20120524-125410.jpg

Setelah berbicara di ISAMMU 2, saya diwawancara lebih lanjut oleh Majalah Intisari. Ketika ditanya tentang kampanye online Bincang Edukasi yang paling sukses, saya menjawab kampanye #indonesiajujur dalam rangka mendukung Nyonya Siami dan keluarganya yang diusir dari rumahnya oleh warga kampung karena melaporkan kasus kecurangan Ujian Nasional di sekolah anaknya. Untuk lebih jelasnya, informasi tentang #indonesiajujur dapat dilihat di tautan berikut >> http://bit.ly/IndonesiaJujur

Dari kasus Nyonya Siami ini kita bisa melihat betapa pemerintah abai memikirkan efek penempatan Ujian Nasional sebagai insentif/disinsentif bagi perilaku tertentu dari para pelaku pendidikan, termasuk orang tua murid. Bayangkan sistem pendidikan seperti apa yang memberi insentif bagi orang tua murid untuk mendukung kecurangan dalam Ujian Nasional, sedemikian rupa hingga tega mengusir tetangganya yang membongkar kecurangan itu. Betapa pula Ujian Nasional terposisikan sedemikian rupa hingga menjadi disinsentif bagi para pelaku kejujuran. Setelah melihat apa yang terjadi pada Nyonya Siami, kira-kira apakah akan semakin banyak atau semakin sedikit orang tua murid yang berani melaporkan apabila terjadi kecurangan Ujian Nasional di sekolah anaknya?

Kegagapan pemerintah memikirkan persoalan insentif/disinsentif ini juga terlihat dari cara Pak Nuh menyelesaikan kasus ini. Saat pemerintah kota Surabaya memberikan sanksi pada kepala sekolah dan dua orang guru karena terlibat kecurangan di SDN Gadel 2 ini, Pak Nuh malah menyatakan, “Tidak terbukti adanya kecurangan tersistematis berdasarkan pola jawaban yang kami teliti.” Artinya, kecurangan tersistematis itu harus berhasil terlebih dahulu sebelum ia mau mengakui. Ia tidak pedulikan bahwa percobaan kecurangan tersistematis itu telah dijalankan oleh guru yang memberi instruksi pada murid-muridnya. Apabila terjadi kecurangan namun gagal [dalam kasus ini mungkin karena anak Nyonya Siami tidak mau memberi contekan], maka tidak ada yang bisa disalahkan. Semua baik-baik saja. Demikian menurut Pak Nuh.

Setelah kasus ini menjadi berita nasional, Pak Nuh pun berusaha meredamnya. Ia mendatangi Alif dan memberikan sebuah laptop yang diidamkan oleh Alif. Ini adalah penghargaan yang baik. Namun bagaimana dengan SDN Gadel 2 yang kepala sekolah dan dua gurunya sudah terbukti terlibat dan diberi sanksi oleh Pemkot? Pak Nuh mendatangi mereka sebelum mendatangi Alif, dan… memberikan sebuah lab komputer untuk sekolah tersebut! Pesan apa yang hendak disampaikan oleh Pak Nuh? Bahwa bila ada guru-guru di suatu sekolah yang melakukan kecurangan lalu tertangkap, maka jangan khawatir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan datang membela dan memberikan hadiah sarana dan prasarana baru? Aneh bukan cara pemerintah memikirkan dampak reward & punishment yang mereka berikan? Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Pak Nuh seharusnya memberikan collective punishment pada sekolah untuk kesalahan beberapa guru [ini pola pikir slippery slope]. Tapi memberikan hadiah besar bukan untuk prestasi melainkan untuk hiburan karena telah jadi sorotan negatif juga bukan langkah tepat. Pak Nuh seharusnya menyediakan hadiah bagi sekolah-sekolah yang terbukti paling menjunjung kejujuran dan proses yang benar. Kasus ini pun “diakhiri” dengan pernyataan Pak Nuh, “Tidak ada yang salah. Warga Gadel tidak salah. Bu Siami juga tidak salah.” … Saya sudah tidak bisa berkomentar.

Informasi terakhir mengenai Alif, ia saat ini terpaksa pindah ke SMP swasta di Surabaya, karena sekolah tempat ia bersekolah sebelumnya tetap bukan merupakan tempat yang nyaman baginya. Ia masih saja menerima intimidasi dan kecurigaan berlebihan dari beberapa pihak. Sangat disayangkan kejadian seperti ini masih kerap kita temui di dunia pendidikan kita.***

[Foto oleh Faiq Nuraini diambil dari laman koran Surya > http://bit.ly/mARum0]