Kurikulum 2013 Seperti Nasi yang Belum Matang

Posted by on 11 Jan 2014 in opini | 3 comments

Merefleksi Kebijakan Pendidikan 2013 dan Harapan 2014 [Bagian 1]
Artikel Jawa Pos, Metropolis Surabaya, 1 Januari 2014, hal. 24.

Tarik-menarik dan perdebatan tentang Kurikulum 2013 telah membuka 2013 dengan amat menguras energi. Menjelang 2014 pun, dialektika tentang implementasi kurikulum baru itu masih panas. Padahal, kurikulum ibarat hanya sebuah kendaraan yang amat bergantung kepada siapa sopirnya.

Perumpamaan antara kendaraan dan sopir itu muncul ketika Dewan Pendidikan Jatim mengadakan refleksi akhir tahun pendidikan pada medio Desember lalu di Batu. Dewan pendidikan dari kabupaten/kota menghadiri acara tersebut bersama kepala sekolah, pengamat, maupun media. Meski format forum lebih banyak ke regional, fokus pembahasan masalah-masalah justru lebih mengarah ke kebijakan nasional. Busur dan anak panah paling tajam membidik implementasi kurikulum baru, yakni Kurikulum 2013.

Kebijakan pendidikan pada 2013, termasuk di dalamnya kurikulum baru tersebut, dinilai menghasilkan hal-hal yang paradoksial dengan tujuan utama. Misalnya, tujuan pendidikan yang semestinya mengarah pada humanisasi justru menghasilkan fabrikasi, komodifikasi dan kapitalisasi pendidikan. Ingin meningkatkan mutu, yang terjadi malah menurunkan mutu.

Karena itulah, pakar pendidikan Prof. Joko Saryono menyebut tahun 2013 sebagai tahun penuh paradoks. Guru besar UNiversitas Negeri Malang itu berpendapat, salah satu penyebab paradoks tersebut adalah kecenderungan kebijakan pendidikan yang sibuk meniru dan mengadopsi pendidikan asing.

Kebijakan pendidikan seperti mengikuti bayang-bayang yang tidak pernah tergapai. Berlari-lari terus, tetapi tidak mampu mengajar apa yang harus dikejar. Negara-negara lain terus bergerak maju dengan konsep pendidikan yang terus berubah. Pengambil kebijakan pendidikan Indonesia malah masih seperti remaja yang hobi otomotif. Yaitu, suka bongkar pasang onderdil.

Pergantian kurikulum bertubi-tubi yang mirip bongkar pasang onderdil itu membingungkan sopirny. Yakni, guru. Mereka disodoro barang matang [sic: mungkin maksudnya belum matang] tanpa tahu cara memasaknya. Yang muncul kemudian adalah kepatuhan semu pada kurikulum yang instruktif. Guru, kepala sekolah, sampai kepala dinas pun memilih menurut meski ragu.

Ganti-ganti kurikulum itu juga menunjukkan bahwa Indonesia seperti tidak punya pijakan pendidikan yang jelas. Djoko mencontohkan negara-negara Tiongkok yang kini menduduki peringkat atas dalam peringkat Programme for International Student Assessment [PISA]. Sebut saja, Hong Kong, Cina Taipei dan Singapura.

Di sisi lain, negara-negara yang ekarang unggul dalam PISA, seperti Singapura, justru mengajarkan nilai-nilai pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Karena itulah, kiblat pendidikan semestinya berkiblat pada diri sendiri, kekayaan tata nilai bangsa sendiri. Karena tidak mau menengok kekayaan sendiri itulah, yang terjadi malah kebingungan, harus meniru siapa. Djoko memastikan tidak ada negara yang mutu pendidikannya baik membuat kebijakan yang tiruan, penuh sulapan dan akrobatik.

Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof. Zainudin Maliki mengajak pemangku pendidikan kembali pada substansi tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas. Yaitu, menjadikan manusia Indonesia takwa, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Semua pendidik selayaknya menjadikan tujuan itu sebagai starting point. Guru memulai prosesnya dengan nawaitu tersebut.

Dengan tujuan itu, seharusnya pendidikan mengarahkan pada memanusiakan manusia, bukan justru dehumanisasi. Salah satu indikator memanusiakan manusia itu adalah tercapainya semua kecerdasan [multiple intelligences]. Tidak boleh lagi didikotomikan yang didahulukan adalah kecerdasan kognitif, afektif atau psikomotor. Dia mencontohkan kebijakan Ujian Nasional [UN] yang cenderung hanya membidik kecerdasan kognitif. Yang didahulukan adalah lulus UN dengan nilai baik, tetapi dengan cara licik dan tidak jujur.

Karena itulah, sebenarnya harus disiapkan kurikulum yang menghasilkan anak pintar sekaligus jujur dan tulus. Zainudin berpendapat, sebenarnya Kurikulum 2013 memiliki ruang untuk itu.

Sayangnya, Kurikulum 2013 terburu-buru diterapkan. Kurikulum 2013 ibarat nasi yang belum matang, tetapi sudah dimakan seolah-olah sedang kelaparan. Akibatnya, yang terjadi justru perut kembung. Di masa mendatang, Zainudin berharap pemegang kebijakan pendidikan mau terbuka menerima pikiran-pikiran alternatif yang tulus. Harus terbuka dengan temuan-temuan pikiran baru. *** [Fathur Rozi] 

Bagian kedua bisa dibaca di tautan berikut >> http://www.bincangedukasi.com/otonomi-dan-resentralisasi.html

Read More

Pendidikan Kaum Hipokrit

Posted by on 30 Aug 2013 in opini | 0 comments

Tulisan ini dimuat di kolom Opini harian Kompas, 30 Agustus 2013

Oleh Mohammad Abduhzen [Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina; Ketua Litbang PB PGRI]

Menjelang bulan Ramadhan lalu, Lingkaran Survei Indonesia mengungkapkan bahwa 65,30 persen publik menganggap para elite politik hipokrit. Mereka bertindak tak sesuai ucapan: berbicara hal baik, tetapi tak mempraktikkannya (Kompas, 8/7/2013).

Hipokrit alias orang munafik dalam Al Quran digambarkan sebagai pendusta. Namun, mereka berpenampilan mengagumkan, bertutur kata memukau, dan (sensitif) mengira setiap teriakan keras ditujukan kepada mereka. Hadis Bukhari mencirikan kemunafikan dengan berbohong, ingkar janji, dan berkhianat.

Potensi hipokrisi sejatinya terdapat pada setiap orang. Ia berkembang dalam pengaruh lingkungan, dan hasil tarik-menarik di antaranya menentukan kecenderungan pilihan. Jika sebagian besar elite politik Indonesia hipokrit, untuk mengatasinya patut diketahui terlebih dahulu seperti apa lingkungan yang memengaruhinya.

“DEMOKRASI” KITA

Menurut Mohammad Hatta, demokrasi seharusnya lebih mudah diterapkan sebagai sendi negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, demokrasi kita seharusnya dapat menunjukkan kedaulatan rakyat yang lebih sempurna karena masyarakat kita bersendikan kolektivisme, tidak mengandung penyakit individualisme.

Dalam sifat asli desa Indonesia, kata Hatta, segala peraturan mengenai kepentingan hidup bersama diputuskan dengan jalan mufakat. Segala usaha yang berat, yang tak terpikul oleh orang seorang jadi usaha bersama, dikerjakan menurut dasar tolong-menolong. Sifat pertama adalah dasar bagi demokrasi politik, dan sifat kedua adalah sendi untuk menegakkan demokrasi ekonomi Indonesia.

