fandy hermantoOleh: Fandy Hermanto

Sejak tahun 2009 sudah terbentuk wacana di media massa bahwa Pemerintah berencana mengadakan dana abadi pendidikan. Hingga tahun 2013 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mendesain sebuah pengelolaan anggaran yang sedikit berbeda untuk menindaklajuti wacana tersebut. Irisan dari dua kementerian ini adalah investasi dan pendidikan. Oleh karena itu, di dalam UU No.22/2011 tentang APBN, pos anggaran ini dinamakan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Definisi tentang DPPN ini tertuang dalam UU No.22/2011 tentang APBN [1] yang berbunyi sebagai berikut:

“Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.”

Desain DPPN ini akhirnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan [2]. Desain itu juga diarahkan untuk membentuk sebuah lembaga pengelola keuangan yang menginvestasikan sejumlah dana yang diambil dari anggaran APBN dan/atau APBP Perubahan fungsi pendidikan. Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP) tersebut pun kini sudah terbentuk. Jika kita membaca desain alur dan tata kelola dananya, berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan [3], maka terbaca bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dana hingga penyaluran dilakukan oleh kementerian keuangan. Namun, memang bukan berarti anggaran tersebut digunakan pula untuk pegawai Kemenkeu.

IRONI KEMENTERIAN

Ada sebuah ironi penggunaan anggaran dalam desain ini. Jika kita perhatikan sumber dananya, maka akan kita temukan bahwa dana yang diinvestasikan dan dikembangkan oleh BLU di bawah kemenkeu tersebut diambil dari anggaran pendidikan KeMdikbud. Ini adalah ironi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang seharusnya dikelola Kemdikbud tetapi dikelola kemenkeu. Ironinya adalah Kemdikbud tidak melakukan apa-apa terhadap dana yang “dititipkannya” itu. Untuk tahun 2012, Pemerintah telah menyiapkan dana abadi pendidikan tersebut sebesar Rp. 10,61 Triliun. Kemdikbud hanya menitipkan, kemudian menyaksikan dana itu berkembangbiak di kementerian keuangan dan dikelola untuk pendidikan oleh kementerian keuangan pula. Umumnya dana tersebut digunakan untuk memberikan beasiswa. Direktur Utama LPDP mengatakan bahwa hasil investasi yang digunakan untuk membiayai beasiswa. Kalau dana aslinya tidak diutak-atik [4]. Asumsi bahwa dana abadi yang dititipkan oleh Kemdikbud tidak berkurang — justru bertambah –, dan selisih tambahan itu digunakan untuk pendidikan oleh kementerian keuangan itu sungguh naif dan mengurangi semangat kerja Kemdikbud. Belum lagi berbicara mengenai desain ini akan mendorong kecenderungan semangat malas menjalankan program-program di Kemdikbud. Ditengarai akan timbul pikiran-pikiran “mencari aman”: jika memang bisa diinvestasikan, mengapa tidak diinvestasikan saja di kemenkeu, sehingga tanggung jawab pelaporan anggaran dapat dilepaskan dari Kemdikbud.

LOMPATAN ORIENTASI

Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo mengatakan, saat ini Pemerintah sudah menyiapkan dana hingga Rp 10,61 triliun dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang akan dikelola oleh LPDP. “Dana ini akan digunakan untuk memberikan beasiswa pada jenjang Perguruan Tinggi, baik S1, S2, dan S3,” ujarnya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (4/9/12). Namun, menurut keterangannya pula, saat ini masih diperuntukkan bagi mahasiswa S2 dan S3, dan lebih banyak untuk aparat pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jika kita melihat sumber dan keluaran dananya, maka kita akan melihat adanya lompatan orientasi pendidikan nasional. Mestinya anggaran yang dititipkan oleh Kemdikbud tersebut digunakan untuk memenuhi program-programnya sendiri, khususnya untuk penuntasan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, bukan justru untuk pendidikan tinggi semisal beasiswa S2 dan S3 seperti dalam penjelasan Eko Prasetyo tadi. Sebelum menghebatkan pendidikan tinggi, sebaiknya kita menuntaskan dahulu kebutuhan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, utamanya bagi kaum marhaen, duafa, dan proletariat. Sehingga desain pengelolaan dana abadi ini dipandang telah mengurangi hak konstitusional rakyat untuk menikmati pendidikan. Dana Rp. 10,61 Triliun yang seharusnya bisa dikelola Kemdikbud tak dapat dinikmati oleh rakyat sebab ditaruh begitu saja, dan dikembangbiakkan kementerian keuangan untuk orientasi pendidikan yang melompat. Rakyat telah kehilangan sebagian hak konstitusionalnya terhadap anggaran pendidikan. ***

Sumber yang disebut:

[1] Definisi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
http://www.wikiapbn.org/artikel/Dana_Pengembangan_Pendidikan_Nasional

[2] Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan.
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/238~PMK.05~2010Per.HTM

[3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/252~PMK.01~2011Per.HTM

[4] Pemerintah Siapkan Dana Abadi Pendidikan Rp. 10 T
http://www.jpnn.com/read/2012/09/05/138696/Pemerintah-Siapkan-Dana-Abadi-Pendidikan-Rp10-T-

****

FANDY HERMANTO adalah tenaga ahli anggota Komisi X DPR RI. Ia meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan dari FISIP – Universitas Indonesia. Ia dapat dihubungi melalui email fandyhermanto@gmail.com atau melalui akun Twitter @Fandy_Hermanto.