Harapan Baru Setelah Rezim UN

Posted by on 2 Apr 2015 in opini | 3 comments

Oleh: Y. Nugroho Widiyanto, Kandidat Doktor Ohio State University, Dosen FKIP Unika Widya Mandala Surabaya
Dimuat di Harian Kompas, 2 April 2015

Rezim ujian standar pendidikan secara nasional, secara singkat kita sebut UN, sudah berkuasa dalam beberapa dekade di Indonesia. Menteri datang dan pergi silih berganti, kurikulum berubah dari bandul satu ke bandul yang lain, tetapi semua takluk pada rezim ini.

Rezim UN sangat berpengaruh dalam mengatur mobilitas sosial dan ekonomi para siswa dari berbagai jenjang. Tak mengherankan, kesakrakalannya harus dijaga sebagai “Rahasia Negara”, diinapkan di kantor polisi sebelum diberikan kepada siswa, bahkan Densus Anti Teror pun ikut terlibat mengawalnya.

Read More

Prestasi Belajar

Posted by on 3 Mar 2014 in opini | 0 comments

Dimuat di Kompas Siang, 1 Maret 2014.

—–

SEBELUM kita disibukkan oleh gelombang tahunan Ujian Nasional 2014, membaca laporan The Learning Curve 2013 yang terbaru tentu menyesakkan dada banyak pemerhati pendidikan. Lagi-lagi kita berada di papan paling bawah, dan Finlandia di papan paling atas. Sigi ini mengukur capaian belajar anak-anak lulusan setara SMP.

Tulisan pendek ini mencoba mengupas apa yang dimaksud dengan prestasi belajar anak terutama di jenjang pendidikan dasar sembilan tahun, dan bagaimana peran orangtua dan sekolah dalam membantu anak mencapai prestasi tersebut.

Secara formal, prestasi anak akan diukur berdasarkan hasilan belajar (learning outcomes) yang diharapkan dalam dokumen kurikulum di jenjang formal anak. Jika anak mampu menunjukkan hasilan belajar yang diharapkan di akhir proses belajarnya di jenjang itu, anak tersebut kemudian dikatakan berprestasi.

Pertanyannya kemudian adalah apakah hasilan belajar yang penting untuk jenjang pendidikan dasar?

Apakah The Learning Curve memberi pelajaran penting? Apakah anak-anak belajar sesuatu yang berharga di sekolah? Jangan-jangan mereka hanya diarahkan untuk memuaskan ego guru dan orangtua serta demi statistik birokrat pendidikan, tetapi tidak belajar apa pun yang benar-benar berharga?

Jangan kaku

Saya berkeyakinan, sebenarnya anak-anak normal, apalagi cerdas, tidak membutuhkan kurikulum kaku yang dirancang dengan hati-hati. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kurikulum agak menghina kecerdasan banyak anak kita, tetapi manusia memang terlalu cerdas untuk diremehkan oleh kurikulum.

Eksperimen Sugata Mitra di India dan Inggris belum lama ini membuktikan bahwa anak-anak bisa belajar secara efektif dalam sebuah self-organized learning environment yang informal, tanpa kurikulum dan guru sekalipun!

Terlalu sibuk mendefinisikan hasilan belajar beserta semua proses dan evaluasinya dalam sebuah kurikulum seringkali justru mempersempit hasilan belajar yang bisa dicapai oleh seorang anak.

Inilah yang terjadi dengan semua hiruk-pikuk Kurikulum 2013. Bahkan di abad internet ini sekolah semakin tidak dibutuhkan, apalagi kurikulum!

Jika prestasi dikaitkan dengan hasilan belajar, maka prestasi setidaknya dirumuskan sendiri oleh anak, bukan oleh guru, apalagi oleh birokrat! Ini jika kita serius dengan student centered learning. Paling tidak, rumusannya didialogkan dengan anak.

Betapa sekolah melalui kurikulumnya bisa memiskinkan makna belajar dapat dilihat dari bagaimana pengertian prestasi saat ini seringkali dipersempit secara tidak perlu, terutama di jenjang pendidikan dasar, sehingga justru berpotensi tidak mendidik anak.

Memperoleh nilai rapor yang tinggi dan mengumpulkan berbagai trofi lomba seringkali dipakai sebagai ukuran prestasi. Semakin tinggi nilai Matematika dan sains dinilai sebagai prestasi hebat.

Prestasi di bidang seni dan olahraga kurang diapresiasi. Semakin banyak trofi dan sertifikat, dinilai lebih berprestasi. Anak dijadikan alat perpanjangan ego guru dan orangtua. Kelas-kelas akselerasi dijadikan pertanda keunggulan.

Ukuran prestasi

Ukuran-ukuran prestasi itu seringkali juga bersifat individual. Karya kelompok kurang dihargai. Apa yang dilakukan anak bagi tetangganya di sekitar rumah tidak dinilai penting dalam portofolio anak.

