Tulisan oleh Romo Benny Susetyo, pemerhati sosial
Dimuat di Koran Tempo edisi Rabu, 6 Maret 2013
Tautan tulisan di situs Koran Tempo

Benny Susetyo

Tidak jarang para elite justru terlibat dalam upaya mempermainkan dan mencari keuntungan pribadi dari pendidikan dan menghilangkan ketulusan untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Dunia pendidikan kita akan membuat gebrakan lagi dengan adanya rencana perubahan kurikulum. Namun beberapa tokoh pendidikan menyoroti rencana perubahan tersebut.

Salah satunya adalah kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Muncul pertanyaan mendasar, bukankah seharusnya perubahan kurikulum 2013 mengacu pada Standar Nasional Pendidikan? Pertanyaan ini sekaligus untuk menanggapi kesan yang ditangkap bahwa Standar Nasional Pendidikan justru mengikuti keinginan perubahan kurikulum 2013.

Selain itu, muncul masukan mengenai besarnya anggaran yang digunakan. Apakah anggaran Rp 2,49 triliun yang akan dikeluarkan benar-benar mampu mengangkat derajat atau kualitas pendidikan Indonesia? Ataukah justru akan membuatnya lebih terpuruk? Apalagi, mengubah kurikulum di luar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) jelas memiliki konsekuensi anggaran yang tidak kecil.

Itu semua berangkat dari kecemasan segolongan tokoh masyarakat yang menyarankan seharusnya perlu ada mekanisme perubahan kurikulum yang sistematis dan jelas. Langkah tersebut juga harus diatur dalam peraturan perundangan dengan tidak melanggar peraturan perundangan lain yang levelnya justru lebih tinggi. Apabila perubahan kurikulum tidak memenuhi unsur perencanaan secara matang dan sistematis, asumsi yang berkembang sejauh ini di tengah sebagian masyarakat bisa terbukti kebenarannya, yakni kebijakan tersebut ujung-ujungnya hanya pada soal kenaikan anggaran.

Perubahan dalam dunia pendidikan merupakan sesuatu yang alamiah dan wajar dilakukan demi menyesuaikan dengan situasi sosial kemasyarakatan yang berkembang. Selain itu, tujuan meningkatkan derajat pendidikan yang lebih baik seharusnya menjadi prioritas utama dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kebijakan dasar pendidikan nasional.

Kisah masa lalu

Kisah masa lalu tentang kebijakan pendidikan tak luput dari politisasi yang kental. Orde Baru banyak mengajarkan cara-cara perubahan dalam dunia pendidikan yang justru tidak mendidik. Kritik dan kecaman tidak banyak mendapat tempat, terutama karena ada faktor kekuasaan yang turut mendorong terwujudnya niat untuk mengambil keuntungan semata, dan menjadikan “kualitas” pendidikan sebagai tameng belaka.

Akibatnya dapat kita saksikan dewasa ini. Pendidikan tidak menjadi lebih baik, tapi justru banyak dikatakan “merosot”. Tiap ganti menteri, ganti pula pola dasar pendidikan, termasuk kurikulumnya. Akibatnya, kita sesungguhnya tidak memiliki visi mendasar tentang pengembangan pendidikan itu sendiri; sebuah visi jangka panjang yang tertuang dalam langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan inilah yang membedakan negeri ini dengan negara-negara maju lainnya yang melihat pendidikan sebagai dasar utama pembangunan bangsa.

Berbagai masalah pendidikan pun muncul. Komersialisasi, politisasi, korupsi anggaran, sampai soal teknis tentang buku pelajaran dan seterusnya menyebabkan visi dasar pendidikan kita semakin kabur.

Jangka pendek

Mencermati karut-marut dan sisi gelap dunia pendidikan kita dari masa ke masa, seolah-olah kita tidak menyadari arti penting pendidikan. Tidak jarang para elite justru terlibat dalam upaya mempermainkan dan mencari keuntungan pribadi dari pendidikan serta menghilangkan ketulusan untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Kebijakan pendidikan tidak tentu arahnya, tergantung ke mana angin bertiup. Kesadaran berpendidikan dari kalangan masyarakat yang meningkat seiring dengan waktu tidak diiringi oleh kebijakan negara yang kondusif.

Elite-elite lebih banyak berpikir sempit dan jangka pendek. Ketulusan dan perjuangan bagaimana pendidikan bangsa ini maju menjadi luntur karena pikiran-pikiran sempit ini. Upaya untuk memajukan pendidikan bangsa ini adalah sebuah pekerjaan panjang dan tidak mungkin selesai besok. Kebiasaan berpikir jangka pendek telah membutakan mata hati kita, mau ke mana sebenarnya pendidikan kita ini?

Sebagai sebuah pekerjaan panjang, kita memerlukan visi untuk mencapainya. Bila visi pendidikan sudah gelap, lalu apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Terlalu banyak teladan dari bangsa lain dalam hal pendidikan. Mereka memiliki visi dan menyadari betul bahwa baik-buruk nasib bangsa akan ditentukan dari sini, bukan dari mana pun.

Pendidikan adalah roh pembangunan bangsa. Kemajuan pendidikan adalah kemajuan peradaban bangsanya. Begitu pula sebaliknya. Memang kita sudah sangat sering mendengar petuah-petuah semacam ini. Para elite juga begitu. Namun godaan untuk mempermainkan pendidikan masih saja sangat menggiurkan; menganggapnya sebagai lahan proyek yang bisa menguntungkan.

Minus visi

Pendidikan bangsa ini dicerminkan dari sejauh mana kebijakan pendidikan memberi fasilitas terbaik bagi warganya. Keberhasilan utama pemerintah dalam hal pendidikan adalah dalam konteks mensosialisasi arti penting pendidikan bagi masyarakat.

Kini kita menyaksikan, semiskin apa pun, setiap orang tua berjuang keras bagaimana generasinya mengenyam pendidikan. Mereka tidak mau melihat anaknya menjadi kuli seperti dirinya. Bahkan mereka yang ada di pedalaman pun demikian. Berkilo-kilo jarak sekolah ditempuh setiap hari oleh anak-anak kita dengan tujuan agar mereka bisa maju dan memiliki kehidupan lebih baik daripada orang tuanya.

Meski demikian, keberhasilan membangkitkan motivasi pendidikan ini justru bertepuk sebelah tangan. Pemerintah sejauh ini lebih baik dianggap gagal memberi fasilitas dan kemudahan bagi warganya untuk menempuh pendidikan. Hiruk-pikuk yang menyedihkan pada saat awal-awal ajaran baru sekolah dimulai merupakan bukti bahwa negara ini kehilangan kedigdayaan untuk memberikan yang terbaik buat warganya. Itulah yang dicerminkan dari perilaku elite yang merasa sadar akan arti pendidikan, tapi tidak jarang yang berperilaku melemahkan arti pendidikan.

Indonesia membutuhkan visi kebijakan yang tidak gamang. Salah satu jalan yang bisa diharapkan untuk merealisasi hal ini adalah political will yang tulus untuk memajukan pendidikan. ***