Namun, dialektika politik nasional membawa demokrasi kita di era reformasi ini mengarah pada yang tak substansial. Prosedur demokrasi yang seyogianya memunculkan para pemimpin dan politisi yang mumpuni ternyata pada berbagai tingkatan hanya menghasilkan para elite yang mengingkari kepentingan rakyat. Penghormatan pada kebebasan sipil dan upaya pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial bersifat semu karena dikendalikan kekuatan uang.

Demokrasi yang secara substantif seharusnya menunjukkan kemampuan mengurangi ketimpangan politik, sosial, dan ekonomi justru berlaku sebaliknya. Perangkat-perangkat demokrasi kita seolah hanya memfasilitasi bertumbuhnya jiwa hipokrit dan koruptif pada elite politik yang berujung pada beragam kesenjangan dalam masyarakat.

Meskipun bangsa Indonesia memiliki sejumlah pengalaman menjalankan apa yang didefinisikannya sebagai demokrasi, bangsa ini tampak belum dewasa dalam berpolitik. Pertama, dinamika politik terus diwarnai sikap saling hujat, saling melecehkan di depan publik yang disaksikan dan dipahami oleh anak-anak dan pemuda kita sebagai cara berdemokrasi yang benar. Gagasan demokrasi yang diharapkan mengembangkan sikap toleransi atas bermacam perbedaan tak ditumbuhkan dengan serius, bahkan kerap dimanfaatkan beberapa pihak untuk memicu konflik horizontal di kalangan akar rumput. Banyak persoalan bangsa seperti dibiarkan mengambang karena para elite lebih sibuk dengan urusan pribadi dan partainya.

Kedua, kepemimpinan politik bersifat feodalistis dengan para pengikut yang fanatis dan tak kritis. Pola perekrutan parpol kebanyakan mengandalkan nepotisme dan popularitas sehingga anggota yang terhimpun tak punya basis ideologis, pengetahuan, dan keterampilan politik. Sementara kaderisasi dan pendidikan politik yang mestinya menjadi agenda terpenting partai politik diabaikan.

Dengan kondisi itu, citra politik yang diwariskan kepada generasi muda jadi sangat negatif dan bersifat transaksional.

PENDIDIKAN KITA

Sebagai subordinasi sistem sosiopolitik, lingkungan pendidikan kita bukan saja tak mampu membebaskan diri dari nilai-nilai hipokrisi dan praktik korupsi, juga turut melestarikannya. Berbagai program pendidikan yang menjanjikan perbaikan dan kemajuan, seperti profesionalisme guru, ujian nasional (UN), Kurikulum 2013, dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, kenyataannya hanya isapan jempol.

UN yang bertalu-talu dikatakan sangat berguna untuk pemetaan, pemacu semangat belajar, dan peningkatan mutu pendidikan nasional tidak terbukti. Setelah satu dekade UN diselenggarakan, kualitas pendidikan nasional belum menunjukkan tanda-tanda meningkat, bahkan menurun. Beberapa hasil survei internasional terakhir, seperti dari TIMSS, PIRLS, dan PISA, menunjukkan, murid Indonesia selalu berada di peringkat bawah dan bermasalah dengan kemampuan menalar.

Selain itu, UN juga telah menjadi semacam kurikulum diam (hidden curriculum) bagi pembentukan karakter buruk generasi muda. Sejumlah kepentingan, seperti tuntutan para kepala dan pejabat daerah agar angka kelulusan UN tinggi, ditambah sistem yang tak adil, telah memicu praktik kecurangan bersama guru dan murid. Konspirasi itu secara efektif telah menjadi praktikum yang menginspirasi bagi pewarisan nilai-nilai hipokrisi dan korupsi. Apalagi kenyataan itu seolah diafirmasi oleh berbagai kasus korupsi yang merebak di seantero Tanah Air.

