A. Muzi Marpaung

A. Muzi Marpaung

Oleh: Abdullah Muzi Marpaung
Pengelola Rumah Sains Ilma

Dalam opininya bertajuk “Pengendalian Mutu Pendidikan” (Kompas, 13/11/2013) Doni Koesoema menyampaikan dugaannya bahwa logika Mendikbud tentang proses pendidikan mengikuti logika pabrik. Benarkah demikian?

Tampaknya persangkaan atas logika pabrik itu muncul karena Kemdikbud bersikukuh menggunakan ujian nasional (UN) sebagai alat kendali mutu yang nantinya akan memisahkan mana siswa yang berhasil dan mana yang gagal. Lalu terhadap yang gagal dilakukan daur proses sehingga menjadi ‘produk’ yang (semoga) berhasil.

Model semacam ini di dalam industri manufaktur dikenal dengan model inspeksi, dan tidak tepat disebut sebagai pengendalian mutu. Sebab, apa lagi yang hendak dikendalikan? Produk sudah terlanjur dibuat. Yang ada tinggal proses pemeriksaan atau inspeksi.  Oleh karena dinilai banyak keburukannya, model ini sudah lama ditinggalkan oleh dunia industri. Di masa kini industri lebih memilih cara pencegahan (preventif). Alih-alih memeriksa mutu produk akhir, industri kini berfokus kepada upaya untuk mengendalikan proses (process control). Jika proses dikendalikan dengan tepat, maka mutu produk akan memenuhi baku.

Jikalau Kemdikbud memiliki logika yang sama dengan logika pabrik atau industri, maka pertanyaannya adalah apakah Kemdikbud juga melakukan pengendalian terhadap proses pendidikan? Apakah Kemdikbud melakukan kendali terhadap setiap tahapan proses pendidikan, semisal seleksi guru, pelatihan guru, mutu pengajaran guru di kelas, ketersediaan sarana dan prasarana. Sebaran mutu guru yang begitu beragam, ketersediaan sarana dan prasarana yang begitu senjang antara satu daerah dengan daerah lain sudah menjadi jawaban bagi kita. Ini tanda pertama bahwa Kemdikbud tidak mengikuti logika pabrik, sekurang-kurangnya pabrik yang modern.

Diagram Ishikawa dan Pareto

Diagram Ishikawa atau dikenal juga dengan diagram tulang ikan adalah perkakas peningkatan mutu yang umum digunakan di pabrik. Perkakas ini bersifat kualitatif dan berguna untuk menemukan akar penyebab dari masalah yang tengah dihadapi. Sementara itu Diagram Pareto merupakan perkakas kuantitatif yang berguna untuk menuntun pabrik kepada masalah yang paling utama, maupun akar penyebab yang paling utama. Masalah paling utama dan akar penyebab paling utama itulah yang nantinya menjadi prioritas bagi pabrik untuk melakukan peningkatan mutu.

Jika Kemdikbud berlogika pabrik maka seyogyanyalah kita akan terinformasikan dengan jelas apakah sesungguhnya persoalan paling utama di bidang pendidikan kita? Nilai akademik yang rendahkah, kehancuran moralkah, atau yang lainnya? Kemudian apakah akar penyebab paling utama dari persoalan itu? Kualitas gurukah, kualitas orang tuakah, sarana prasarana yang kurangkah atau sebab lain? Tidak jelas. Yang terus menerus dipropagandakan Kemdikbud adalah bahwa UN akan menyelesaikan segala-galanya. UN akan menyelesaikan persoalan kekurangan guru, persoalan guru yang tidak mengajar sesuai bidang studi keahliannya, UN akan membawa kita kepada peningkatan mutu pendidikan yang signifikan. Bergandengan tangan dengan Kurikulum 2013, maka UN akan membawa kita kepada generasi emas. Dari mana jalan ceritanya? Tidak jelas. Pokoknya percaya saja. Ini tanda kedua bahwa Kemdikbud tidak mengikuti logika pabrik.

Manajemen Mutu Total

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa di dalam manajemen mutu total persoalan mutu meliputi seluruh bidang di dalam organisasi dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab semua orang di dalam organisasi tersebut. Sebagai ilustrasi, kesalahan ketik seorang sekretaris akan berdampak kepada kinerja perusahaan. Kinerja yang rendah pada bagian pembelian akan berpengaruh terhadap kinerja bagian produksi, dan lain-lain.  Bahkan kinerja pemasokpun akan memberikan pengaruh. Inilah yang menjadi ruh manajemen mutu pabrik saat ini.