Pramuka dan kegiatan di luar sekolah mati sepi peminat. Yang ramai justru lembaga bimbingan ”belajar”, padahal sesungguhnya cuma tempat menghafal siasat-siasat jitu untuk menghadapi tes-tes pilihan berganda.

Seorang kawan seniman mengusulkan bahwa lulusan pendidikan dasar paling tidak telah memiliki konsep diri yang jelas (learning how to be), serta mencapai kemandirian belajar. Tahu bagaimana caranya belajar (learning how to learn). Saya sependapat. Belajar menjadi kebiasaan hidup sehari-hari yang menyenangkan. Belajar tidak dikaitkan dengan ujian apa pun, tetapi sebuah sikap sehari-hari. Membaca, menulis, praktik, dan berbicara menjadi keterampilan yang sudah dikuasai.

Sekolah-sekolah di Indonesia saat ini disibukkan dengan banyak hal kecuali belajar. Anak-anak pulang hingga sore, disibukkan dengan try-outs bertubi-tubi, tetapi tidak membaca koran dan buku-buku. Apalagi menulis! Tidak ada waktu untuk itu.

Budaya membaca dan menulis tidak berkembang. Budaya bicara pun tidak. Sementara itu praktik dan pengalaman sehari-hari di luar sekolah tidak dihargai. Padahal pengalaman itu bagian penting dari belajar.

Peran orangtua di rumah akan semakin penting di abad ke-21. Sekolah hanya warung dekat rumah yang menyediakan makan siang. Sarapan dan makan malam tetap di rumah.

Peran orangtua adalah mengembangkan konsep diri anak yang unik, serta menyediakan lingkungan yang mendorong kegemaran membaca, menulis, dan berbicara bebas, serta menghargai pengalaman yang diperoleh di luar sekolah. Itulah prestasi yang patut dipikirkan oleh kita. ***