Kisruh UN 2013, ditandai keterlambatan pencetakan soal dan penipisan lembar jawaban (hasil investigasi inspektorat menemukan indikasi korupsi), kiranya jadi penjelas bagi publik atas sikap aneh pemerintah yang tetap akan menyelenggarakan UN. Bahwa UN hanyalah proforma. Sikap kukuh pemerintah justru menunjukkan tingginya semangat hipokrisi dan korupsi di lembaga penanggung jawab pendidikan itu.

Demikian pula Kurikulum 2013. Berbagai asumsi dan visi muluk yang mendasari Kurikulum 2013 yang secara rancu terderivasi dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar sebenarnya sesuatu yang disadari tak akan terwujud. Gejala itu makin tampak pada pelatihan guru yang dimaksudkan mengubah pola pikir ternyata hanyalah ceramah massal hierarkis yang diselingi banyolan-banyolan klise. Namun, pemerintah selalu siap dengan jawaban bluffing atas inkonsistensi dan potensi kegagalan, seperti ungkapan “penerapan bertahap” dan atau “efek perubahan akan terjadi puluhan tahun mendatang”.

Hal lain adalah beragamnya sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri, khususnya jalur mandiri, lebih mempertimbangkan pemasukan daripada aspek kualitas. Sementara peningkatan kuota jalur undangan, yang mengandalkan nilai rapor sekolah, hingga 50 persen sangat berpotensi menimbulkan kecurangan sistemik pada sekolah di kemudian hari.

Kaum hipokrit tentunya tak hirau atas dampak buruk dari berbagai sikap dan kebijakan yang mereka perbuat bagi moralitas bangsa di masa depan. Sayangnya, kenyataan ini secara umum tak akan jadi lebih baik, bahkan setelah 2014. Menyaksikan sistem dan calon politisi dalam pemilu mendatang, tampaknya lingkungan politik dan pendidikan nasional masih akan jadi lahan “pembudidayaan” hipokrisi dan korupsi. ***

Read More

Merdeka Berilmu-Pengetahuan

Posted by on 20 Jun 2013 in opini | 1 comment

era_home_image_5_carouselDalam setahun belakangan ini, media kerap memberitakan bahwa pendidikan di Indonesia menekankan sisi kognitif.

Beberapa pekan lalu, Bapak Wamendik Prof. Musliar Kasim menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini terlalu menitik-beratkan pada aspek kognitif. Ini ulangan pernyataan Beliau, bahwa pendidikan sekarang hanya menitikberatkan pada kemampuan kognitif dan meminggirkan pendidikan karakter bangsa (Kompas Edukasi, 5 Mei 2012).

Terlebih, tak jarang pendidikan yang mengembangkan sisi kognitif dipertentangkan dengan pendidikan karakter. Bahkan, sesekali pendidikan yang menekankan sisi kognitif dituduh sebagai penyebab masalah, seperti tawuran. Misalnya di berita Tawuran Sahabatnya Pelajar (Republika Online, 7 Desember 2012) dituliskan: “Ada banyak hal yang menyebabkan pelajar lebih suka tawuran. Sistem pengajaran yang lebih mengutamakan aspek kognitif misalnya.”

Pencitraan negatif aspek kognitif ini diungkapkan dengan sangat tepat oleh Rocky Gerung. Dikatakannya bahwa sekarang ini sepertinya ada kejengkelan pada aspek kognitif.

Tentu tak pernah ada penelitian yang mengatakan semakin tinggi sisi kognitif seseorang, semakin tinggi peluang kekerasan. Yang terjadi justru pendidikan di Indonesia saat ini terlalu menceramahkan moral, sekaligus lalai menumbuhkan kecakapan berpikir kritis dan analitis.

Hasil survei Programme for International Student Assessment dan Trends in International Mathematics and Science Study berkala sejak sebelum 2000 sampai 2011 justru menunjukkan sisi kognitif siswa Indonesia sangat lemah dan stagnan. Memang betul siswa Indonesia sangat kuat dalam domain “mengingat”, yang tak butuh mengolah informasi. Namun, pada tingkatan yang perlu pemrosesan informasi, siswa Indonesia sangat lemah. Ini berarti pembelajaran Matematika dan IPA di Indonesia belum berhasil mengembangkan sisi kognitif.

