Saat mendengarkan pembacaan wasiat Prof. Oetarjo Diran (alm), 18 September 2013 lalu, di Aula Timur ITB, langsung terasa beliau menggunakan dan mensyukuri kemampuan bernalarnya. Guru besar teknik penerbangan ITB ini dalam wasiatnya telah menetapkan sendiri lokasi jenazahnya ingin disemayamkan jika meninggal, disolatkan, bahkan koordinat tempatnya ingin dimakamkan telah ditetapkan dengan cermat. Beliau bernalar sungguh-sungguh bagi hidupnya.

BERNALAR

Prof. Morrie Schwartz dan Mitch Albom

Saat memahami pernalaran pak Diran yang begitu logis menghadapi kehidupan dan kematian, langsung mengingatkan buku Selasa bersama Morrie (Albom, Gramedia, 1997). Di buku itu dikisahkan bahwa Prof. Morrie Schwartz meminta upacara pelepasan jenazah untuknya dilaksanakan saat masih hidup, agar beliau dapat melihat dan merasakannya. Ini kehidupan yang dinalar. Sebaliknya, betapa nirnalarnya pengumbaran kata-kata pujian yang tidak disampaikan bagi seseorang saat masih hidup, tetapi menunggu setelah terbujur kaku. Betapa nirnalarnya perilaku manusia Indonesia modern di kota maupun di desa yang mengadakan pesta pernikahan, memberi makan ratusan tamu, bahkan kadang sampai perlu berhutang.

Menyimak bagaimana hidup berbudaya bernalar dua guru agung seperti di atas sungguh menyejukkan pikiran dan jiwa. Kesejukan dari gema nalar ini pula yang terasa saat membaca pernyataan Wagub DKI, Ir. Basuki T. Purnama bahwa, “Dalam kehidupan bernegara”, kata Basuki, “konstitusi harus tetap dikedepankan ketimbang kitab suci.” (Kompas, 21 September 2013) Ini tentunya masuk akal, wajar, dan seharusnya demikian.

Kesejukan pikiran yang sama terasa saat mendengarkan pernyataan Dalai Lama dan Paus Francis akhir-akhir ini yang sarat nalar. Kehidupan religiositas menjadi hidup ceriah, menyenangkan, dipenuhi kebersahajaan, jauh dari membosankan apalagi kepongahan yang meyakini diri benar mutlak. Pesan-pesannya bukan menghakimi orang lain, tetapi tindakan dan ucapannya adalah gema ajakan berbuat bagi sesama. Saat kehidupan sudah menganaktirikan nalar, membaca pernyataan seperti di atas justru menjadi janggal, tetapi sungguh menyejukkan. Ucapan pak Basuki yang wajar, masuk akal, menjadi menggemparkan. Begitu lama tak mendengar nalar dalam bahasa penguasa kita.

Penguasa dan birokrat berbahasa, namun kalimat yang belum melalui proses bernalar yang matang. Kalimatnya merupakan perintah, nuansanya mengendalikan. Yang mungkin dilupakan banyak orang bahwa dari kalimat dan pernyataan seseorang, sebagian masyarakat kita dapat meresapi dan menakar kedalaman proses bernalar yang sudah dilaluinya. Buktinya banyak dari kita dapat tertawa terbahak-bahak menyimak orang-orang yang berbicara dengan kata-kata yang canggih tetapi tak tampak kedalaman proses bernalarnya.

Prof. Daoed Joesoef

Bernalar adalah satu unsur mutlak Republik ini. Bahkan dalam tulisannya di buku 90th pak Subroto, Prof. Daoed Joesoef mengungkapkan bahwa lagu Indonesia Raya juga merupakan hasil dari proses perenungan yang visionary, atau bermimpi agung.  Republik ini dibangun berdasar nalar dan bersumber pada sebuah mimpi agung. Republik ini dibangun dengan susunan gagasan yang masuk akal.

Jika Republik diimajinasikan Rocky Gerung sebagai gagasan minimum guna menyelenggarakan keadilan, kesetaraan, dan kemajemukan, tentunya hal ini baru mungkin terwujud jika pemimpin mampu berbahasa ke rakyat dengan masuk akal. Dan, selanjutnya, rakyat Republik harus mampu bernalar bersama pemimpinnya.

Kejenuhan banyak masyarakat terdidik hari ini pada gagasan penguasa bersumber pada ketakberhasilannya menunjukkan masuk akalnya gagasan tersebut. Sekarang, kebijakan-kebijakan publik yang kerap tak mempunyai dasar pemikiran kuat harus tetap berjalan. Apalagi, masyarakat tak diperbolehkan menyangkal kebijakan publik yang tak masuk akal, bahkan sampai dikafirkan jika tetap berseberangan. Misalnya, kebijakan pendidikan dasar sampai tinggi, seperti Ujian Nasional, Kurikulum 2013, Otonomi Perguruan Tinggi, sistem seleksi masuk mahasiswa baru dsb, harus berjalan terus walau meragukan dasar logikanya. Masyarakat dipaksa mematuhi gagasan walau tak masuk di akalnya.

KESALEHAN BERPIKIR

Kemudian, guru-guru agung ini juga menebarkan kesalehan. Namun, bukannya kesalehan permukaan, bukan pula kesalehan sebatas baju atau pernak-pernik lambang kesalehan. Kesalehan para guru agung ini tak langsung terlihat dengan mata naif. Kesalehannya sudah diolah lanjut dan larut mewujud menyatu dalam pemikiran. Oleh karenanya, penyimak perlu bernalar untuk mampu memahami dan merasakan kesalehan ini. Masalahnya, apakah kemampuan bernalar untuk memahami kesalehan berpikir ini masih dimiliki kebanyakan masyarakat kebanyakan? Semoga masyarakat sekarang masih mampu memahami kesalehan lebih jauh dari sekedar formalitas lambang dan ritual semata.

Khusus untuk pemimpin dalam dunia pendidikan atau budaya belajar di pemerintahan mendatang, kecuali memiliki kesatuan rasionalitas dan kesalehan pikiran itu, diperlukan pula kecakapan berpolitik. Politik dan pendidikan tidak tabu untuk bersentuhan. Sepatutnya, pemimpin kementerian pendidikan atau budaya belajar di pemerintahan mendatang piawai dalam berpolitik demi memperjuangkan nilai-nilai luhur pendidikan.

Yang perlu dihindari adalah memanfaatkan pendidikan untuk berpolitik. Sungguh berbahaya bagi Republik ini jika politisinya memperalat pendidikan sampai mengorbankan prinsip-prinsip pendidikan guna mempertahankan kekuasaanya. Jika ini terjadi, pendidikan akan kehilangan kebaikannya.

Pada akhirnya, seorang pemimpin apalagi penentu kebijakan dunia pendidikan dan kebudayaan ditentukan oleh gairahnya mencintai semua insan. Dan inilah puncak rasionalitas. Sangat tepatlah yang diucapkan Morrie Schwartz, bahwa tak ada tindakan manusia yang lebih rasional daripada mencintai. Jika sebuah kebijakan tak rasional, mungkin karena tak dilandasi cinta. ***