Iwan Pranoto, Guru Besar Matematika ITB
Tulisan di situs ini adalah versi panjang. Tulisan yang sama dalam versi pendek pernah dimuat di Kompas, 20 Februari 2013.

Sumpah Pemuda

Tahun 1928 pada saat sejumlah pemuda mendeklarasikan jati diri bangsanya, dapat dikatakan itulah kelahiran resmi budaya bernalar di nusantara.  Jika Sang Rasionalis René Descartes dianggap sebagai pencetus kebudayaan bernalar dan juga bidan revolusi sains, maka sesama penggila matematika Tan Malaka adalah penggagas budaya bernalar untuk bangsa kita. Malahan, lebih tiga tahun sebelum Sumpah Pemuda, Tan yang tak kenal kompromi ini sudah merumuskan gagasan keindonesiaan, disebarkan lewat brosur Naar de Republiek Indonesia.

Tan Malaka

Tan Malaka

Dengan kegigihannya bernalar, Sang Penyala yang kerap menganalogikan dirinya sebagai guru matematika, mengajak rakyatnya yang dianalogikan sebagai murid untuk bernalar aktif. Rakyat harus terlibat aktif bernalar dengan pemimpinnya. Bahkan dari dalam kubur sampai abad 21 ini pun, masih bergema jelas gaung dzikir ajakan bernalarnya, lewat suara para guru sejati. Sesungguhnya, harapannya pada republik yang berdasarkan nalar tetap menyala dalam kemilaunya mata pelajar dan keringat pendidik.

Bernalar Saat Sekarang

Namun benar bahwa budaya bernalar pingsan sejak tahun 70an di tanah air. Budaya bernalar tak subur dan kalah pamor dengan kepatuhan. Bahkan, kerap pernalaran dikorbankan demi kesantunan. Proses belajar dalam dunia pendidikan telah disepelekan menjadi pembiasaan kepatuhan. Murid membeo ketrampilan yang dipertontonkan guru. Ini tidak saja terjadi di pendidikan pra-universitas, tetapi juga di pendidikan tinggi. Murid menyalin persis ucapan dan tulisan guru, bukan mencatat gagasan inti untuk bernalar mandiri. Ditambah lagi, sistem pendidikan sekarang menguntungkan murid penyalin dan penurut. Persekolahan sekarang adalah tanah tandus bagi budaya bernalar.

Sebagai ilustrasi, coba saja amati bagaimana perilaku kebanyakan siswa sampai mahasiswa mencatat di kelas. Apapun yang ditulis guru di papan tulis akan disalin mentah-mentah ke buku catatannya. Jika guru salah titik atau koma di papan tulis, tepat seperti itulah juga yang akan tertulis di buku catatan siswa. Mencatat telah disepelekan menjadi menyalin. Kegiatan mencatat yang sejatinya untuk bernalar sudah direduksi menjadi sekedar memindahkan tulisan di papan tulis ke tulisan di buku catatan, tanpa diolah dahulu. Benak menganggur di kelas.

Menyedihkannya, pertumbuhan budaya bernalar justru kerap dirusak oleh kebijakan pendidikan sendiri. Satu perusak budaya bernalar paling efektif adalah Ujian Nasional (UN). Kebijakan ini telah memupuskan gairah bernalar siswa sekaligus guru. Pemaksaan penerapan UN bermutu sangat rendah, mengabaikan teori belajar, ditambah penyuburan tradisi jalan pintas telah merendahkan makna belajar. Terkhusus, UN matematika yang berpusat pada tataran kognitif sangat rendah serta kegandrungan pada pragmatisme membuat proses bernalar seperti pembuktian tak lagi dianggap penting.

Lemah Bernalar

Dampak kebijakan yang tak ramah pada budaya bernalar dapat dibaca dari beberapa survei internasional, yang menunjukkan performa siswa kita teramat rendah.  Khususnya, patut disimak hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) serta Programme for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 2000-an yang mengukur bukan saja penyerapan pengetahuan, tetapi juga kecakapan berpikir dan mengolah pengetahuan. Hasil berbagai studi itu konvergen menuju satu kesimpulan, yakni siswa kita tak cakap bernalar.