Read More

Antara Mempertahankan Otonomi dan Resentralisasi

Posted by on 11 Jan 2014 in opini | 0 comments

Merefleksi Kebijakan Pendidikan 2013 dan
Harapan 2014 [Bagian 2]
Artikel Jawa Pos, Metropolis
Surabaya, 1 Januari 2014, hal. 24. Beragam tragedi
mewarnai implementasi kebijakan pendidikan selama otonomi daerah.
Banyak pula prestasi yang mengagumkan. Namun, prestasi-prestasi itu
seperti tenggelam dalam karut-marut problema yang
berkepanjangan.
Problema yang paling merisaukan adalah
kecurangan Ujian Nasional [UN], pergantian kurikulum, ketidak
beresean rekruitmen sekalugus pemetaan dan kesejahteraan guru,
hingga kentalnya politisasi oleh birokrat daerah. Dewan Pendidikan
Jawa Timur menangkap refleksi berbagai problema tersebut dari
perwakilan dewan pendidikan di kabupaten/kota dalam refleksi
pendidikan 2013 pada pertengahan Desember 2013. Karena refleksi
pendidikan 2013 banyak dihadiri bukan birokrat, pengungkapannya pun
lebih transparan. Perwakilan kabupaten/kota lantas meluapkan
“insiden-insiden” pendidikan di daerah masing-masing. Salah satu
keluhan itu adalah berbagai pelatihan guru yang kurang berkualitas.
Sertifikasi guru yang lebih banyak menignkatkan kekayaan
penerimanya daripada keterampilan mengajar. Ada daerah yang
kekurangan guru SD hingga 700 orang, tetapi justru kelebihan guru
SMP sampai 300 orang karena ketidamerataan tenaga pendidikan.
Daerah lain mengeluhkan ketidakpastian regulasi. Ada yang mengeluh
dilaporkan Komnas HAM lantaran mengeluhkan siswa yang terlibat
trafficking. Sekolah swasta merasa tertekan oleh
kebijakan dinas pendidikan. Ada pula daerah yang “ngawur” dalam
mengelolan pendidikan. Mulai asal tunjuk kepala dinas pendidikan.
Misalnya, karena dinlai dekat bupati, bekas kepala dinas pasar pun
diplot jadi Kadispendik. Sebaliknya, figur yang mumpuni dalam
pendidikan justru ditempatkan di posisi yang tidak semestinya
karena tidak menurut. Banyak pula keluhan tentang proses rekrutment
CPNS guru yang kental aroma korupsi, kolusi dan nepotisma [KKN].
Letupan-letupan daerah tersebut memuara pada keresahan lantaran
kerasnya intervensi terhadap ranah pendidikan. Ada keinginan agar
ranah pendidikan itu bisa otonom. Tidak dikotak-kotak birokrat yang
berjuang untuk politik atas nama pendidikan. Birokrat yang
cenderung membela kepentingan birokrasi sendiri. Namun, “ideologi”
seperti itu tidak hanya terkesan eksklusif, tetapi juga lebih
merupakan utopia. Pendidikan tidak mungkin lepas dari faktor sosial
yang lain. Di antara banyaknya masalah di daerah tersebut,
muncullah keinginan untuk mengembalikan lagi pendidikan kepada
pemerintah pusat alias resentralisasi. Desentralisasi pendidikan,
misalnya, membuka praktik-praktik yang mencederai pendidikan itu
sendiri. Kecurangan masal ujian nasional diawali dari instruksi
kepala daerah kepada kepala dinas pendidikan, lalu turun ke sekolah
dan guru agar menghalalkan segala cara. Yang penting, hasil ujian
nasional baik. Resentralisasi pendidikan diharapkan mampu
memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Pusat bisa memiliki
kewenangan penuh lagi untuk mengatur kembali rekrutmen, peningkatan
kapasitas serta kesejahteraan guru, hingga penyediaan anggaran.
Namun, apakah resentralisasi pendidikan itu pasti bakal mampu
menyelesaikan semua permasalahan di daerah? Jawaban atas
persoalan-persoalan daerah tersebut adalah perencenaan dan peta
jalan yang terbaik. Resentralisasi yang bersifat instruktif dan
totaliterisme tetap saja mempunya kelemahan. Sebab, resentralisasi
seperti itu mengabaikan inisiatif, keberagaman, kearifan lokal dan
kemampuan daerah. Penyusunan perencanaan sejak awal harus
melibatkan daerah-daerah dan pemangku kepentingan pendidikan lain.
Tidak ada lagi kebijakan yang tiba-tiba seperti turun dari langit
dan harus dilaksanakan daerah. Atau, kebijakan yang berubah-ubah
dan tidak konsisten yang memicu kebingungan. Atau, kebijakan yang
seolah-olah otonomi, tapi sebenarnya hanyalah resentralisasi
terselubung. Ada pembagian yang transparan, jujur dan jelas antara
pusat dan daerah. Dengan begitu, penanganan persoalan-persoalan di
daerah akan matang di pusat dan mulus saat turun ke daerah.
Pelibatan daerah dan pemangku pendidikan lain bakal menghasilkan
perencanaan kebijakan lebih komprehensif dan pro perubahan. Itu
merupakan tuntutan perubahan dan persaingan global. Pendidikan
tidak bisa lagi berjalan dengan kebijakan yang hanya bertahan,
meniru-niru, apalagi coba-coba. *** [Fathur
Rozi]
Bagian pertama bisa dilihat di tautan berikut
>> http://www.bincangedukasi.com/kurikulum-2013-belum-matang.html

Read More

Kurikulum 2013 Seperti Nasi yang Belum Matang

Posted by on 11 Jan 2014 in opini | 3 comments

Merefleksi Kebijakan Pendidikan 2013 dan Harapan 2014 [Bagian 1]
Artikel Jawa Pos, Metropolis Surabaya, 1 Januari 2014, hal. 24.

Tarik-menarik dan perdebatan tentang Kurikulum 2013 telah membuka 2013 dengan amat menguras energi. Menjelang 2014 pun, dialektika tentang implementasi kurikulum baru itu masih panas. Padahal, kurikulum ibarat hanya sebuah kendaraan yang amat bergantung kepada siapa sopirnya.

Perumpamaan antara kendaraan dan sopir itu muncul ketika Dewan Pendidikan Jatim mengadakan refleksi akhir tahun pendidikan pada medio Desember lalu di Batu. Dewan pendidikan dari kabupaten/kota menghadiri acara tersebut bersama kepala sekolah, pengamat, maupun media. Meski format forum lebih banyak ke regional, fokus pembahasan masalah-masalah justru lebih mengarah ke kebijakan nasional. Busur dan anak panah paling tajam membidik implementasi kurikulum baru, yakni Kurikulum 2013.

Kebijakan pendidikan pada 2013, termasuk di dalamnya kurikulum baru tersebut, dinilai menghasilkan hal-hal yang paradoksial dengan tujuan utama. Misalnya, tujuan pendidikan yang semestinya mengarah pada humanisasi justru menghasilkan fabrikasi, komodifikasi dan kapitalisasi pendidikan. Ingin meningkatkan mutu, yang terjadi malah menurunkan mutu.

Karena itulah, pakar pendidikan Prof. Joko Saryono menyebut tahun 2013 sebagai tahun penuh paradoks. Guru besar UNiversitas Negeri Malang itu berpendapat, salah satu penyebab paradoks tersebut adalah kecenderungan kebijakan pendidikan yang sibuk meniru dan mengadopsi pendidikan asing.