Apakah Kemdikbud memiliki logika yang sama? Mari kita simak. Katakanlah kita setuju bahwa UN merupakan sebuah alat yang sahih untuk mengukur kemampuan siswa setelah mendapatkan proses pendidikan. Pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan siswa di dalam menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu? Siapakah para pemangku kepentingan di dalam proses pendidikan anak-anak kita? Kinerja macam apa yang perlu mereka capai agar anak-anak mampu menjalani proses pendidikannya dengan baik? Lagi-lagi kita tidak tahu. Kita belum pernah mendengar rencana raksasa Kemdikbud berkenaan dengan manajemen mutu total ini yang meliputi peran keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga dan komponen bangsa lainnya. Ambil saja satu contoh. Berbagai riset sudah menunjukkan bahwa  zat gizi berperan di dalam menjaga dan meningkatkan kecerdasan anak. Kekurangan zat gizi berpengaruh terhadap kemunduran kerja otak. Apakah Kemdikbud memiliki program untuk memastikan anak-anak di usia sekolah mendapatkan asupan gizi yang optimal untuk mereka dapat belajar dengan optimal pula? Apakah Kemdikbud memiliki kebijakan di dalam pengelolaan kantin sekolah yang sehat dan bergizi. Kita tidak mendengar itu. Kesibukan utama Kemdikbud yang kita rasakan adalah kesibukan di dalam mempersiapkan UN yang konon merupakan alat ukur yang bisa mengukur banyak hal secara mendalam. Jadi, kelalaian Kemdikbud di dalam berpikir dengan konsep manajemen mutu total merupakan tanda ketiga bahwa logika Kemdikbud sama sekali tidak sama dengan logika pabrik.

Mutu Di Atas Kertas

Lantas, logika apa yang tengah ditunjukkan oleh otoritas pendidikan kita? Entahlah. Jika secara tenang direnungkan, maka rasa-rasanya yang penting bagi Kemdikbud kita ialah keindahan mutu di atas kertas. Jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat, nilai rata-rata ujian nasional secara terus menerus meningkat, tingkat kelulusan di semua wilayah meningkat. Angka-angka itu dengan anggunnya menari-nari di atas kertas laporan. Apakah mutu pendidikan benar-benar mengalami peningkatan? Apakah ada korelasi antara meningkatnya nilai UN dengan meningkatnya kemampuan anak-anak kita menurut indikator internasional semacam TIMSS, PISA dan PIRLS? Bagaimanakah penjelasan logis dari pertanyaan mengapa nilai UN rata-rata siswa di pedalaman bisa mengalahkan siswa di kota besar? Atau yang paling mendasar,  apakah UN itu benar-benar terbuktikan merupakan alat ukur yang akurat untuk mengukur peningkatan mutu pendidikan?

Pertanyaan-pertanyaan itu rasanya akan terus mengambang di udara. Tampaknya Kemdikbud tak merasa perlu menjawabnya. Bagi Kemdikbud UN adalah sebuah kebenaran yang harus dipertahankan keberadaannya. Kemdikbud hanya bersedia mengakui bahwa ada yang tak sempurna di UN, dan karenanya akan disempurnakan di masa-masa mendatang. Kemungkinan bahwa jangan-jangan konsep UN sudah keliru dari awalnya, tampaknya memang diabaikan.

Proses pendidikan, seturut  dengan yang disampaikan oleh Doni Koesoema, tidaklah sepatutnya diselenggarakan dengan mengikuti logika pabrik. Beragamnya anak-anak, sebagai ciptaan yang unik dari Sang Maha Pencipta, sesungguhnya sudah merupakan pesan bahwa akan beragam pula mereka nantinya. Setiap anak perlu difasilitasi untuk menemukan peran unik mereka bagi kebaikan semesta raya.  Itulah tugas sejati dari pendidikan.

Jikalau berpikir dengan logika pabrik saja sudah tidak patut bagi dunia pendidikan, bagaimana pula dengan logika yang lebih ‘primitif’ ketimbang logika pabrik? Lantas ketika Kemdikbud menunjukkan tanda-tanda logika yang ‘primitif’ itu, apakah patut bagi kita untuk diam saja? Hemat saya, selemah-lemahnya kita, bisalah berdoa dengan disertai air mata. Semoga rezim ini akan diganti dengan yang lebih bijaksana. ***