Antara / Prasetyo Utomo

Antara / Prasetyo Utomo

“Seraplah apinya sejarah, jangan abunya sejarah!” Kalimat ini diucapkan KH.Zawawi Imron di awal Januari 2013, ketika kami bertemu dan mendiskusikan berbagai hal. Kita akan merasa tercerahkan ketika berdiskusi dengan beliau, kala kita mendengarkan orasi-orasinya soal kebudayaan, mencermati tauziah-tauziahnya di berbagai pesantren atau majelis taklim dan juga menyimak saat beliau membaca puisi-puisi karyanya.

Di awal Januari 2013 ini, perhatian saya dan kita semua seakan juga tersedot oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan terhadap pasal 50 ayat (3) UU no 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakibatkan sekolah-sekolah dengan status RSBI harus dihapus.

Komentar dan tulisan bernada pro maupun kontra langsung bermunculan. Kesan saya, pro kontra itu lebih banyak yang hanya berdasar asumsi. Sesungguhnya, pemahaman utuh akan bisa didapat kalau kita membaca secara lengkap mulai UU no 20 th 2003 tentang Sisdiknas, Permendiknas no 78 tahun 2009 tentang RSBI-SBI, Panduan penyelenggaraan RSBI-SBI dan juga Surat Keputusan (bukan sekedar amar putusan) Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan pasal 50 ayat (2) UU no 20 tahun 2003. Apalagi kalau kita juga mencermati apa yang terjadi selama ini di sekolah-sekolah yang berstatus RSBI di berbagai tempat dan wilayah di Indonesia.

Apa yang saya kemukakan di tulisan ini sekaligus menanggapi tulisan Rhenald Kasali. Sebagai catatan, tulisan-tulisannya di berbagai media cetak selama ini selalu saya baca dan cermati. Saya selalu cenderung tercerahkan dan bersetuju dengan yang ia kemukakan, namun tidak sepenuhnya bersetuju untuk dua tulisan di harian Sindo yang tanggal 10 dan 17 Januari 2013.

Pertama soal bahasa. Rhenald Kasali menyatakan: “Banyak pendidik dan penegak hukum yang tak menyadari bahwa kemampuan berbahasa Inggris tak bisa dibentuk hanya oleh mata pelajaran bahasa Inggris yang hanya mengajar grammar.”  Kalau soal kemampuan berbahasa Inggris tidak bisa dibentuk hanya dengan mengajarkan grammar, tentu saya menyepakatinya. Justru karena itu strategi pembelajaran bahasa Inggris mestinya diubah, dari mengajarkan pengetahuan tentang bahasa Inggris menjadi ketrampilan berbahasa Inggris. Mengasah dan meningkatkan ketrampilan berbahasa Inggris tentu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah, ketika negara membuat kebijakan, bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran selain bahasa Inggris, yaitu sains dan matematika. Mengapa masalah? Karena jelas bertentangan dengan Sumpah Pemuda 1928 dan pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan bahasa Indonesia adalah bahasa Negara. Kalimat “Seraplah apinya sejarah, jangan abunya sejarah!” sangat relevan untuk memahami masalah ini. Sumpah Pemuda itu jangan dilihat dari terjadinya yang sudah 85 tahun lalu, tapi resapi dan amanahi semangatnya (apinya).  Semangat itu tidak boleh ditinggalkan sampai kapanpun. Bahasa Indonesia (bagi bangsa Indonesia) bukan sekedar alat komunikasi atau bahkan sekedar aturan tata bahasa  S-P-O-K (subyek-predikat-obyek-keterangan). Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu. Lebih dari itu, bahasa Indonesia adalah simbol KEDAULATAN. Karena itu,  justru sekolah Asing (diselenggarakan lembaga asing untuk siswa asing) di Indonesia mestinya diwajibkan untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Yang patut dipertanyakan dari kutipan pernyataan Rhenald Kasali di atas, benarkah banyak pendidik dan penegak hukum tidak menyadarinya ? Pernyataan itu didasarkan asumsi atau riset?  Pengajaran bahasa Inggris yang menitik beratkan pada grammar itu belum tentu karena ketidak pahaman pengajarnya, tapi perlu juga dicermati kurikulumnya dan juga Ujian Nasional untuk bahasa Inggrisnya. Problem lain dari bahasa Inggris dijadikan bahasa pengantar untuk sains dan matematika, daya serap siswa RSBI untuk pelajaran sains dan matematika tentu lebih rendah dibanding kalau diantar dengan bahasa Indonesia. Terbukti dari hasil Ujian Nasional selama ini, nilai yang dicapai siswa-siswa RSBI tidak lebih baik atau bahkan banyak yang lebih rendah dibanding siswa dari sekolah reguler.

