Prof. Kacung Marijan yang terhormat,

Beberapa waktu lalu saya membaca tulisan Prof di Media Indonesia yang berjudul Sisi Lain dari Ujian Nasional. Untung Profesor Kacung menulis bahwa selain Guru Besar di Universitas Airlangga ternyata Prof juga staf ahli Mendikbud. Jadi saya bisa maklum dan tidak jadi terheran-heran bagaimana seorang Profesor Kacung Marijan bisa membela Ujian Nasional sedemikian rupa. Tapi, Prof, ijinkan saya menulis tanggapan saya tentang beberapa poin yang profesor tulis ya.

Prof menulis:

Kesan yang dimiliki sebagian anggota masyarakat, termasuk orangtua dan peserta didik, ialah Ujian Nasional (UN) itu semata-mata sebagai instrument untuk menentukan lulus tidaknya peserta didik.

Betul, Prof. Tapi bukan masyarakat yang menciptakan kesan itu kan? Pemerintah selalu mengatakan Ujian Nasional adalah alat pemetaan distribusi kualitas pendidikan, namun sampai saat ini pemetaan itu tidak pernah dibuka dan diumumkan hasil beserta analisanya. Analisa UN tentu bukan hanya soal angka-angka statistik mana yang paling baik/buruk, nilai rata-rata, median dan standar deviasi kan, Prof? Tapi di bagian mana saja siswa-siswa kita kuat / lemah. Untuk Matematika, misalnya, apakah siswa kita lemah di aljabar, geometri, atau yang mana? Untuk Bahasa Indonesia, misalnya, apakah siswa kita lemah di gramatika, pemahaman bacaan, atau yang mana? UN sudah berjalan beberapa tahun, tapi masyarakat tidak pernah mendapat laporan analisa ini. Bagaimana kami mau berpikir bahwa UN juga adalah alat pemetaan, Prof?

 

Prof menulis:

Pertama ialah instrumen evaluasi internal yang melibatkan guru dan sekolah. Yang termasuk evaluasi internal tersebut ialah evaluasi kegiatan belajar mengajar, perilaku (akhlak), dan ujian sekolah. Evaluasi yang memiliki pembobotan 40% tersebut, karena itu, menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sekaligus. Instrumen kedua ialah evaluasi eksternal, berupa ujian nasional. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai pengetahuan yang dimiliki peserta didik terhadap materi mata ajar.

Lho, Prof sendiri menulis evaluasi internal menilai proses belajar, perilaku [akhlak] dan ujian sekolah di setiap tahap belajar, serta menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sekaligus. Lha kok cuma dikasih bobot 40%, sedangkan yang hanya menguji pengetahuan [lebih tepatnya: kognitif tingkat rendah dan nirnalar] malah dibobot 60%? Itu pun setelah dikritik habis sana-sini baru dibuat pembobotan setengah hati begitu. Apakah memang kognitif rendah lah tujuan utama persekolahan, Prof?

 

Prof menulis tentang budaya kompetisi:

Dari laporan yang dibuat World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2011-2012, kita bisa mengetahui posisi daya saing Indonesia masih belum terlalu memuaskan kalau dibandingkan dengan negaranegara lain. Pengembangan sektor pendidikan merupakan prakondisi utama bagi suatu bangsa ketika hendak menuju sebagai bangsa yang kompetitif.

Oh, rupanya ini yang jadi dasar pemikiran penguasa pendidikan untuk berfokus di pengembangan budaya kompetisi. Mari kita lihat isinya. Dalam Global Competitiveness Report, Primary Education dan Higher Education memang menjadi bagian dari 12 pillar penunjang competitiveness. Untuk primary education yang diukur hanyalah enrollment. Sedangkan untuk higher education, selain enrollment ada juga pengukuran kualitas sistem pendidikan, kualitas pendidikan Matematika dan Sains, kualitas sekolah manajemen, serta on the job training. Boleh tanya, Prof, dari mana didapat kesimpulan bahwa kualitas parameter-parameter ini dinilai dari seberapa kita kembangkan budaya kompetitif di sekolah?

Untuk kualitas pendidikan Matematika dan Sains, yuk kita lihat pengukuran PISA yang umum dipakai sebagai pemetaan kualitas pendidikan negara-negara di dunia. Laporan lengkapnya ada di situs PISA, namun kita bisa pakai ringkasan laporan oleh Bank Dunia yang sudah dikaitkan dengan perkembangan ekonomi agar nyambung dengan tulisan Prof tentang betapa kualitas pendidikan berperan menyejahterakan masyarakat, kan? Saat pemerintah membanggakan tingkat kelulusan dan nilai UN rata-rata siswa-siwa kita terus menaik, herannya nilai siswa-siswa kita di PISA justru menurun. Bayangkan, Prof, 76,6% siswa kita bahkan tidak mencapai level 2 di PISA. Lalu berapa jumlah siswa kita yang mencapai level 5 dan 6 [tertinggi] untuk tes Matematika? Tidak ada! Kenapa bisa begitu? Sederhana, Prof, karena yang diukur oleh PISA berbeda dengan yang diukur oleh UN. PISA mengukur penalaran, high order of thinking. UN mengukur hapalan dan hitung-hitungan, low order of thinking. Bagaimana siswa-siswa kita akan bersaing, Prof?

