Sumber: salindia uji publik Kurikulum 2013

Cukup dinamis memang perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam waktu 10 tahun terakhir saja sudah ada tiga kurikulum: kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013. Para pengambil kebijakan kita sepertinya percaya bahwa perubahan kurikulum akan berdampak signifikan terhadap perubahan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Jadi ketika sistem pendidikan dinilai tidak bekerja dengan baik, maka kurikulum nasional perlu diubah. Namun sudah bermacam kurikulum silih berganti, kenapa kualitas pendidikan nasional masih tak kunjung membaik? Sayangnya, tidak pernah dijelaskan bagaimana evaluasi kurikulum sebelumnya dilakukan dan apa hasilnya. Apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diubah, dan bagaimana kurikulum baru memfasilitasi perubahan yang diinginkan tersebut? Dan sekarang pun kita masih terjebak pada keyakinan keajaiban sebuah kurikulum. Mudah-mudahan kurikulum 2013 ini memang ada daya magisnya, namun jika keliru tak hanya triliunan rupiah yang melayang, namun kesempatan memanfaatkan bonus demografi pun hilang.

Saya termasuk pihak yang skeptis dengan kurikulum baru ini. Ada sejumlah alasan. Pertama, berbagai studi sudah membuktikan bahwa perubahan kurikulum tidak serta merta membawa perubahan pada kualitas belajar mengajar. Kurikulum bukanlah faktor penentu peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu studi terkini, berjudul The Learning Curve (2012), meneliti faktor-faktor keberhasilan sistem pendidikan di berbagai negara sama sekali tidak menyebutkan kurikulum sebagai faktor utama. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kualitas guru dan kualitas budaya pendidikan adalah dua elemen yang paling penting. Untuk menjaga kualitas guru negara-negara seperti Korea Selatan dan Finlandia memiliki sistem rekrutmen, pendidikan, dan kompensasi guru yang sangat baik sehingga profesi guru menjadi salah satu profesi idaman siswa-siswa unggul. Budaya pendidikan yang baik dibentuk dengan menekankan integritas dan profesionalitas seluruh praktisi dan birokrat sistem pendidikan dan dengan komitmen terhadap keadilan sosial. Akses pendidikan berkualitas dijamin untuk seluruh warga negara tanpa kecuali.

Alasan kedua, seperti sudah banyak disampaikan pengamat lain, saya pun mempertanyakan isi kurikulum 2013 itu sendiri. Misalnya pencampuradukkan kompetensi disiplin ilmu dan kompetensi karakter. Memang dalam setiap mata pelajaran nilai-nilai moral dan karakter dapat diterapkan, namun seharusnya tidak menjadi bagian dari kompetensi disiplin ilmu yang bersangkutan. Kompetensi disiplin ilmu dijelaskan sesuai dengan landasan filosofis dan tradisi keilmuan disiplin yang bersangkutan, tidak asal–asalan menambahkan kompetensi saja. Seharusnya kementerian pendidikan dan kebudayaan mempelajari dengan benar bagaimana pendidikan moral dan karakter dilakukan di negara-negara yang sudah berhasil melakukannya. Apa mereka melakukannya seperti yang dirancang di kurikulum 2013?

Asumsi bahwa penambahan porsi pendidikan moral dan karakter akan membawa perubahan pada perilaku moral dan karakter peserta didik juga sangat bermasalah. Jika benar demikian, kurikulum 1975, 1984, dan 1994 mungkin sudah sangat berhasil menjadikan Indonesia bangsa yang bebas korupsi karena banyak sekali mata pelajaran yang menekankan nilai-nilai moral dan karakter seperti Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan sejumlah Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di berbagai  level. Jika nilai rapor mata pelajaran Agama dan Pendidikan Moral Pancasila merah, maka siswa tidak boleh baik kelas. Logikanya, rentetan dan tuntutan banyak mata pelajaran dan pelatihan ini seharusnya sudah lebih dari cukup dalam membentuk moral dan karakter yang baik. Namun kenyataannya tidak demikian. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih belum hilang, malah sekarang makin menjadi di era reformasi. Kunci keberhasilan pendidikan moral dan karakter sebenarnya terletak keteladanan dari para pemimpin formal dan informal di masyarakat. Dan keteladanan moral dan karakter saat ini cukup langka bahkan di kalangan guru dan aparat kementrian pendidikan dan kebudayaan. Berbagai cerita kecurangan dalam ujian, termasuk ujian nasional, bisa jadi salah satu contoh keruntuhan nilai moral dan karakter dalam sistem pendidikan nasional. Yang jujur justru yang dikucilkan, disingkirkan dan diberi hukuman sosial. Jika ini masih terjadi percuma saja pendidikan karakter kita apapun bentuknya.