Lebih meresahkan lagi, belum tampak tanda-tanda perbaikan. Namun, ada secuil berita baik, dari hasil TIMSS 2011 Sains, siswa kita ternyata sangat piawai di tataran menghafal fakta, bahkan jauh di atas rata-rata dunia. Di tataran kognitif paling rendah ini, seperti saat ditanya apa rumus kimia dari Karbon Dioksida, anak-anak kita mengalahkan teman-temannya di beberapa negara maju, termasuk AS. Tetapi, siswa kita jatuh saat di tataran yang membutuhkan pernalaran dan pengolahan informasi serta pengungkapan argumen. Misalnya, saat diminta menjelaskan bagaimana mengetahui apakah suatu zat itu logam. Ini merupakan penanda jelas atas penekanan berlebihan pada perilaku menghafal dan, sebaliknya, pengabaian proses bernalar.

Pengabaian budaya bernalar di pra-universitas itu logikanya berpengaruh pada pendidikan tinggi. Secara informal, sudah jamak di antara pengajar perguruan tinggi, terdengar keluhan atas tak siapnya lulusan SMA belajar di perguruan tinggi akhir-akhir ini. Perlu dilakukan penelitian ilmiah secara seksama guna memahami situasi ini.

Guru Merdeka

Semua warga negara bertanggungjawab membangunkan budaya bernalar. Namun demikian, Kemdikbud sebagai kementerian dengan jumlah doktor terbanyak dan mengemban nama kebudayaan tentunya pegang peran sentral. Di kementrian ini, guru adalah garda terdepan pejuang budaya bernalar menghadapi gencarnya perilaku nirnalar.

Namun, sekarang guru sulit membudayakan bernalar. Menggunakan istilah Dr. Bana G. Kartasasmita yang aktif dalam pendidikan guru, “Guru tersandra oleh kebijakan dan sistem.” Bukan salah guru tak membelajarkan kecakapan bernalar. Kebijakan pendidikan sekarang tidak ramah terhadap upaya pembudayaan bernalar. Bahkan, pengakuan bagi guru yang berinovasi membelajarkan bernalar pun nyaris tak ada.

Unsur terpenting sekarang adalah kemerdekaan guru. Mematahkan pasung penyandra itu sederhana, hanya butuh rasionalitas. Guru harus diberdayakan menjadi seorang intelektual merdeka. Caranya menggelorakan kembali semangat belajar guru, terutama untuk mendalami konsep sekaligus budaya dalam keilmuannya. Di sini, mutlak dibutuhkan kepeloporan perguruan tinggi, sebagai lembaga pengembang ilmu. Juga, sangat perlu penggunaan bahasa yang berbudaya saat membangun komunikasi dengan guru. Guru adalah intelektual. Kemudian, perlu penyadaran guru atas peran pusatnya dalam pembangunan negara berdasarkan intelektualitas. Hasrat kejuangan dan semangat kemerdekaan guru akan berimbas langsung pada siswa yang bergairah bernalar. Guru berdaya akan otomatis memicu atmosfer subur, sehingga pelajar bergairah bermatematika dan bersains, bukan beriman kepatuhan pada rumus atau ketakutan salah.

Sejalan dengan ini, naskah pendidikan apapun harus disadari merupakan sebuah penanda budaya. Melalui peraturan atau naskah seperti kurikulum, dapat ditelaah budaya macam apa yang diangankan penggagasnya. Manusia macam apa yang diangan-angankan pemimpin saat dibuat. Kita dapat baca manusia macam apa yang diangan-angankan Ibu-Bapak Bangsa kita di balik UUD 1945. Bahkan dalam Pembukaan UUD kita itu, gagasan besarnya dapat ditafsirkan mudah, dengan mencari kata yang paling sering dituliskan. Dapat diperiksa, kata yang paling banyak adalah kata “merdeka.” Khususnya, kemerdekaan itu masih relevan sampai abad 21 ini. Kemerdekaan berpikir harus tetap subur.