Sebenarnya dalam sistem pendidikan yang berkualitas di abad 21 ini, kompetensi apa saja yang coba dikembangkan pada siswanya? Kebetulan saya dapat referensi ini dari Prof. Iwan Pranoto, tentang kompetensi hidup dan karier abad 21 yang diajarkan di New Jersey, Amerika Serikat. Di dalamnya ada: berpikir kritis dan memecahkan masalah; kreativitas dan inovasi; kolaborasi, kerja tim dan kepemimpinan; pemahaman lintas budaya dan komunikasi interpersonal; kefasihan komunikasi dan media; akuntabilitas, produktivitas dan etika. Kita tidak melihat ada kompetensi kompetisi di situ kan, Prof? Yang ada malah kolaborasi. Boleh tanya, Prof, mana saja dari kompetensi-kompetensi ini yang diukur di Ujian Nasional? Tidak heran beberapa hari setela Prof. Kacung menulis tentang budaya kompetisi, Prof. Iwan Pranoto kemudian menulis di media yang sama tentang pentingnya budaya kolaborasi diajarkan daripada budaya kompetisi.

Maaf, Prof, dalam tulisan Profesor saya menangkap Profesor seperti mengatakan “kita tidak kompetitif karena kita tidak kompetitif.” Seperti menjawab dengan mengulang pertanyaan. Jangan-jangan nih, Prof, bangsa kita tidak kompetitif bukan karena manusianya tidak kompetitif, tapi bangsa kita tidak kompetitif karena manusianya tidak kolaboratif?

 

Oh ya, sesudah menulis tentang kompetisi ini, Prof lalu menulis satu kalimat singkat tentang kolaborasi:

Individu yang berkualitas bukan sekadar orang yang memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri, melainkan juga individu yang mampu bekerja sama dan membangun jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

Saya kok melihat paragraf ini seperti paragraf yang disisipkan. Saya tidak bisa menemukan kaitannya dengan Ujian Nasional dan budaya kompetisi yang Prof tulis sebelum dan sesudahnya. Mungkin Prof bisa beri saya pencerahan lebih detail tentang bagaimana Ujian Nasional mendorong individu bekerja sama dan membangun jaringan?

 

Saya paling suka bagian ini dari tulisan Prof:

UN, dengan demikian, merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar itu berlangsung. Logikanya, ketika proses belajar mengajar berlangsung secara baik, potensi peserta didik menyelesaikan soal-soal di dalam UN akan lebih baik juga.

Benar sekali logikanya, Prof. Tapi kalau logika ini diasumsikan otomatis berlaku sebaliknya maka akan menjadi logical fallacy. Tentu proses belajar mengajar yang baik dapat membuat siswa selesaikan UN dengan baik. Namun bukan berarti saat siswa dapat hasil baik di UN maka otomatis dapat diartikan proses belajar mengajar berlangsung baik kan? If A then B tidak otomatis berarti if B then A, tentu Prof tahu. Prof sendiri menulis di beberapa paragraf berikutnya tentang hasil baik UN bisa didapat dari kecurangan. Tampaknya logika yang dipakai pemerintah di lapangan justru terbalik, yaitu bila hasil UN baik maka proses pembelajaran pasti baik.

 

Di sini Prof menyinggung tentang kecurangan:

Memang di antara peserta didik, termasuk guru dan orangtua, ada yang menggunakan cara-cara instan untuk mengejar cita-cita itu. Untuk mengejar kelulusan, cara-cara yang tidak baik digunakan, seperti menyontek, mengatrol nilai, bahkan ada yang berusaha mencuri soal UN. Cara cara seperti itu bukan bagian dari energi positif. Cara demikian, kalaupun bisa dilakukan, hanya akan membawa hasil yang instan pula.

Prof, saya hanya ingin mengingatkan, cara instan tidak otomatis sama dengan cara curang lho. Banyak juga cara jujur dan legal untuk membawa hasil instan. Misal, berfokus pada memberi siswa latihan soal sepanjang tahun ajaran, memberikan kelas-kelas tambahan untuk latihan soal UN, mengurangi jam dan intensitas pelajaran di luar pelajaran yang di-UN-kan dan menggantinya dengan … latihan soal lagi. Nah kan, Prof, kalau pendidikan fokusnya lulus UN saja dan tidak boleh curang, maka murid dan guru akan mencari loopholes, cara legal mengakali sistem. Instan juga kan, Prof? Tidak membawa manfaat bagi pembelajaran juga kan, Prof? Tidak menghasilkan manusia berkualitas juga kan, Prof?

