Nawa Cita, Evaluasi K13 dan Pendidikan Pancasila

February 13, 2015 . by . in Artikel Bined . 0 Comments

Nawa Cita, Evaluasi K13 dan Pendidikan Pancasila

Oleh: Fandy Hermanto

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan memutuskan kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 (selanjutnya disebut sebagai K13). Keputusan ini tertuang dalam surat menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014. Kebijakan ini pun telah dikomunikankan kepada Komisi X DPR RI pada rapat kerja pertama masa sidang kedua 2014/2015 (27/1).

Menteri Anies memutus bahwa pelaksanaan K13 dihentikan sementara dengan opsi tertentu. Opsi diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang telah melaksanakan K13 selama setahun pada tahun ajar 2013/2014: dapat melanjutkan pelaksanaan K13 atau kembali menggunakan kurikulum 2006. Dalam pendataan, hanya sejumlah 6.221 satuan pendidikan yang termasuk ke dalam kategori ini. Selebihnya, mayoritas satuan pendidikan musti kembali menggunakan kurikulum 2006. Secara garis besar, K13 dihentikan sementara hingga proses evaluasi dirampungkan oleh Pemerintah.

Urgensi Kurikulum Pendidikan Pancasila

Sejak terbukanya pintu demokratisasi di negeri ini pasca orde baru, diskusi-diskusi kita tentang Pancasila semakin ramai dan terbuka. Muncul ide-ide baru untuk merevitalisasi atau meradikalisasi ide Pancasila di masyarakat umum. Dari sisi kesejarahan, beberapa sejarahwan dan ilmuwan lain juga mengkaji kembali jalannya sejarah yang tak sesuai, kabur, dan tak benar. Sebut saja, Asvi Marwan Adam, yang membenarkan bahwa 1 Juni 1945 adalah hari ide Pancasila itu dilahirkan dan era orde baru adalah fase pengerdilan terhadap makna Pancasila. Bonnie Triyana, sejarawan muda kita, menyebut bahwa Pancasila di era orde baru seperti fosil yang hanya dilihat, tidak boleh diraba. Beberapa kalangan menganggap bahwa era selepas orde baru hingga saat ini adalah fase kelahiran kembali, reinventing, revitalisasi, hingga radikalisasi Pancasila.

Kita menemukan urgensi mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada tempatnya sejak digali oleh Bung Karno, pada nilai dasar yang memberi ruh Pancasila. Era yang semakin terbuka, sebuah era ketika sebagian kalangan sudah mulai beranggapan bahwa nasionalisme hanya tinggal tentang bendera, batas negara, dan perilaku kerumunan pada euforia sepakbola nasional. Terjadi pergeseran yang cukup signifikan terhadap makna kebangsaan. Beberapa survey belakangan ini juga menunjukkan bahwa radikalisme kelompok agama tertentu semakin digemari, induvidualisme yang membutakan mana hal yang privat, mana hal yang sosial di dalam ruang publik.

Pandangan beberapa orang yang kritis menyebut bahwa gotong royong nyaris seperti legenda karena begitu jauhnya jarak romantisme sejarah tentang gotong royong dengan fakta yang terjadi saat ini akibat individualisme tersebut. Belakangan ini, kita disuguhi kabar tentang saudara kita di Papua yang menuntut referendum menentukan nasibnya karena beberapa alasan logis. Belum lagi kita berbicara mengenai budaya dan etika kita sebagai bangsa yang mempunyai tujuan dan cita-cita besar, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ada anekdot yang beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa “NKRI tanpa keadilan sosial adalah omong kosong”. Ini adalah sindiran, satir yang kritis terhadap orientasi kayuhan biduk negara kita yang semakin jauh dari nilai tersebut.

Pancasila pernah menjadi materi tersendiri di dalam pendidikan formal kita dan dipayungi oleh undang-undang. Namun di era orde baru, pelaksanaan pendidikan Pancasila tersebut tidak menggambarkan wajah Pancasila yang sesungguhnya, dan justru dianggap pengkerdilan nilai Pancasila itu sendiri karena dikemas sedemikian rupa dengan proses penyeragaman yang beragam, dan Pancasila terpasung di dalam sakralisasi simbol-simbol.

Anehnya, pada saat Pancasila menemukan momentumnya untuk direvitalisasi, pendidikan Pancasila justru tidak menjadi hal yang terlalu penting karena, di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pancasila tidak lagi menjadi bagian kurikulum yang diajarkan di dalam pendidikan formal. Ada sesuatu yang kontradiktif ketika kita berada dalam suasana dan momentum membudayakan kembali Pancasila, akan tetapi Pendidikan formal kita justru tidak menjembatani proses tersebut dan ditetapkan di dalam undang-undang. Maka dari itu, dengan menengok dan menimbang kondisi yang seperti ini, pelaksanaan kurikulum pendidikan Pancasila adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan materi sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, metode pembelajaran yang efektif, dan sistem evaluasi yang tepat. Menghidupkan kembali Pendidikan Pancasila ini sangat penting untuk mengembalikan makna Pancasila sebagai jiwa bangsa kita.

Oleh karenanya, Pemerintah bersama DPR RI membahas dan menetapkan Pendidikan Pancasila kembali diajarkan pada pendidikan formal melalui K13. Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam K13 jauh berbeda dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kurikulum 2006. Terutama pada materi terkait dengan pendidikan Pancasila.

Nawa Cita, Evaluasi K13 dan Pendidikan Pancasila.

Di dalam visi-misi pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla yang dikenal dengan nama ‘Nawa Cita’, pada poin ke delapan (8), tertuang misi sebagai berikut: “Kami akan melakukan revolusi karaktet bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikam nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti: sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara, dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.”

Terkait dengan misi Nawa Cita Jokowi-JK ini, maka kurikulum Pendidikan Pancasila yang telah dimasukkan ke dalam K13 justru semakin mendapat pengukuhan urgensinya. Namun, terjadi keadaan paradoks jika dikaitkan dengan kebijakan mendikdasmen, Anies Baswedan yang menghentikan sementara K13 tanpa opsi khusus pada mata pelajaran PPKn. Kebijakan ini membuat Pendidikan Pancasila pun turut terhenti pelaksanaannya.

Oleh karenanya, Pendidikan Pancasila pada K13 yang dihentikan sementara pelaksanaannya musti mendapat perhatian khusus dari Pemerintah mengingat terdapat keterkaitan erat antara Nawa Cita dengan Pendidikan Pancasila. ***

Fandy HermantoFandy Hermanto adalah tenaga ahli anggota Komisi X DPR RI. Ia menamatkan program S2 Ilmu Administasi dan kebijakan Pendidikan dari FISIP UI.

Tags: , , , 2779 Views

Bincang Edukasi

Bincang Edukasi adalah wahana amplifikasi, berjejaring dan berkolaborasi antar pegiat pendidikan. Bincang Edukasi secara rutin mengadakan pertemuan pegiat pendidikan di beberapa kota untuk saling berbagi inovasi, gerakan dan best practices. Di Twitter, berita dan diskusi Bincang Edukasi dapat disimak melalui akun @bincangedukasi.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*