Terkait dengan hal ini, coba disimak frasa “Menunjukkan perilaku patuh pada tata tertib dan aturan dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan sesuai prosedur/aturan dengan memperhatikan nilai tempat puluhan dan satuan”, yang ditulis pada sebuah rancangan Kurikulum 2013 SD [1]. Secara terang benderang, dapat dikatakan sikap patuh terhadap aturan dalam matematika yang dikembangkan. Ini sangat bertolak-belakang dengan budaya bernalar.

Pertama, frasa itu bertentangan dengan cita-cita penggenapan budaya bernalar, yang juga – ironisnya – merupakan harapan awal pencetus gagasan mengubah kurikulum terdahulu. Kedua, frasa itu berlawanan dengan hakikat bermatematika yang sejatinya membebaskan dan merupakan bentuk seni paling radikal. Matematika adalah sebuah semesta tempat kita semua dapat mempertanyakan, meragukan, dan mengembangkan pemikiran, tanpa takut untuk berbeda dengan mahluk bernama “kebiasaan”. Namun, frasa di rancangan kurikulum baru itu justru membuat kemerdekaan berpikir, yang merupakan unsur terpenting dalam hakikat bermatematika, dipasung. Kepatuhan pada aturan lalu lintas tentunya bukan analogi tepat dengan kepatuhan terhadap aturan penjumlahan atau perkalian. Aturan lalu lintas memang harus dipatuhi, namun aturan di matematika harus diragukan dan dikaji. Dua konteks yang sangat berbeda. Sangatlah naif jika dipandang dengan kaca mata yang sama.

Entah apakah perancang Kurikulum 2013 ini pernah melihat penggunaan kata ‘patuh” dalam standar atau kurikulum matematika negara lain? Penulis tak pernah membaca kurikulum negara mana pun menggunakan kata “obey.” Mungkin, ini pertama kalinya kurikulum matematika di Republik Indonesia menggunakan kata “patuh.”  Tentu menjadi sangat menarik, di abad 21 ini, justru kebijakan pendidikan pemerintah sendiri yang hendak memasung anak-anaknya dalam berpikir, dengan kepatuhan.

Sebagai ilustrasi, menarik membandingkan frasa di rancangan kurikulum 2013 itu dengan frasa berikut: “Students develop, discuss, and use efficient, accurate, and generalizable methods to add within 100 and subtract multiples of 10.” Ini diambil dari kurikulum matematika, negara bagian Massachusetts [2], Amerika Serikat. Perhatikan bahwa kata kerja mengembangkan, mendiskusikan, dan menggunakan itu tidak saja operasional, tetapi menyampaikan atmosfer kelas matematika seperti apa yang diharapkan. Metode mengalikan bilangan dikembangkan dan didiskusikan, sebelum digunakan. Sama sekali bukan untuk dipatuhi.

Sam Ratulangi

Sam Ratulangi

Saat membandingkan dua frasa itu, langsung tertangkap pesan perbedaan “pendidikan matematika” yang sedang direkacipta penulisnya. Sangat mungkin, perbedaan ini dikarenakan oleh pemilihan kata kerja (verb) serta harapan jenjang berpikir yang diharapkan penulis-penulisnya. Pemilihan kata kerja dan kata keterangan itu harus sangat seksama. Pembahasaan dalam sebuah dokumen sangat-sangat penting. Kurikulum adalah sebuah penanda budaya.

Konon, matematikawan pertama Indonesia, Sam Ratulangi, saat menjumlahkan bilangan, tidak mengikuti aturan biasa. Beliau memulai dengan yang terbesar dahulu, yakni puluhan, baru satuan. Tentunya, buyut-cicit Sam Ratulangi di abad 21 ini juga mampu mencipta algoritmanya sendiri. Matematika adalah buatan manusia yang punya ketaksempurnaan, maka perlu dikritisi dan dikembangkan. Pertumbuhan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika merupakan pilar pembangunan negara berdasarkan intelektualitas. Dan, pertumbuhan ini butuh guru merdeka.***



[1] Diunduh dari http://www.bincangedukasi.com/dokumen-kurikulum-2013.html Ini bukan situs resmi. Seharusnya, rancangan Krikulum 2013 dapat diunduh dari situs resmi Kemdikbud, seperti yang sudah dianjurkan beberapa pihak.