 

Prof menulis:

UN merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui kualitas peserta didik di dalam mata ajar tertentu. UN, dengan demikian, merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar itu berlangsung.

Beberapa kali Prof menulis bahwa UN hanyalah salah satu, salah satu, salah satu, seakan-sakan ia tidaklah semenentukan yang dikira orang. Tentu kita tahu di lapangan kenyataan menunjukkan berbeda. Analoginya seperti pejabat Orba yang ditanya kenapa pembangunan hanya terpusat di Jawa lalu ia menjawab, “Ah, tidak kok, Jawa kan hanya salah satu pulau di Indonesia.”

UN adalah high-stake test, bahkan very high. Ia adalah tes hidup-mati, tidak hanya bagi siswa, namun juga guru, sekolah dan pejabat Diknas daerah. Performa mereka dinilai dan dihakimi dari Ujian Nasional. Seakan belum cukup, pemerintah pun masih ingin menaikkan lagi tingkat risikonya dengan menjadikan UN sebagai prasyarat masuk PTN. Lalu kemudian pemerintah seakan-akan heran ketika sekolah berubah menjadi bimbingan tes dan menerapkan teaching-to-the-test, hanya menyiapkan siswa untuk lulus UN. Semoga Prof bukan termasuk yang seakan-akan heran dengan konsekuensi alami dari penempatan UN sebagai high-stake test ini.

 

Prof menulis:

UN juga sebagai titik tolak bagi peserta didik untuk memiliki energi bekerja keras serta bekerja secara efisien dan efektif. Tidak hanya peserta didik, energi demikian juga akan tumbuh di kalangan guru dan orang-orang lain yang terlibat di dalam proses belajar mengajar.

Benar, Prof. Saya sepakat. Mereka semua akan mendapat energi dan berlari super kencang… menuju arah yang salah… dan tidak dengan gembira. Rupanya Prof termasuk pendukung forced learning seperti juga Mendikbud kita. Prof, ketika belajar mengajar diasumsikan harus dengan paksaan, maka pesan yang akan ditangkap oleh pelaku pembelajaran adalah: belajar bukanlah hal yang menyenangkan; bila ada waktu luang, siswa merasa bebas dari kewajiban belajar; bila ia sudah mencapai standar minimal maka itu sudah cukup; belajar adalah untuk membuat figur otoritatif puas, bukan demi diri sendiri; bila tidak ada paksaan, maka ia akan memilih bersenang-senang. Dengan forced learning, murid mungkin akan belajar [studying], tapi mereka tidak akan mendapat pembelajaran [learning].

 

Belum cukup, Prof juga menambahkan dasar teori:

Seorang ahli psikologi sosial, David McClelland, pernah mengatakan seseorang akan memiliki daya dorong kuat untuk mengejar kemajuan manakala ia `terinfeksi’ oleh virus N-Ach (need for achievements). Virus tersebut akan menggerakkan orang untuk bekerja keras, berusaha menggapai apa yang hendak diinginkan.

Benar. McClelland menjelaskan bahwa N-Ach adalah salah satu needs yang dimiliki seseorang selain N-Pow [need for power] dan N-Aff [need for affiliation]. Namun, apakah benar dengan UN siswa terinfeksi oleh virus N-Ach? Bukan, Prof. Mereka justru diinjeksi paksa dengan virus need for conformity. Mereka harus menyesuaikan dirinya dengan ekspektasi achievement standar yang ditentukan oleh otoritas. Mereka tidak bisa menentukan achievement-nya sendiri sesuai dengan minat, bakat, kondisi dan kebutuhannya. Mereka dipaksa melupakan itu semua untuk memuaskan figur otoritatif.

Omong-omong, Prof rupanya suka menggunakan teori manajemen bagi orang dewasa untuk diterapkan dalam pendidikan dasar menengah ya? Bagaimana kalau Prof juga mengacu pada Theory X & Y milik Douglas McGregor? Prof bisa meninggalkan Theory X [authoritarian management] yang mengasumsikan manusia pada dasarnya malas dan butuh dipaksa untuk mencapai sesuatu dan menggantinya dengan Theory Y [participative management] yang mengasumsikan manusia sudah memiliki motivasi pencapaian dan pengendalian internal tanpa perlu paksaan. Menurut McGregor, Theory X sudah terbukti kontra produktif, dan bukankah Theory Y lebih cocok dengan N-Ach yang Profesor sebut sebelumnya.