Kemudian ide peleburan IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia cukup mengkhawatirkan pula.  Argumen yang sering dikemukakan pemerintah menarik: anak-anak Indonesia terbebani oleh mata pelajaran yang terlalu banyak, jadi perlu pengurangan jumlah mata pelajaran. Saya pada dasarnya sepakat dengan perlunya pengurangan beban pelajaran anak-anak kita. Namun langkah ini tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Saat ini tidak jelas kenapa IPA dan IPS yang perlu dihapus dan dlebur ke pelajaran lain, serta bagaimana peleburan tersebut dilakukan dalam tataran praktik. Tidak jelas pula apa landasan keilmuan dan studi komparatif yang digunakan dalam menjelaskan model peleburan tersebut. Jika argumen pemerintah memang benar, bahwa  model pembelajaran tematik, integratif dan kontekstual (TIK) yang akan dilakukan dalam peleburan tersebut, maka sesungguhnya tidak ada yang berubah selain kenyataan bahwa IPA dan IPS dihapus dari daftar mata pelajaran. Model pembelajaran TIK seharusnya tidak menghapus kompetensi mata pelajaran yang diintegrasikan. Hitungan sederhananya, jika ada 10 mata pelajaran dan masing-masing memiliki 5 kompetensi (total 50 kompetensi), maka sekarang mata pelajaran dikurangi menjadi 5 mata pelajaran, dan masing-masing memiliki 10 kompetensi (total 50 kompetensi). Jika demikian, apa yang berubah? Yang ada hanya guru menjadi bingung karena peleburan membutuhkan keterampilan mengajar yang lebih kompleks, dan jika guru bingung, siswa pun ikut bingung.

Alasan ketiga, argumen bahwa kurikulum 2013 meringankan beban guru karena guru tidak perlu membuat silabus sungguh mencengangkan. Sebuah langkah mundur dalam reformasi pendidikan yang bertentangan dengan reformasi peningkatan kualitas guru yang sedang dilakukan. Guru harusnya terus diberdayakan dan dilatih untuk mampu berpikir, berinovasi dan berkreatifitas dalam mengajar. Argumen guru menjadi lebih baik dengan menggunakan silabus yang siap pakai menunjukkan asumsi bahwa guru tidak mampu dan tidak dipercaya sebagai seorang profesional. Paradigma berpikir seperti ini mirip dengan praktik jaman orde baru: guru adalah hamba birokrasi dan hanya menjalankan instruksi saja. Jika memang masih banyak terjadi guru tidak dapat menyusun silabus, yang perlu dilakukan justru meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan guru. Sebenarnya kita juga perlu mengevaluasi bagaimana keberhasilan metode pelatihan dan pendidikan guru yang telah terjadi karena sudah banyak inisiatif yang dilakukan sejak UU No.14 tahun 2005 (UU Guru dan Dosen) dilahirkan. Saat ini tidak jelas apa dampak yang dihasilkan pelatihan dan pendidikan guru terhadap kualitas pengajaran dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sepertinya secara umum cara mengajar guru-guru kita  tidak banyak perubahan dan peningkatan. Jika metode pelatihan dan pendidikan guru yang sama yang digunakan dalam menyiapkan guru dalam menjalankan kurikulum 2013, hasilnya akan kembali mengecewakan.

