Merefleksi Kebijakan Pendidikan 2013 dan Harapan 2014 [Bagian 1]
Artikel Jawa Pos, Metropolis Surabaya, 1 Januari 2014, hal. 24.

Tarik-menarik dan perdebatan tentang Kurikulum 2013 telah membuka 2013 dengan amat menguras energi. Menjelang 2014 pun, dialektika tentang implementasi kurikulum baru itu masih panas. Padahal, kurikulum ibarat hanya sebuah kendaraan yang amat bergantung kepada siapa sopirnya.

Perumpamaan antara kendaraan dan sopir itu muncul ketika Dewan Pendidikan Jatim mengadakan refleksi akhir tahun pendidikan pada medio Desember lalu di Batu. Dewan pendidikan dari kabupaten/kota menghadiri acara tersebut bersama kepala sekolah, pengamat, maupun media. Meski format forum lebih banyak ke regional, fokus pembahasan masalah-masalah justru lebih mengarah ke kebijakan nasional. Busur dan anak panah paling tajam membidik implementasi kurikulum baru, yakni Kurikulum 2013.

Kebijakan pendidikan pada 2013, termasuk di dalamnya kurikulum baru tersebut, dinilai menghasilkan hal-hal yang paradoksial dengan tujuan utama. Misalnya, tujuan pendidikan yang semestinya mengarah pada humanisasi justru menghasilkan fabrikasi, komodifikasi dan kapitalisasi pendidikan. Ingin meningkatkan mutu, yang terjadi malah menurunkan mutu.

Karena itulah, pakar pendidikan Prof. Joko Saryono menyebut tahun 2013 sebagai tahun penuh paradoks. Guru besar UNiversitas Negeri Malang itu berpendapat, salah satu penyebab paradoks tersebut adalah kecenderungan kebijakan pendidikan yang sibuk meniru dan mengadopsi pendidikan asing.

Kebijakan pendidikan seperti mengikuti bayang-bayang yang tidak pernah tergapai. Berlari-lari terus, tetapi tidak mampu mengajar apa yang harus dikejar. Negara-negara lain terus bergerak maju dengan konsep pendidikan yang terus berubah. Pengambil kebijakan pendidikan Indonesia malah masih seperti remaja yang hobi otomotif. Yaitu, suka bongkar pasang onderdil.

Pergantian kurikulum bertubi-tubi yang mirip bongkar pasang onderdil itu membingungkan sopirny. Yakni, guru. Mereka disodoro barang matang [sic: mungkin maksudnya belum matang] tanpa tahu cara memasaknya. Yang muncul kemudian adalah kepatuhan semu pada kurikulum yang instruktif. Guru, kepala sekolah, sampai kepala dinas pun memilih menurut meski ragu.

Ganti-ganti kurikulum itu juga menunjukkan bahwa Indonesia seperti tidak punya pijakan pendidikan yang jelas. Djoko mencontohkan negara-negara Tiongkok yang kini menduduki peringkat atas dalam peringkat Programme for International Student Assessment [PISA]. Sebut saja, Hong Kong, Cina Taipei dan Singapura.

Di sisi lain, negara-negara yang ekarang unggul dalam PISA, seperti Singapura, justru mengajarkan nilai-nilai pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Karena itulah, kiblat pendidikan semestinya berkiblat pada diri sendiri, kekayaan tata nilai bangsa sendiri. Karena tidak mau menengok kekayaan sendiri itulah, yang terjadi malah kebingungan, harus meniru siapa. Djoko memastikan tidak ada negara yang mutu pendidikannya baik membuat kebijakan yang tiruan, penuh sulapan dan akrobatik.

Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof. Zainudin Maliki mengajak pemangku pendidikan kembali pada substansi tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas. Yaitu, menjadikan manusia Indonesia takwa, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Semua pendidik selayaknya menjadikan tujuan itu sebagai starting point. Guru memulai prosesnya dengan nawaitu tersebut.

Dengan tujuan itu, seharusnya pendidikan mengarahkan pada memanusiakan manusia, bukan justru dehumanisasi. Salah satu indikator memanusiakan manusia itu adalah tercapainya semua kecerdasan [multiple intelligences]. Tidak boleh lagi didikotomikan yang didahulukan adalah kecerdasan kognitif, afektif atau psikomotor. Dia mencontohkan kebijakan Ujian Nasional [UN] yang cenderung hanya membidik kecerdasan kognitif. Yang didahulukan adalah lulus UN dengan nilai baik, tetapi dengan cara licik dan tidak jujur.

Karena itulah, sebenarnya harus disiapkan kurikulum yang menghasilkan anak pintar sekaligus jujur dan tulus. Zainudin berpendapat, sebenarnya Kurikulum 2013 memiliki ruang untuk itu.

Sayangnya, Kurikulum 2013 terburu-buru diterapkan. Kurikulum 2013 ibarat nasi yang belum matang, tetapi sudah dimakan seolah-olah sedang kelaparan. Akibatnya, yang terjadi justru perut kembung. Di masa mendatang, Zainudin berharap pemegang kebijakan pendidikan mau terbuka menerima pikiran-pikiran alternatif yang tulus. Harus terbuka dengan temuan-temuan pikiran baru. *** [Fathur Rozi] 

Bagian kedua bisa dibaca di tautan berikut >> http://www.bincangedukasi.com/otonomi-dan-resentralisasi.html