Kedua, soal kurikulum. Sesuai dengan Permendiknas no 78 tahun 2009 dan Panduan Penyelenggaraan RSBI(setelah lima tahun diharapkan bisa menjadi Sekolah Bertaraf Internasional atau SBI) harus menerapkan kurikulum nasional ditambah kurikulum salah satu Negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) atau negara maju lainnya. Kurikulum bukan  sekedar materi pelajaran dan metode, tetapi juga memuat nilai-nilai, kearifan-kearifan lokal dan bahkan ideologi. Harus disadari, sampai jenjang sekolah menengah, pendidikan memiliki fungsi penting untuk membangun kerangka berpikir siswa yang selaras dengan akar budaya bangsanya. Sampai jenjang sekolah menengah itulah  internalisasi akar budaya bangsa mestinya berproses. Disinilah letak masalahnya. Nilai-nilai yang dianut bangsa lain belum tentu sesuai untuk bangsa Indonesia. Kearifan suatu bangsa belum tentu arif untuk kita. Apalagi ideologi, pasti berbeda. Konsep RSBI dengan menerapkan kurikulum plus jelas merupakan kesalahan fatal karena mengacaukan proses internalisasi itu. Bangsa yang tercerabut dari akar budayanya akan mudah dimanipulasi bangsa lain. Itje Chodidjah (aktivis pendidikan) dalam kesaksiannya di sidang MK menyatakan: “Secara holistik, pendidikan di Indonesia menyiapkan anak-anak Indonesia yang akan mengemban amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila pada zaman mereka, bukan saat ini.” Pernyataan yang penting untuk selalu kita ingat dan jalankan.

Ketiga soal latar belakang. Gagasan RSBI-SBI muncul dilatar belakangi: adanya sekolah bertaraf internasional di Indonesia, akan mengurangi jumlah anak Indonesia yang bersekolah dalam berbagai jenjang di luar negeri (pertimbangan devisa), lulusan SMA bertaraf  internasional yang hendak melanjutkan pendidikannya ke luar negeri diharapkan bisa langsung kuliah tanpa melewati jenjang pra universitas, globalisasi. Latar belakang ini jelas masalah. Sekolah yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (syarat untuk bisa jadi RSBI-SBI) yang mayoritas untuk siswa pintar golongan ekonomi atas, masih disubsidi negara(minimal lima tahun) ratusan  juta rupiah per tahunnya. Ini jelas tidak adil, karena masih banyak sekolah yang belum memenuhi SNP dengan fasilitas yang tidak layak  bahkan tidak sedikit yang bangunannya seperti kandang kambing. Celakanya, sekolah-sekolah yang kurang/tidak layak itu mayoritas siswanya dari golongan ekonomi bawah. Kebijakan seperti ini jelas memperlebar kesenjangan. Jadi ini bukan soal belum pahamnya banyak orang bahwa kita hidup dalam multi segment society seperti yang ditulis Rhenald Kasali.

Gugatan terhadap pasal 50 ayat (3) UU no 20 tahun 2003 yang dikabulkan MK itu jangan diartikan sebagai sikap anti peningkatan mutu pendidikan atau lebih naif lagi, anti bahasa Inggris.. Sesungguhnya, dibalik gugatan itu terkandung maksud mendesak atau bahkan memaksa pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia sejajar  dan kemudian melebihi negara lain. Kalau bisa gratis atau minimal dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat kebanyakan seperti yang juga dikemukakan Rhenald Kasali dalam tulisannya. Tentu upaya peningkatan mutu itu harus tetap dalam koridor perundang-undangan dan wawasan keIndonesiaan. Komitmen kebangsaan ini jangan diabaikan dengan alas an apapun.

Di akhir tulisan ini, saya kutipkan puisi pendek karya KH.Zawawi Imron sebagai berikut : “Dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut cerdik pandai yang hanya menjanjikan telur”.  Hemat saya, pendidikan Indonesia tidak boleh menghasilkan cerdik pandai yang hanya bisa menjanjikan telur atau bahkan hanya bisa memakan “telur” negeri ini. Maju terus pendidikan Indonesia! ***