Tulisan ini saya buat sebagai epilog dari tulisan saya sebelumnya >> Menanggapi Tulisan Prof. Kacung Marijan tentang Ujian Nasional. Tulisan kali ini terinspirasi dan mengadopsi alur dari tulisan Ki Hajar Dewantara yang berjudul Als Ik Eens Nederlander Was [Seandainya Saya Seorang Belanda] di harian De Expres tahun 1913. Tulisan beliau bisa dilihat di sini >> http://on.fb.me/NqPsjv

——————————

Belakangan ini banyak dipropagandakan pembelaan terhadap Ujian Nasional, suatu usaha standardisasi terhadap lulusan pendidikan dasar menengah formal di negeri ini. Bagi seorang siswa, tidak boleh dilewatkan begitu saja partisipasi dalam acara ini, walaupun dalam kedudukannya kepentingan siswa sering ditempatkan dalam barisan paling akhir dari kepentingan-kepentingan yang lain.

Memang, dilihat dari sudut kelayakan, banyak hal yang patut dikecam mengenai perhelatan Ujian Nasional ini, oleh karena dilakukan oleh mereka yang seharusnya lebih arif dalam memahami jiwa dan prinsip dasar pendidikan.

Saya dengan mudah dapat menyelami perasaan patriotisme para penguasa pendidikan yang merasa berbuat kebaikan untuk Tanah Air dengan memaksakan kebijakan standardisasinya. Karena saya yakin kita semua pun calon patriot yang siap memberi kebaikan bagi Tanah Air yang kita cintai dengan segenap keunikan potensi dan kekuatan diri kita masing-masing.

Saya ingin sekali menjadi seorang penguasa pendidikan, walau hanya untuk sementara saja. Betapa saya akan bersuka cita, bila hari perhelatan Ujian Nasional tiba. Betapa saya akan bersorak sorai melihat jutaan siswa dan ratusan ribu sekolah dengan khidmatnya melaksanakan kebijakan standardisasi lulusan yang saya buat.

Saya mungkin akan merasa bangga atas segala luapan perasaan itu, bersyukur pada Tuhan dan memanjatkan doa kepada-Nya untuk terpeliharanya kebijakan yang saya buat itu. Saya akan… entah apa lagi, tak tahulah, karena seandainya saya seorang penguasa pendidikan saya kira saya akan berani berbuat apa saja.

Ah, tidak juga! Seandainya saya seorang penguasa pendidikan, belum tentu saya berani mengeluarkan kebijakan seperti Ujian Nasional ini. Nampaknya seperti kurang layak, seakan kami sudah tak punya nurani, memaksa siswa mengikuti uji kognitif rendah dengan ancaman ketidaklulusan sehingga mereduksi proses belajar di sekolah menjadi sekadar persiapan tes.

Tidakkah sebaiknya kita memikirkan, bahwa pendidikan selayaknya memanusiakan dan membebaskan daya potensi setiap siswa? Sudah kita hina mereka dengan beranggapan kemampuan kognitif rendah lah yang akan membuat mereka sukses di masa depan, masih ditambah lagi dengan menjadikannya paksaan karena kita secara rendahnya menganggap mereka malas dan tidak akan belajar tanpa dipaksa.

Seandainya saya seorang penguasa pendidikan, maka saya tidak akan dengan bangga menyatakan bahwa “bila proses belajar baik maka siswa akan dapat mengerjakan soal UN dengan baik”, saat pada kenyataannya saya menggunakan logika sebaliknya “bila hasil UN baik maka proses belajar pasti baik”.

Seandainya saya seorang penguasa pendidikan, maka saya tidak akan gegabah membanggakan budaya kompetisi yang terbentuk akibat Ujian Nasional. Saat negara lain berfokus memberi kompetensi penalaran tingkat tinggi dan budaya kolaborasi pada siswanya, kita justru mengajarkan pola pikir nirnalar dan budaya “every man for himself”.

Seandainya saya seorang penguasa pendidikan, maka saya akan merasakan keraguan saat melihat nilai Ujian Nasional siswa setiap tahun meningkat, namun dalam tes pemetaan kualitas pendidikan berskala internasional seperti PISA, dan lainnya, nilai siswa Indonesia malah menurun. Mungkin saya belum menyadari bahwa dalam kompetisi antar negara, memang kita memaksa siswa dan guru Indonesia berlari kencang, namun ke arah yang salah.

Apakah yang hendak dicapai dengan pemaksaan berbagai asumsi dan logika terbalik ini? Tanpa sengaja kepada bangsa ini diserukan, “Kami memilih memaksa anak belajar karena kami gagal membuat mereka senang belajar. Kami memilih memaksakan standardisasi lulusan karena kami takut gagal dalam standardisasi layanan.”

Seandainya saya seorang penguasa pendidikan, maka saya akan membuang gagasan penempatan Ujian Nasional sebagai very-high-stake test ini. Saya akan peringatkan sesama kaum penguasa pendidikan, bahwa berbahaya memaksakan konsep seperti ini di abad ke-21.

Akan tetapi… saya bukan seorang penguasa pendidikan, saya hanya seorang anak negeri yang mencoba untuk peduli pada pendidikan, maka dari itu saya tidak mengajukan protes. Sebab seandainya saya mengajukan protes, maka penguasa pendidikan akan marah. Bukankah para pakar dan praktisi pendidikan, pakar manajemen, pakar SDM, pakar ekonomi, Dewan Pertimbangan Presiden, Pengadilan Negeri bahkan Mahkamah Agung pun telah melakukan protes yang sia-sia?

Maka dari itu saya tidak mengajukan protes!

Bahkan sebaliknya, saya akan turut bergembira. Semakin keras dan bebal penguasa pendidikan mempertahankan kebijakannya, akan semakin muncul kesadaran bahwa pendidikan tidak bisa diserahkan hanya pada pemerintah dan persekolahan formalnya.

Saya akan mengajak kawan-kawan sebangsaku untuk ikut menyaksikan dan mencermati sistem Ujian Nasional serta dampaknya pada pendidikan kita. Sebab walaupun Ujian Nasional memiliki arti sentimentil bagi penguasa pendidikan yang tetap mempertahankannya, namun kita pun mendapat kesempatan untuk menyadarkan diri bahwa kita bisa turut terlibat memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita.

Selain itu, kita bisa mengadakan “demonstrasi setia hati”. Kita setia terhadap tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betapa nikmatnya perasaan hatiku ini. Saya bersukur bahwa saya bukan seorang penguasa pendidikan. ***

Ditulis di komplek Museum Bung Karno
Blitar, 30 Juni 2012