Sisi kognitif dan karakter pada praktiknya mustahil dipisahkan. Keduanya beriringan. Sekolah yang berhasil dalam pendidikan karakter juga mengembangkan atmosfer yang mendukung dan merawat proses berpikir (Costa dan Kallik, 2009, hal 76).

Pengetahuan ilmiah

Sesudah menyalahkan pendidikan yang menekankan domain kognitif sebagai penyebab kekacauan sosial, kemudian tampaknya tercetus gagasan dan hasrat memorali pengetahuan ilmiah. Moral yang sejak 1980-an gagal ditumbuhkan melalui penataran ratusan jam sekarang hendak dipaksakan lewat jalan pintas lain, yakni disisipkan di pengetahuan ilmiah. Dari pergerakan elektron di Kimia sampai perhitungan akuntansi di Ekonomi disuntikkan perbendaharaan kata-kata moral. Penyusun Kurikulum 2013 secara gamblang mengompromikan pengetahuan ilmiah, tanpa rasa segan secuil pun.

Upaya memorali memang tak selalu salah, tetapi masalahnya moral yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah belum tentu sama dengan moral sehari-hari. Sikap jujur atau patuh terhadap hukum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, di matematika, misalnya, tak dikenal norma jujur. Jika siswa menuliskan 2 + 3 = 7, itu bukan tak jujur, tetapi salah. Jika seseorang menghitung luas persegi panjang dengan cara menjumlahkan–bukan mengalikan–panjang dan lebar, itu bukan tak patuh, tetapi salah. Dengan pemaksaan memorali ini, substansi disiplin keilmuan dibengkokkan, dicocok-cocokkan, hingga menghasilkan sains berwujud aneh dan keliru. Ini gambaran kelahiran pseudoscience/sains semu.

Pada satu ujung ekstrem, ada pendapat bahwa sains haruslah tetap sains, tak boleh dicemari unsur non-sains (Heidi H. Jacobs, 2010, hal. 43). Namun, sebenarnya menyisipkan etika masih wajar, asalkan tak melanggar hakikat pengetahuan ilmiah dan budaya ilmiahnya. Akademisian AIPI, Prof. Umar A. Jenie berpendapat bahwa etika dalam sains membuat pengembangan sains tetap di jalur untuk kemaslahatan manusia. Dan, dalam konteks Indonesia, etika tersebut harus diturunkan dari Pancasila.

Secara umum, setiap cabang pengetahuan ilmiah sudah mengandung moralnya sendiri. Lebih cerdas dan berguna sebenarnya mengenali sekaligus mengembangkan moral yang berasal dari hasil proses berilmu-pengetahuan. Contohnya, bertanggung jawab itu adalah norma alamiah yang terkandung dalam proses berilmu-pengetahuan, yakni senantiasa memberikan alasan pada setiap pernyataan ilmiah.

Dalam kasus kejadian pelanggaran hakikat berilmu-pengetahuan di tataran kebijakan nasional seperti disinggung di atas, sebenarnya sudah tersedia mekanisme pengendaliannya. Akademisi pendidikan tinggi sejatinya menjadi garda penjaga berjalannya hakikat keilmuan. Namun, mengapa mekanisme tersebut tidak berfungsi sekarang ini? Misalnya pada kekisruhan kasus UN dan Kurikulum 2013, dapat dilihat bagaimana justru kebanyakan perguruan tinggi menutup mata. Mempertaruhkan pendidikan tinggi dengan menerima mahasiswa baru berdasarkan UN yang terang benderang ringkih dasar pernalarannya sekaligus semrawut pelaksanaannya justru dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri. Kemudian, kenyataan penyusunan buku ajar untuk Kurikulum 2013 yang kurang saksama, dengan mutu meragukan, dan hanya 1,5 bulan (Kompas, Sosok, 7/6) juga tak meresahkan perguruan
tinggi.