Alasan keempat, sekolah yang berakreditasi bagus akan didahulukan karena mereka lebih siap. Sebuah langkah yang sebenarnya logis. Sayangnya, langkah ini akan semakin memurukkan sekolah-sekolah yang sudah tertinggal. Jika benar kurikulum 2013 ini bagus, maka sekolah yang sudah maju akan semakin maju karena mereka didahulukan dalam menerapkan kurikulum ini, dan sekolah yang tertinggal akan semakin tertinggal karena mereka tidak menjadi prioritas. Hal ini mirip dengan logika pemilihan sekolah-sekolah RSBI dimana sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah unggul terpilih menjadi sekolah RSBI. Sekolah-sekolah ini kemudian mendapat dana RSBI dan boleh menggalang dana tambahan dari orang tua disamping dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sementara sekolah-sekolah non RSBI hanya boleh mengandalkan dana BOS, tak boleh ada pungutan. Praktik seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Terakhir, berbagai hal-hal mengindikasikan ketergesa-gesaan pemerintah dalam menerapkan kurikulum 2013 ini. Mulai dari tidak adanya dokumen final resmi kurikulum pada saat sosialisasi mulai dilakukan, anggaran kurikulum yang berubah-ubah, asumsi satuan buku dari 42 ribu per buku kemudian menjadi 8 ribu per buku sesudah mendapat kritik, hingga pelatihan guru masal dalam waktu singkat hanya beberapa bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Ketergesa-gesaan ini mengisyaratkan ketidakmatangan perencanaan dan penerapan kurikulum 2013.

Para pengambil kebijakan pendidikan Indonesia berargumen bahwa kurikulum 2013 perlu segera dilaksanakan untuk menggapai masa depan bangsa yang gilang gemilang. Wakil Presiden Boediono dan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menggunakan argumen bahwa di tahun 2010-2035 Indonesia memiliki penduduk usia produktif yang sangat besar dan jika dimodali sikap, keterampilan dan pengetahuan yang baik, maka bonus penduduk ini akan mampu menggerakkan ekonomi nasional dan membawa kesejahteraan bangsa. Tentunya tidak ada yang akan membantah bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Namun pendidikan seperti apa? Apakah pendidikan seperti diasumsikan oleh kurikulum 2013?

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang tergesa-gesa dan penuh tanda tanya.  Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan nasional kita seharusnya paham dari berbagai studi dan pengalaman kita sendiri bahwa perubahan kurikulum sebenarnya bukan hal yang terpenting. Banyak elemen lain yang perlu diperbaiki seperti peningkatan kualitas rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan guru, perbaikan sarana dan prasarana sekolah terutama sekolah non unggulan yang termaginalkan oleh proyek RSBI, serta pembentukan budaya profesional yang penuh integritas di seluruh jajaran birokrasi dan praktisi pendidikan nasional. Kurikulum 2013 justru makin memundurkan upaya peningkatan profesionalitas guru serta hanya akan memperlebar kesenjangan sekolah unggulan dan marginal. Lalu ketidakjelasan landasan filosofis dan keilmuan berbagai elemen isi, dan strategi implementasi kurikulum 2013 juga patut menjadi kekhawatiran kita karena fondasi yang tidak kuat hanya akan menciptakan keruntuhan dan semuanya pun berantakan. Karena itu, tidak jelas sebenarnya bagaimana kurikulum 2013 dapat menciptakan proses pendidikan yang berkualitas dan mencetak generasi emas seperti yang didengung-dengungkan. Yang ada hanya potensi kebingungan kompleks berbagai pihak dan potensi kemunduran proses reformasi pendidikan nasional.  Ujung-ujungnya duit terbuang, kesempatan hilang, dan kualitas pendidikan nasional makin terpuruk. Dan ketika proses pengambilan dan penerapan kebijakan kurikulum ini dilakukan secara tiba-tiba dan tergesa-gesa yang ada hanya tanda tanya. Kenapa tiba-tiba dan tergesa-gesa? Dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan kurikulum 2013 ini? Guru, siswa, orang tua, penguasa, pendidikan Indonesia, masa depan bangsa, atau hanya pihak-pihak yang mendapat kucuran dana dari proyek kurikulum ini?  Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya seperti halnya proyek RSBI. ***