Oleh: Ahmad Muchlis, Dosen Matematika, FMIPA Institut Teknologi Bandung

Hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 menempatkan Indonesia pada posisi rendah survei tersebut. Sebagaimana yang dituliskan Elin Driana (Kompas, 14/12/2012), peringkat Indonesia bahkan berada di bawah Palestina.

Hasil tersebut merupakan ancaman serius bagi bangsa dan negara Indonesia, sama seriusnya dengan ancaman narkoba, korupsi atau teroris. Untuk memahami keseriusan ancaman tersebut, pertama-tama kita perlu membaca data lain dari survei TIMSS tersebut.blackboard-lectures

TIMSS membagi pencapaian para siswa peserta survei ke dalam empat tingkat: rendah (low), sedang (intermediate), tinggi (high) dan lanjut (advanced), sesuai dengan pemenuhan sejumlah standar untuk masing-masing tingkat. Untuk TIMSS 2011, persentase siswa Indonesia yang mencapai tingkat rendah, sedang, tinggi dan lanjut dalam bidang sains berturut-turut adalah 54%, 19%, 3% dan 0%. Dalam bidang matematika, persentase tersebut berturut-turut adalah 43%, 15%, 2% dan 0%.

Persentase di atas bersifat kumulatif: peserta yang mencapai salah satu tingkat dihitung telah mencapai tingkat yang lebih rendah. Dengan demikian, sekitar separuh peserta Indonesia tidak mencapai standar terendah TIMSS 2011, yaitu sekitar 46% untuk sains dan sekitar 57% untuk matematika.

Sebagaimana dinyatakan oleh Elin Driana, hasil-hasil TIMSS konsisten dengan hasil PISA (Programme for International Student Assessment). Survei terakhir, PISA 2009, mengelompokkan peserta mulai dari tingkat 1 yang terendah sampai tingkat 6 yang tertinggi. Tingkat 2 dipandang sebagai tingkat terendah dengan potensi kemampuan yang memadai untuk hidup layak di abad ke-21. Pada PISA 2009 ini, sekitar 65% peserta Indonesia tidak mencapai tingkat 2 dalam sains. Persentase serupa untuk matematika adalah lebih dari 75%.

Angka-angka tersebut mengkhawatirkan karena penguasaan dasar-dasar sains dan matematika diyakini harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup di abad ke-21 ini. Dalam rekomendasi mereka kepada Pemerintah Amerika Serikat, para akademisi negara tersebut menyatakan: “Rakyat harus kenal dekat dengan konsep-konsep dasar sains, matematika, rekayasa, dan teknologi agar dapat berpikir kritis tentang dunia ini dan membuat keputusan cerdas dalam isu-isu pribadi dan kemasyarakatan.” [Preparing for the 21st Century: The Education Imperative, 1997].

Pada tingkat individu, seseorang dengan penguasaan dasar sains dan matematika yang rendah akan mudah terpedaya oleh rumor, kabar bohong (hoax) dan sains palsu (pseudo-science). Selain itu, ia juga akan mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Sebelum kita memasuki abad ke-21, UNESCO telah mengingatkan bahwa “Pekerjaan-pekerjaan yang sepenuhnya bersifat fisik digantikan dengan yang lebih intelektual, lebih bersifat mental, seperti mengendalikan, merawat dan mengawasi mesin, serta dengan kerja perancangan, pengkajian dan pengorganisasian, karena mesin akan menjadi lebih ‘cerdas’ ….” Pekerjaan-pekerjaan ‘baru’ ini menuntut pengetahuan dan kemampuan sains dan matematika yang lebih tinggi. Pernyataan UNESCO di atas muncul dalam Learning: The Treasure Within (1996) ketika mendiskusikan learning to do, salah satu dari empat pilar pendidikan.

Ketegangan yang terjadi akhir-akhir ini antara buruh dan pengusaha berkaitan dengan upah minimum boleh jadi merupakan konsekuensi hal di atas. Di satu sisi, kenaikan upah diperlukan para pekerja, tetapi jenis pekerjaan yang tersedia adalah padat karya yang hanya layak untuk upah rendah agar perusahaan tetap kompetitif.

Pada tingkat kolektif, rendahnya proporsi masyarakat yang menguasai sains dan matematika dengan baik berarti tidak tersedianya cukup sumber daya dengan keahlian memadai untuk mengembangkan sains dan teknologi. Selain itu, isu-isu sains teknologi tidak laku di masyarakat. Penyelenggara negara, baik legislatif maupun eksekutif, tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengambil keputusan terkait sains dan teknologi. Blunder kebijakan seperti penyebab hengkangnya Natiional Semiconductor dan Fairchild, dua perusahaan komponen elektronika, di tahun 1986 akan dengan mudah terulang.

Hal-hal tersebut akan menyulitkan kita untuk meraih kemandirian dalam sains dan teknologi. Industri yang berbasiskan teknologi tinggi tidak berkembang dan pada akhirnya Indonesia akan menjadi konsumen semata di pasar teknologi dunia.

Rendahnya pemahaman sains berakibat pula pada rendahnya kepekaan masyarakat terhadap persoalan-persoalan lingkungan dan juga pada rendahnya kemampuan untuk menjawab persoalanpersoalan itu. Akibatnya, masalah lingkungan tidak kunjung terselesaikan. Industri yang tidak berkembang akan digantikan oleh sektor informal. Perkembangan sektor ini, yang sulit disentuh regulasi, akan menyebabkan meningkatnya masalah sosial.

Skenario suram di atas dapat kita hindari dengan perhatian serius kepada pendidikan sains dan matematika. Kurikulum 2013 yang saat ini sedang dipersiapkan dapat menjadi pintu masuk kepada perbaikan pengajaran sains dan matematika di sekolah. Penekanan pada aspek karakter hendaknya tidak mengorbankan pelajaran-pelajaran sains dan matematika. Kemampuan dalam sains dan matematika akan membuka jalan kepada pilihan yang lebih luas dan beragam. Sejalan dengan ucapan bijak “kefakiran akan mendorong kepada kekafiran”, kurangnya pilihan akan mendorong kepada hilangnya karakter baik.***