tahun ke atas. Tak ada sebutan “kehormatan” a la budaya timur, seperti “kakek”, “nenek” dan sejenisnya.

Ketika kami bertemu bapak walikota yang sering muncul di pusat kota dengan keluarganya, ya, kami cukup menyapa namanya saja.

Pun ketika Jens Stoltenberg, mantan Perdana Menteri Norwegia “menyamar” menjadi supir taksi (untuk menyerap aspirasi rakyat, katanya demikian), warga yang memergoki dan naik taksinya merasa akrab dan tak berjarak dengan si orang nomor wahid ketika itu.

***

Kembali ke urusan sekolah, meski murid memanggil guru hanya dengan nama, urusan tata krama dan etika tetap tak terlupakan. Saya kagum dengan karakter sebagian besar anak-anak di sini yang begitu percaya diri, ceria, sekaligus sopan dan penurut pada orang yang lebih tua.

Untuk urusan pendidikan moral, saya membuktikan bahwa tugas pihak sekolah tidak terlalu berat. Mereka hanya meneruskan saja apa yang sudah diajarkan di rumah atau di TK.

Tentu saja yang namanya anak bandel itu ada. Tapi saya kagum bagaimana level kebandelan itu bisa dikontrol dan ditempatkan, tanpa si anak kehilangan karakter positif yang ia miliki.

Di SD di Norwegia ada mata pelajaran “Zippy”. Inti dari pelajaran ini adalah bagaimana seorang anak (yang disimbolkan oleh Zippy Si Belalang) mengelola emosinya. Mulai dari rasa senang, sedih, simpati, marah, empati, belajar bersopan santun, dan lain sebagainya. Metode penyampaiannya antara lain melalui film, “role play”, dan tentu saja penyampaian oleh sang guru.

Terlepas dari masalah panggilan yang sepertinya tak bisa diterapkan di negeri berkebudayaan timur, ada beberapa kebiasaan yang diterapkan secara hampir seragam oleh orang Norwegia dari berbagai usia: mengucapkan “permisi”, “terima kasih”, “maaf”, dan “semoga harimu menyenangkan”. Hal-hal sederhana yang selalu menimbulkan rasa nyaman dan diterima dengan ramah di lingkungan manapun kita berada di sini.

Foto sekelas

***

Di bagian akhir tulisan ini saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda: apakah panggilan dengan nama itu betul-betul berlaku untuk semua orang?

Jawabannya adalah: tidak. Panggilan “ibu”, “bapak”, “paman”, “tante”, “nenek”, “kakek”, “buyut” dan semacamnya hanya diperuntukkan secara eksklusif bagi orangtua (kandung atau tiri), dan orang-orang yang ada hubungan keluarga secara langsung dengan mereka.

Aturan mainnya jelas sekali, ya?

Selamat berakhir pekan untuk Anda semua!

 

Savitry ‘Icha’ Khairunnisa

Sumber: Facebook

Read More

Surga Bernama Sekolah, Bagian 3: Penilaian yang Manusiawi

Posted by on 18 Oct 2014 in opini | 0 comments

Hari Jumat lalu seperti biasa saya jemput Fatih dengan sepeda onthel kesayangan. Dia saya bonceng di belakang. Adegannya persis seperti ibu-ibu yang membonceng anaknya melintasi persawahan atau pasar di pedesaan. Sungguh tepat, karena kota tempat saya tinggal ini sangat kecil sehingga bisa juga dikategorikan sebagai desa. 

Read More