20120519-110702.jpg

Dunia pendidikan kita punya pengalaman buruk saat dipimpin Wapres berlatar belakang saudagar dan Menteri Pendidikan berlatar belakang ekonomi. Ujian Nasional dengan segala ekses permasalahannya muncul saat periode kepemimpinan ini. Namun tidak tepat kalau kemudian kita langsung menganggap ekonomi dan prinsip-prinsipnya tidak seharusnya punya peranan dalam dunia pendidikan kita. Justru sebaliknya, saya beranggapan bahwa beberapa kegagalan dunia pendidikan kita adalah karena diabaikannya prinsip-prinsip ekonomi. Salah satu prinsip utama ekonomi yang sering diabaikan atau tersalahgunakan dalam dunia pendidikan kita adalah: semua manusia digerakkan oleh insentif (dan disinsentif).

Saat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan pendidikan, maka selayaknya dipikirkan pula bagaimana kebijakan itu diposisikan sebagai insentif atau disinsentif untuk perilaku-perilaku tertentu. Tidaklah cukup membuat kebijakan tanpa memikirkan apa saja perilaku yang akan terdorong atau tertahan oleh kebijakan itu, secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, tampaknya pemerintah masih kedodoran.

Lihat saja kebijakan Ujian Nasional dan ekses-ekses yang ditimbulkannya. Ujian Nasional sebagai bentuk tes standar, yang dipaksakan saat standar layanan pendidikan di Indonesia masih terlalu luas variannya, juga diperlakukan sebagai tes berisiko tinggi bagi siswa, guru, sekolah dan pejabat Dikbud daerah. Penilaian performa dan hidup-mati mereka ditentukan oleh satu tes standar yang menguji low order of thinking dan diletakkan di ujung proses pembelajaran. Apakah jadi mengejutkan saat timbul berbagai ekses negatif Ujian Nasional seperti yang kita lihat saat ini?

Ujian Nasional seperti yang kita miliki saat ini menjadi insentif untuk perilaku teaching-to-the-test di sekolah. Sekolah berubah menjadi sekadar bimbingan tes. Untuk apa bersusah payah menjalankan proses pendidikan yang benar dan berkarakter? Lebih aman menjalankan persiapan Ujian Nasional dengan hapalan-hapalan dan latihan-latihan soal. Untuk apa bersusah payah mendidik anak tentang kesenian, komunikasi, pemecahan masalah, kolaborasi, karya sosial, dan lainnya? Hal-hal tersebut toh tidak ada di ujian penentuan. Bagi sekolah-sekolah di daerah termarjinalkan, untuk apa mati-matian mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dalam perlombaan yang jelas-jelas tidak adil? Lebih baik mencari cara-cara pintas mengakali Ujian Nasional. Teaching-to-the-test, kurikulum kejar tayang, hierarkisasi mata pelajaran, penyempitan kurikulum, dan masih banyak lagi, adalah efek-efek perilaku yang secara alami timbul dari penempatan Ujian Nasional yang serampangan.

Prof. Slamet Iman Santoso, seorang pedagog dan perintis keilmuan Psikologi di Indonesia, menyatakan bahwa dunia pendidikan perlu dipimpin oleh seorang pedagog namun ia perlu memiliki enam penasehat di bawahnya. Salah satunya adalah ahli ekonomi. Dari kenyataan saat ini kita bisa lihat bahwa ahli ekonomi tersebut selayaknya memberi masukan tentang strategi penempatan kebijakan-kebijakan pendidikan sebagai insentif untuk perilaku-perilaku yang tepat dan bermanfaat dari para pelaku pendidikan.

Maka kenyataan bahwa banyak kebijakan pendidikan yang memberi insentif yang salah muncul justru saat Kementerian Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang ekonom benar-benar membuat saya bingung. Kenyataan lain bahwa kebijakan-kebijakan itu dipertahankan sampai sekarang membuat saya penasaran, sebenarnya apa insentif dan disinsentif yang diterima oleh para penguasa pendidikan ini sehingga mereka ngotot mempertahankan berbagai kebijakan pendidikan yang serampangan? Adakah yang bisa memberi saya pencerahan?***

[image from incentives.com.au]