“Tidak apa-apa sekolah tidak menambah kebaikan. Tapi janganlah sekolah malah menambah keburukan”.

Kalimat itu diucapkan seorang ibu ketika berinteraksi lewat telepon dalam acara dialog sebuah stasiun radio di Surabaya. Jum’at 17 Juni 2011 jam 07.00 – 08.30WIB. Saya diundang radio itu untuk mengisi siaran dialog bertema “Kejujuran dalam dunia pendidikan”. Tentu dalam siaran itu juga disinggung kasus di SDN Gadel 2 Surabaya dan SD Pesanggrahan 06 Jakarta. Saya langsung terhenyak dan terpana mendengar pernyataan di atas. Langsung saya minta ibu tadi menjelaskan alasan di balik pernyataannya. “Ya, rakyat kan tidak punya daya. Pemerintah kan sudah mensyaratkan hal itu. Orang harus memiliki ijasah dan untuk mendapatkannya orang harus sekolah. Kita tidak bisa menolak. Kalau kemudian sekolah hanya bisa memberi ijasah, sekolah tidak memberi dan tidak menambah kebaikan, apa boleh buat, tidak apa-apa. Tapi jangan dengan sekolah, mentalitas dan karakter anak malah memburuk. Jadi rusak.” Kalimat-kalimat satire itu terucap dengan suara bergetar. Tersirat, mengandung kegetiran. Mungkin malah bernada keputusasaan.

Di dunia persekolahan kita, sudah lama terjadi hal-hal yang seharusnya tabu. Kecurangan-kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan sudah jadi rahasia umum.Selorohannya, umum (masyarakat) saja sudah tahu rahasia itu, kok pemerintah (berlagak?) tidak tahu. Munculnya “gerakan air mata guru” Di Sumatera Utara yang dilakukan guru-guru yang masih punya idealisme yang memprotes kecurangan sistemik dalam pelaksanaan ujian nasional, malah direaksi negatif oleh kalangan pendidikan yang sudah menghalalkan segala cara, demi pencitraan (citra semu). Yang tergabung dalam “gerakan air mata guru” malah diintimidasi dan dikucilkan. Suara hati nurani ditindas dengan gaya tirani.

Di banyak daerah lain, kunci jawaban selalu sudah beredar menjelang UN berlangsung.Terbukti juga, tingkat kebenaran kunci jawaban itu sangat tinggi. Namun otoritas pendidikan kita membantahnya. Bahkan malah memperingatkan, para siswa jangan menanggapi beredarnya kunci jawaban. Alasannya, kunci jawaban itu palsu. Tahun berikutnya, terbukti ada kunci jawaban palsu yang beredar. Siswa yang menggunakan kunci jawaban palsu itu nilai UN-nya malah jeblok dan malah tidak lulus. Sayangnya,tidak pernah dinyatakan secara terbuka berapa siswa yang tidak lulus akibat kunci jawaban palsu dan berapa siswa yang nilai UNnya tinggi karena dapat kunci jawaban yang tingkat kebenarannya tinggi. Kenyataannya, yang dapat kunci jawaban UN dengan tingkat kebenaran yang tinggi, jauh …. jauh lebih banyak.

Tahun 2011 ini, Mendiknas membuat keputusan baru. Nilai kelulusan didasarkan pada gabungan ujian sekolah dan ujian nasional dengan bobot 40 % : 60 %.Apakah keputusan itu bisa menekan kecurangan ? Ternyata, model kecurangan malah makin variatif. Orang tua salah satu siswa SMP menyatakan, rapor semua siswa kelas3 (sekarang istilahnya kelas 9) di SMP anaknya, diganti dengan rapor baru. Nilai-nilai di rapor baru berbeda dengan rapor lama. Perubahan itu mulai nilai semester 1. Model lain, ketika saya diminta menjadi narasumber dalam acara dialog di salah satu stasiun TV di Surabaya, pemirsa dari Lumajang menyatakan bahwa laporan nilai rapor siswa sebuah SD yang diserahkan ke diknas kabupaten tidak sesuai dengan nilai rapor yangsebenarnya. Padahal standar kelulusan tingkat SD diserahkan kepada sekolah masing-masing. Dalam keterlibatan saya sebagai narasumber dialog pendidikan di berbagai stasiun TV dan radio, banyak pemirsa dan pendengar (dengan interaksi via telepon) di berbagai daerah menyatakan, kecurangan-kecurangan UN dari tahun ke tahun sudah jamak dan jadi rahasia umum.

UN sudah jadi hantu baru bagi mayoritas sekolah, sedemikian rupa sehingga rasionalitas pengelola sekolah menjadi compang-camping. Kasus kecurangan UN di SD Pesanggrahan 6 Jakarta (pengaduan Ibu Irma Winda Lubis dilakukan lebih dulu dibanding pengaduan Ibu Siami dalam kasus SDN Gadel 2 Surabaya) telah meluluhlantakkan norma-norma pendidikan. Sejumlah anak yang pintar diminta pihak sekolahuntuk menandatangani surat pernyataan. Salah satu isi surat itu menyatakan, siswa tidak boleh menceritakan rancangan kecurangan UN itu kepada siapapun juga,TERMASUK kepada ORANG TUANYA. Apa artinya ? Sesungguhnya, sekolah itu sudah menanamkan benih “KEDURHAKAAN” kepada para siswanya. Pertanyaannya, apa beda yang dilakukan SD Pesanggrahan 6 Jakarta itu dengan praktek cuci otak yang dilakukan NII ? Cuci otak NII menghasilkan insan-insan muda yang berani melawan dan membohongi orang tuanya. Yang dilakukan SD Pesanggrahan 6 di Jakarta itu jauh lebih parah, karena yang dirusak bukan insan muda tapi insan belia alias anak-anak!!!