Dengan tata kelola perguruan tinggi seperti sekarang, sulit mengharapkan akademisi peduli, merdeka berpendapat, dan gigih menyampaikan koreksi. Kemdikbud terkesan bak adi-rektorat untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pemikiran tentang perlunya kemerdekaan pengelolaan perguruan tinggi yang tak sekadar kemandirian mengurus keuangan ini disampaikan 20-an akademisi pada saat bertandang ke kantor Wakil Presiden, 21 Mei 2013.

Agar pengetahuan ilmiah dapat berkembang, bermanfaat, dan memajukan bangsa, perlu atmosfer yang menjamin kemerdekaan berilmu-pengetahuan. Untuk menciptakan atmosfer seperti ini dibutuhkan jajaran kepemimpinan yang percaya diri dan berdaya sehingga berani berbagi kewenangan serta kekuasaan. Ini senada pernyataan di Tajuk Rencana (Kompas, 4/6) bahwa Kemdikbud perlu melakukan reformasi birokrasi. Ini tak sulit. Jika menyusun buku ajar sekaligus melatih guru yang begitu rumit dengan sangat yakin dapat dikerjakan secepat kilat, semestinya menuntaskan reformasi atau revolusi budaya birokrasi sebelum tahun ini berakhir tak sulit.***

[Versi yang lebih pendek dari tulisan ini dimuat di Harian Kompas, 20 Juni 2013]

Read More

Berjuang di Pendidikan 2.0

Posted by on 20 May 2013 in opini | 0 comments

Dimuat di Media Indonesia, Senin 20 Mei 2013

Angka pada usia adalah keniscayaan, tetapi keterpakuan pada gagasan usang lah yang menakutkan. Terlebih, jika gagasan usang dipaksakan pada kebijakan pendidikan publik, akan membahayakan generasi mendatang.

Gagasan Usang

Pemaksaan gagasan usang dan tak sesuai itu juga yang kerap menjadi akar kebanyakan masalah pendidikan nasional. Padahal, syarat kesesuaian antara pendidikan dengan generasi anak sudah diingatkan, antara lain oleh Ali bin Abi Thalib ra: “Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya.”

Read More

Pemain Inti Dunia Pendidikan

Posted by on 8 Apr 2013 in opini | 1 comment

Kreshna Aditya – Inisiator Bincang Edukasi
Dimuat di Media Indonesia, 8 April 2013

Artikel MI

Setelah beberapa lama debat pro-kontra Kurikulum 2013 berlangsung secara intensif di berbagai forum maupun di media massa, hari Kamis, 28 Maret lalu, dalam sebuah forum sosialisasi di Jakarta, Mendikbud M. Nuh mengeluarkan pernyataan, “Sudah bukan saatnya lagi mendebat Kurikulum 2013.” Dalam acara yang sama, Mendikbud juga mengatakan bahwa “Kurikulum 2013 adalah soal akademik, bukan politik”.

Sebenarnya, di berbagai kampus seperti ITB, Unpad dan UI telah dilakukan diskusi akademik untuk mengkaji Kurikulum 2013 dari berbagai perspektif, mulai dari sains, bahasa, filsafat, sampai ke strategi implementasinya. Mendikbud mungkin terlewat mengetahui kajian akademik semacam ini karena sedang sibuk sosialisasi Kurikulum 2013 ke berbagai ormas, pemimpin daerah serta ke partai politik, bahkan berkunjung ke rumah ketua partai seperti diceritakan oleh salah seorang ketua umum partai politik. Tentu safari seperti itu lebih bisa kita sebut sebagai safari politik daripada safari akademik.

Read More