Prof juga bisa mengacu pada Dan Pink dengan karyanya, “Drive, The Surprising Truth About What Motivate Us”, tentang apa yang diketahui oleh sains abad ke-21 ini tentang motivasi. Lebih terkini daripada teori McClelland di tahun 60-an. Dalam Drive, Dan Pink menjelaskan manusia didorong oleh tiga elemen yang mendorong motivasi manusia, yaitu: autonomy [keinginan mengarahkan diri sendiri], mastery [keinginan untuk terus menjadi lebih baik dalam sesuatu yang penting baginya] dan purpose [keinginan menggunakan kemampuan kita untuk mengejar sesuatu yang besar dan memberi manfaat bagi pihak lain]. Dan Pink juga menjelaskan model carrot & stick [reward & punishment] adalah model usang. Bila ada teman di Dikbud yang bingung mengejawantahkan karya Dan Pink ini ke ranah pendidikan, ini ada contohnya, Prof.

 

Prof menulis pula:

Hasil UN untuk SMA/MA/ SMK dan SMP/MTs yang telah diumumkan memperlihatkan bahwa sekolah-sekolah yang telah mempunyai standar yang baik cenderung memiliki tingkat kelulusan yang lebih besar. Tidak hanya itu, nilai UN peserta didik dari sekolah-sekolah demikian cenderung lebih baik daripada yang lainnya. Sekolah-sekolah yang tergolong rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) memiliki tingkat dan kualitas kelulusan yang lebih baik bila dibandingkan dengan yang lain. Murid-murid dari RSBI juga lebih banyak yang diterima di PTN daripada yang lain.

Ah, Prof, kenapa harus mencoba menjawab masalah besar dengan masalah besar yang lain? Cukuplah Mantan Mendikbud Daoed Joesoef menuliskan tentangannya akan RSBI, berbagai elemen lain menggugat RSBI ke Mahkamah Konstitusi, ada DPRD yang menghentikan anggaran untuk RSBI karena menganggapnya tidak berbeda dengan sekolah biasa, dan berbagai penolakan lainnya. Untuk RSBI dan masalah-masalah besar di dalamnya bisa kita bahas di tulisan lain lah, Prof.

 

Terakhir Prof menulis:

Intervensi semacam itu sekaligus sebagai jawaban atas apa yang diperintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjawab gugatan mengenai UN. Bahwa UN itu bukanlah masalah. Akan tetapi, PN Jakarta Pusat memerintahkan agar tergugat melakukan sesuatu, di antaranya meningkatkan kualitas guru, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, serta memberikan akses informasi yang lengkap.

Prof menulis tentang perintah PN meningkatkan kualitas guru, melengkapi sarana, dll, namun tidak menulis perintah menghentikan Ujian Nasional sebelum semua itu dilakukan. Jawaban Prof ini benar-benar senada dengan jawaban Pak Nuh. Saya sungguh bangga dengan mantan rektor yang mewisuda saya itu, kemampuan berbahasa politiknya sungguh meningkat sekarang. Ketika beberapa kali ditanya tentang putusan PN & MA tentang hentikan UN sebelum beres meningkatkan kualitas guru, dll, beliau selalu menjawab, “Lho, perintahnya meningkatkan dan melengkapi, ini kan selalu kami jalankan secara berkelanjutan. Tidak usah disebutkan ya memang inilah kerjaannya Kemdikbud.” Luar biasa ya, Prof? Kemdikbud begitu getol memaksakan penerapan standar di mana-mana [yang terakhir: wacana sertifikasi seniman], namun ketika suatu standar diperintahkan diterapkan pada dirinya sendiri karena dianggap belum terpenuhi maka Kemdibkud mengelak dengan bilang, “Kami selalu meningkatkan diri kok. Itu kan proses yang tidak pernah berhenti” Maaf, bukankah Prof adalah Guru Besar Ilmu Politik dan juga aktif di Nahdlatul Ulama? Ijinkan saya bertanya. Dalam ilmu politik, bukankah sikap seperti ini disebut sebagai “standar ganda”, dan bukankah dalam ilmu agama inilah yang disebut sebagai sikap “kemunafikan”?

 

Bagi saya, UN punya dua masalah mendasar: penempatannya sebagai high-stake standardized test bagi murid dan guru, serta kualitas soalnya yang nirnalar. Oleh karenanya UN harus direposisi [bukan dihapus] menjadi alat pemetaan distribusi kualitas pendidikan yang tidak dikaitkan dengan syarat kelulusan [kembalikan penilaian kelulusan kepada sekolah, sesuai roh KTSP], serta UN harus diubah model soalnya untuk menguji high order of thinking. Bagaimana kalau begitu Prof? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

 

Salam hormat,
Kreshna Aditya