Variasi lain kecurangan UN tahun 2011 ini juga terindikasi sangat kuat. Ketika saya (sebagai anggota Dewan Pendidikan Jatim) melakukan monitoring pelaksanaan UN tingkat SMA, ada suatu hal yang membuat dahi saya mengernyit. Begitu UN dimulai, amplop berisi naskah soal ujian dibuka, kemudian soal dibagikan ke peserta ujian.Ternyata kemudian, diketahui adanya naskah soal mata pelajaran yang harusnya baru diujikan keesokan harinya, terselip di amplop yang dibuka tadi. Ketika ujian hari kedua berlangsung, diketahui pula terselipnya naskah soal pelajaran yang diujikan dihari ketiga, dst. Anehnya, tidak pernah dijumpai, pada amplop naskah soal ujian hari kedua, terselip soal ujian yang kemarinnya (hari pertama) diujikan. Ujian hari ketiga, juga tidak terselip soal yang diujikan pada hari kedua atau pertama dst. Hal ini terjadi di berbagai sekolah dan berbagai daerah. Terselipnya (atau diselipkannya??) soal-soal seperti itu patut diindikasikan sebagai upaya sistemik pembocoran soal ujian. Untuk kasus seperti ini, apakah pihak sekolah yang harus bertanggung jawab? Jelas tidak.Karena sekolah menerima soal ujian sudah dalam kondisi dibungkus dalam amplop-amplop yang tersegel. Tiap amplop maksimal berisi 20 set soal. Apakah beredarnya kunci jawaban sehari sebelum ujian mata pelajaran yang bersangkutan berlangsung,juga harus jadi tanggung jawab sekolah? Jelas tidak. Bukankah yang merancang UN dan SOPnya adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)? Dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan UN seperti yang selama ini terjadi, pernahkah BSNP diusut dan diminta pertanggungjawabannya?

Di alinea kedua tulisan ini, saya memakai istilah “dunia persekolahan”, bukan “dunia pendidikan”. Mengapa? Kalau kita mau jujur, sudah lama proses pendidikan tidak berlangsung di sekolah-sekolah kita. Yang terjadi hanyalah proses pengajaran. Mengapa begitu? Karena kebijakan yang diberlakukan menyebabkan persekolahan kita sudah terjebak terlalu dalam hanya pada prestasi akademik. Mungkin ada yang bertanya. Lho, apa bedanya pendidikan dan pengajaran?

Ketika Indonesia merdeka, presiden Soekarno menugaskan Ki Hadjar Dewantara mengurusi bidang pendidikan. Jabatan yang diembankan presiden kepada Ki Hadjar Dewantara adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pengajaran hanyamenyangkut transfer ilmu pengetahuan. Pendidikan menyangkut penanaman nilai-nilai positip. Nilai di sini bukan angka, tapi value! Artinya “Ruh” dari pendidikan adalah pembentukan karakter, akhlak, moral, sikap. Pengajaran hanya berkaitan dengan soal prestasi akademik. Pendidikan erat kaitannya dengan perkembangan manusia seutuhnya.

Mungkin bisa dimunculkan suatu tanggapan terhadap tulisan saya ini. Bukankah sekarang juga digalakkan pelaksanaan pendidikan karakter di persekolahan kita? Benar. Tetapi, dimunculkannya istilah pendidikan karakter itu justru semakin mempertegas kerancuan kita terhadap perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Apakah ada pendidikan non karakter? Jelas tidak. Mari sejenak kita tengok definisi tentang pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. “Pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.” Yang dibuat Ki Hadjar Dewantara adalah definisi “pendidikan”, bukan definisi tentang pendidikan karakter! Dalam definisi itu, budi pekerti diposisikan sebagai yang pertama. Hal itu menunjukkan bahwa pembentukan karakter adalah yang utama (ruh) dari pendidikan. Jadi, jika kita ingin sekolah-sekolah kita melakukan kembali pembentukan karakter para siswanya, caranya sederhana saja. Ingat kembali definisi yang dibuat Bapak Pendidikan Indonesia, dan implementasikan hal itu sesegera mungkin. Jika semua ini mau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Insya Allah,kualitas SDM Indonesia akan benar-benar meningkat. Indonesia akan jadi negara yangbenar-benar berdaulat, berdaulat dalam segala hal. Tidak ada lagi import garam, tidakada lagi import buah, tidak ada lagi import batik, import beras, import ternak, import ini itu, hal-hal yang sumber dayanya sangat berlimpah kita miliki. Justru di bidang-bidang itu seharusnya kita bisa jadi pengeksport terbesar di dunia. Tapi, jangan ada lagi eksport babu dan kuli, MEMALUKAN. Mari bahu membahu, bersama-samamewujudkan tekad, menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang bermartabat. KITA PASTI BISA!!!

 

SULISTYANTO SOEJOSO
Warga Surabaya
Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur