Sistem pendidikan yang membangkitkan pengetahuan ilmiah serta memberlatihkan keterampilan tentu merupakan unsur pemasok pekerja berpengetahuan. Sedangkan difusi atau penyebaran pengetahuan ilmiah ke masyarakat dan industri salah satunya akan meningkatkan permintaan atas pekerja berpengetahuan. Keserasian antara pasokan-permintaan pekerja berpengetahuan ini merupakan mekanisme yang mendasari berjalannya pembangunan berbasis pengetahuan ilmiah.

Masyarakat BerTRIMS

Di sisi riset, benar adanya bahwa administrasi pendanaan kegiatan riset masih belum sempurna. Juga keserasian riset antar-kementerian masih perlu ditingkatkan. Khususnya, walau sistem pendidikan dan difusi pengetahuan ilmiah berbeda hakikatnya, kolaborasi riset antara Dikti dan Kemristek guna menjamin keseimbangan masih perlu ditingkatkan. Riset antar-kementerian ini juga sejalan dengan hakikat permasalahan masa kini yang kompleks serta perkembangan dunia riset yang gencar pada ranah antardisiplin. Misalnya, pemanfaatan Game Theory dalam Ilmu Politik, pemanfaatan Teori Peluang dalam mengkaji terorisme, dan yang lainnya.

Permasalahan pengembangan dan penerapan TRIMS (Teknologi, Rekayasa, Ilmu Pengetahuan, Matematika, dan Seni,) termasuk Desain, sejatinya tidak terbatas pada peran pemerintah sebagai subyek atau pelaku pengembang dan pemanfaat. Justru yang paling dibutuhkan sesungguhnya strategi dalam menyokong, melibatkan, dan memberdayakan BUMN dan masyarakat guna memanfaatkan TRIMS untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lingkungannya. Masyarakat berTRIMS haruslah masyarakat sebagai subyek yang menyelesaikan masalahnya. Ini sejalan dengan gagasan umum Presiden Joko Widodo yang menekankan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Sedangkan dalam upaya mendorong masyarakat berTRIMS, mendesain, dan berinovasi, tak harus mulai dengan memaksakan TRIMS yang canggih. Berkaitan dengan hal ini, strategi pelibatan BUMN dan masyarakat berTRIMS dapat mengadopsi manajemen inovasi di balik Jugaad Innovation (Radjou et al, 2012) atau inovasi hemat-cerdas yang berkembang subur di layanan usaha milik negara dan swasta, sampai masyarakat awam di pedesaan di India.

designpublic.in

Masyarakat di daerah terpencil disokong dalam memanfaatkan TRIMS sederhana, yang dapat dipahaminya, dengan cara mendasar serta sesuai dengan fasilitas dan kearifan lokal untuk menyelesaikan permasalahan yang memang dihadapi dan dirasakannya. Misalnya, seperti menciptakan lemari pendingin untuk menyimpan produk susu nir-listrik sampai jamban nir-air yang memanfaatkan bakteri anerobik guna meluruhkan kotoran menjadi gas methan. Sedangkan Perguruan tinggi, LSM, pemda, dan pemerintah pusat mendampingi sekaligus menggelorakan budaya penyelesaian masalah sendiri.

Pemanfaatan TRIMS berbasis bahan lokal dan melibatkan masyarakat sebagai penerap TRIMS akan menguntungkan, karena masyarakat akan merasa memiliki dan akan memperjuangkan keberlangsungannya. Khususnya, masyarakat akan mampu memodifikasi dan merawat inovasinya sendiri.

Difusi TRIMS

Dalam Capital in The Twenty-First Century, Thomas Piketty berpendapat bahwa dibutuhkan upaya negara guna menjamin berimbangnya kelajuan pendidikan dan difusi (penyebaran) teknologi (Piketty, 2014, pp. 304-315). Ini untuk menjamin penyebaran kesejahteraan.

Walau dengan catatan, Piketty sesungguhnya mengadopsi gagasan tersebut dari buku The Race Between Education and Technology (Goldin & Katz, 2008.) Terkhusus, Piketty menyepakati pendapat Goldin dan Katz bahwa investasi dalam pendidikan mutlak dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Dan di era ini, investasi harus ditujukan pada pembukaan peluang masyarakat di dasar piramida ekonomi guna mengenyam pendidikan bermutu. Kata kunci di sini pada kata bermutu dan masyarakat di dasar piramida. Ini sisi pertama.

Pada sisi kedua, harus ada difusi pengetahuan ilmiah. Di Indonesia, masyarakat dengan disokong lembaga-lembaga terkait perlu menjadi pelaku pemanfaat TRIMS untuk menyelesaikan masalah lokalnya. Ini salah satu bentuk penyuburan difusi atau penyebaran TRIMS.

Tanpa kelajuan difusi TRIMS yang memadai di dalam negeri, institusi pendidikan akan kelebihan menyuplai tenaga kerja berpengetahuan. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja di dalam negeri akan terhambat dan mengakibatkan sistem pendidikan sekedar menyediakan tenaga kerja bagi negara lain dan perusahaan luar negeri. Pengangguran pekerja berpengetahuan di dalam negeri akan bertambah. Dampaknya, masyarakat luas tak dapat langsung merasakan manfaat investasi negara dalam pendidikan tinggi. Ini membuat kesejahteraan pun terhambat menyebar.

Sebaliknya, jika laju difusi TRIMS lebih tinggi ketimbang laju pengembangan pengetahuan dan pelatihan keterampilan di sistem pendidikan, akan terjadi kekurangan pasokan tenaga berpengetahuan di dalam negeri. Ini dampak jauhnya akan memperparah kesenjangan pula.

Sistem pendidikan serta pelatihan di satu pihak dan upaya difusi TRIMS di lain pihak perlu senantiasa dikelola kelajuannya agar seimbang, tetapi keduanya tak boleh dicampuradukkan. Ini salah satu tantangan utama dan mendesak bagi tim pemikir di pemerintahan baru. Juga, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi tak boleh terpisahkan.

kabarinews.com

Sebenarnya difusi teknologi dan pengetahuan ilmiah sudah merupakan satu misi Kemenristek. Dan, strategi Prof. B.J. Habibie dalam difusi pengetahuan ilmiah dan teknologi juga sudah sejalan dengan pendapat di atas. Dengan meletakkan beberapa industri berbasis teknologi tinggi, diharapkan mampu menyebarkan, memicu, dan mengimbas pemanfaatan TRIMS pada jajaran industri pendukung dan masyarakat luas.

Selain tujuan praktis sebagai penyedia pekerja berpengetahuan, pendidikan mempunyai tujuan luhur. Yang utama justru pendidikan ditujukan agar warga memiliki noble life atau kemuliaan hidup. Ini berarti bahwa pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi harus menyatu terpadu dan menjamin kebersambungan antarjenjangnya guna mewujudkan kemuliaan hidup tiap warga. Khususnya, profil satu jenjang ke jenjang di atas dan di bawahnya harus terkait erat. Profil calon mahasiswa ideal harapan PT harus menjadi profil lulusan sekolah menengah. Selanjutnya profil calon murid sekolah menengah harus dipenuhi oleh lulusan sekolah dasar. Oleh karenanya, sistem pemisahan Dirjen berdasar jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi seperti sekarang perlu ditinjau ulang. Misalnya, dapat dikaji alternatif pembagian kerja berdasar teritori, seperti layaknya di sistem komando pertahanan keamanan RI. Ini akan membuat rancangbangun pendidikan dari dasar sampai tinggi akan gamblang, kokoh, dan terpadu utuh.

Perkembangan sistem pendidikan terpadu utuh dan kelajuan difusi TRIMS yang seimbang akan menguatkan pembangunan bangsa. ***