Kepala adalah organ vital manusia. Penting bagi kita melindungi kepala. Sayangnya di negeri ini, pembuatan helm dilakukan lebih serius daripada merawat isi kepala anak-anak kita.

Sebuah Perbandingan
Standar Nasional Indonesia untuk helm ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berada dibawah presiden langsung. Salah satu prinsip penetapannya adalah konsensus, standar disepakati oleh parapihak. Posisi BSN di bawah presiden membuat standar tidak bisa diubah oleh menteri terkait.

Lebih menarik lagi, proses penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Badan Standar Nasional Profesi tidak menyusun SKKNI, lebih berperan sebagai pembuat sistem dan fasilitator bagi asosiasi profesi dalam menyusun dan melaksanakan SKKNI. Posisi BSNP di bawah presiden sehingga kebijakan yang dibuatnya tidak bisa diubah oleh menteri terkait.

Berbeda dengan penetapan standar di bidang pendidikan, yang mengatur isi kepala anak-anak kita. Badan Standar Nasional Pendidikan diatur dan diangkat oleh menteri. Standar yang dirumuskan pun hanya menjadi peraturan menteri. Peraturan menteri yang menjadi landasan yuridis lahirnya kurikulum 2013. Bayangkan apa jadinya ketika menteri baru melakukan perubahan peraturan menteri tersebut?

Penetapan kriteria pun dilakukan sepihak oleh BSNP tanpa konsensus dengan pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Lebih ironis lagi, lembaga yang menyusun standar adalah lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian lembaga pendidikan dengan standar tersebut.

Jadi ketika sebagian aktivis pendidikan mengkritik sekolah seperti industri, perbandingan diatas menunjukkan pelembagaan kebijakan pendidikan bahkan lebih parah daripada industri.

Pendidikan adalah Urusan Strategis
Keluaran dan dampak pendidikan tidak bisa langsung terasa. Untuk pendidikan dasar & menengah saja, anak membutuhkan waktu 12 tahun untuk menyelesaikannya. Waktu yang setara dengan masa jabatan 3 menteri. Artinya, anak masuk SD tahun ini akan mengalami kemungkinan beberapa kali pergantian menteri.

Bayangkan apa jadinya ketika kebijakan pendidikan bisa diubah secara mudah oleh menteri pendidikan? Anak bisa mengalami proses pendidikan yang tidak sejalan atau bahkan saling bertentangan.

Pemerintah SBY telah gagal menjadikan pendidikan sebagai isu strategis, bukan pada tahap implementasi tapi sudah gagal sejak menata kelembagaan pendidikan. Menteri Pendidikan & Kebudayaan dibiarkan melakukan kooptasi terhadap lembaga yang berwenang mengatur standar pendidikan. Kegagalan memandang pendidikan sebagai urusan strategis membuat pendidikan seakan berada diatas gelombang yang arahnya tergantung arah angin. Perubahan kurikulum 2013 yang sangat strategis hanya diatur dengan peraturan menteri.

Cetak Biru Pendidikan
Pemerintah baru Joko Widodo mempunyai agenda pendidikan, karena bukan hanya meningkatkan kemajuan yang sudah ada, tapi mengatur ulang pelembagaan pendidikan, kembali pada UU Sistem Pendidikan Nasional. Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Akreditasi Pendidikan dan Dewan Pendidikan Nasional harus direformasi dan ditempatkan langsung dibawah presiden agar bisa berperan sebagai mitra sejajar dengan kementrian pendidikan.

Penataan kelembagaan pendidikan akan menjamin kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, konsisten dan tidak tergantung pada menteri pendidikan. Selain itu, penataan kelembagaan pendidikan akan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan bukan lagi “kiriman dari pusat”, tapi menjadi urusan semua orang.

Lebih jauh lagi, pemerintahan Joko Widodo harus membentuk tim untuk menyusun cetak biru pendidikan. Cetak biru pendidikan adalah acuan strategis bagi setiap menteri pendidikan yang berlaku 25 tahun. Malaysia semisal telah mempunyai cetak biru pendidikan yang berlaku antara 2013 hingga 2025. Siapapun menteri pendidikan nantinya akan mengacu pada cetak biru tersebut. Tak ada lagi, ganti menteri ganti kurikulum.

Sumber Foto: Flickr