Merefleksi Kebijakan Pendidikan 2013 dan
Harapan 2014 [Bagian 2]
Artikel Jawa Pos, Metropolis
Surabaya, 1 Januari 2014, hal. 24. Beragam tragedi
mewarnai implementasi kebijakan pendidikan selama otonomi daerah.
Banyak pula prestasi yang mengagumkan. Namun, prestasi-prestasi itu
seperti tenggelam dalam karut-marut problema yang
berkepanjangan.
Problema yang paling merisaukan adalah
kecurangan Ujian Nasional [UN], pergantian kurikulum, ketidak
beresean rekruitmen sekalugus pemetaan dan kesejahteraan guru,
hingga kentalnya politisasi oleh birokrat daerah. Dewan Pendidikan
Jawa Timur menangkap refleksi berbagai problema tersebut dari
perwakilan dewan pendidikan di kabupaten/kota dalam refleksi
pendidikan 2013 pada pertengahan Desember 2013. Karena refleksi
pendidikan 2013 banyak dihadiri bukan birokrat, pengungkapannya pun
lebih transparan. Perwakilan kabupaten/kota lantas meluapkan
“insiden-insiden” pendidikan di daerah masing-masing. Salah satu
keluhan itu adalah berbagai pelatihan guru yang kurang berkualitas.
Sertifikasi guru yang lebih banyak menignkatkan kekayaan
penerimanya daripada keterampilan mengajar. Ada daerah yang
kekurangan guru SD hingga 700 orang, tetapi justru kelebihan guru
SMP sampai 300 orang karena ketidamerataan tenaga pendidikan.
Daerah lain mengeluhkan ketidakpastian regulasi. Ada yang mengeluh
dilaporkan Komnas HAM lantaran mengeluhkan siswa yang terlibat
trafficking. Sekolah swasta merasa tertekan oleh
kebijakan dinas pendidikan. Ada pula daerah yang “ngawur” dalam
mengelolan pendidikan. Mulai asal tunjuk kepala dinas pendidikan.
Misalnya, karena dinlai dekat bupati, bekas kepala dinas pasar pun
diplot jadi Kadispendik. Sebaliknya, figur yang mumpuni dalam
pendidikan justru ditempatkan di posisi yang tidak semestinya
karena tidak menurut. Banyak pula keluhan tentang proses rekrutment
CPNS guru yang kental aroma korupsi, kolusi dan nepotisma [KKN].
Letupan-letupan daerah tersebut memuara pada keresahan lantaran
kerasnya intervensi terhadap ranah pendidikan. Ada keinginan agar
ranah pendidikan itu bisa otonom. Tidak dikotak-kotak birokrat yang
berjuang untuk politik atas nama pendidikan. Birokrat yang
cenderung membela kepentingan birokrasi sendiri. Namun, “ideologi”
seperti itu tidak hanya terkesan eksklusif, tetapi juga lebih
merupakan utopia. Pendidikan tidak mungkin lepas dari faktor sosial
yang lain. Di antara banyaknya masalah di daerah tersebut,
muncullah keinginan untuk mengembalikan lagi pendidikan kepada
pemerintah pusat alias resentralisasi. Desentralisasi pendidikan,
misalnya, membuka praktik-praktik yang mencederai pendidikan itu
sendiri. Kecurangan masal ujian nasional diawali dari instruksi
kepala daerah kepada kepala dinas pendidikan, lalu turun ke sekolah
dan guru agar menghalalkan segala cara. Yang penting, hasil ujian
nasional baik. Resentralisasi pendidikan diharapkan mampu
memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Pusat bisa memiliki
kewenangan penuh lagi untuk mengatur kembali rekrutmen, peningkatan
kapasitas serta kesejahteraan guru, hingga penyediaan anggaran.
Namun, apakah resentralisasi pendidikan itu pasti bakal mampu
menyelesaikan semua permasalahan di daerah? Jawaban atas
persoalan-persoalan daerah tersebut adalah perencenaan dan peta
jalan yang terbaik. Resentralisasi yang bersifat instruktif dan
totaliterisme tetap saja mempunya kelemahan. Sebab, resentralisasi
seperti itu mengabaikan inisiatif, keberagaman, kearifan lokal dan
kemampuan daerah. Penyusunan perencanaan sejak awal harus
melibatkan daerah-daerah dan pemangku kepentingan pendidikan lain.
Tidak ada lagi kebijakan yang tiba-tiba seperti turun dari langit
dan harus dilaksanakan daerah. Atau, kebijakan yang berubah-ubah
dan tidak konsisten yang memicu kebingungan. Atau, kebijakan yang
seolah-olah otonomi, tapi sebenarnya hanyalah resentralisasi
terselubung. Ada pembagian yang transparan, jujur dan jelas antara
pusat dan daerah. Dengan begitu, penanganan persoalan-persoalan di
daerah akan matang di pusat dan mulus saat turun ke daerah.
Pelibatan daerah dan pemangku pendidikan lain bakal menghasilkan
perencanaan kebijakan lebih komprehensif dan pro perubahan. Itu
merupakan tuntutan perubahan dan persaingan global. Pendidikan
tidak bisa lagi berjalan dengan kebijakan yang hanya bertahan,
meniru-niru, apalagi coba-coba. *** [Fathur
Rozi]
Bagian pertama bisa dilihat di tautan berikut
>> http://www.bincangedukasi.com/kurikulum-2013-belum-matang.html