Kebijakan pendidikan seperti mengikuti bayang-bayang yang tidak pernah tergapai. Berlari-lari terus, tetapi tidak mampu mengajar apa yang harus dikejar. Negara-negara lain terus bergerak maju dengan konsep pendidikan yang terus berubah. Pengambil kebijakan pendidikan Indonesia malah masih seperti remaja yang hobi otomotif. Yaitu, suka bongkar pasang onderdil.

Pergantian kurikulum bertubi-tubi yang mirip bongkar pasang onderdil itu membingungkan sopirny. Yakni, guru. Mereka disodoro barang matang [sic: mungkin maksudnya belum matang] tanpa tahu cara memasaknya. Yang muncul kemudian adalah kepatuhan semu pada kurikulum yang instruktif. Guru, kepala sekolah, sampai kepala dinas pun memilih menurut meski ragu.

Ganti-ganti kurikulum itu juga menunjukkan bahwa Indonesia seperti tidak punya pijakan pendidikan yang jelas. Djoko mencontohkan negara-negara Tiongkok yang kini menduduki peringkat atas dalam peringkat Programme for International Student Assessment [PISA]. Sebut saja, Hong Kong, Cina Taipei dan Singapura.

Di sisi lain, negara-negara yang ekarang unggul dalam PISA, seperti Singapura, justru mengajarkan nilai-nilai pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Karena itulah, kiblat pendidikan semestinya berkiblat pada diri sendiri, kekayaan tata nilai bangsa sendiri. Karena tidak mau menengok kekayaan sendiri itulah, yang terjadi malah kebingungan, harus meniru siapa. Djoko memastikan tidak ada negara yang mutu pendidikannya baik membuat kebijakan yang tiruan, penuh sulapan dan akrobatik.

Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof. Zainudin Maliki mengajak pemangku pendidikan kembali pada substansi tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas. Yaitu, menjadikan manusia Indonesia takwa, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Semua pendidik selayaknya menjadikan tujuan itu sebagai starting point. Guru memulai prosesnya dengan nawaitu tersebut.

Dengan tujuan itu, seharusnya pendidikan mengarahkan pada memanusiakan manusia, bukan justru dehumanisasi. Salah satu indikator memanusiakan manusia itu adalah tercapainya semua kecerdasan [multiple intelligences]. Tidak boleh lagi didikotomikan yang didahulukan adalah kecerdasan kognitif, afektif atau psikomotor. Dia mencontohkan kebijakan Ujian Nasional [UN] yang cenderung hanya membidik kecerdasan kognitif. Yang didahulukan adalah lulus UN dengan nilai baik, tetapi dengan cara licik dan tidak jujur.

Karena itulah, sebenarnya harus disiapkan kurikulum yang menghasilkan anak pintar sekaligus jujur dan tulus. Zainudin berpendapat, sebenarnya Kurikulum 2013 memiliki ruang untuk itu.

Sayangnya, Kurikulum 2013 terburu-buru diterapkan. Kurikulum 2013 ibarat nasi yang belum matang, tetapi sudah dimakan seolah-olah sedang kelaparan. Akibatnya, yang terjadi justru perut kembung. Di masa mendatang, Zainudin berharap pemegang kebijakan pendidikan mau terbuka menerima pikiran-pikiran alternatif yang tulus. Harus terbuka dengan temuan-temuan pikiran baru. *** [Fathur Rozi] 

Bagian kedua bisa dibaca di tautan berikut >> http://www.bincangedukasi.com/otonomi-dan-resentralisasi.html

Read More

Nilai Ujian Tinggi Tak Berarti Kognisi Tinggi

Posted by on 19 Dec 2013 in blog | 0 comments

Beberapa waktu lalu para peneliti dari MIT, Harvard University dan Brown University merilis hasil penelitian tentang keterkaitan antara nilai ujian standar [standardized test] dengan kemampuan kognisi siswa. Secara ringkas hasilnya tidak mengejutkan dan seperti yang sudah diketahui oleh para pendidik, bahwa siswa dengan nilai ujian standar yang tinggi bukan berarti ia memiliki kemampuan kognisi tingkat tinggi pula.

Penelitian dilakukan terhadap 1.400 siswa kelas 8 di sekolah negeri di Boston. Para peneliti menemukan bahwa beberapa sekolah berhasil meningkatkan nilai siswa pada ujian Masschusetts Comprehensive Assessment System [MCAS], namun ternyata sekolah-sekolah itu tak berpengaruh pada performa siswa dalam uji kemampuan fluid intelligence. Beberapa kemampuan yang termasuk ke dalam fluid intelligence semisal: kecepatan mengolah informasi, kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah abstrak serta kemampuan bernalar dan berlogika. Kemampuan ini juga sering disebut termasuk ke dalam high order of thinking.

Para peneliti menghitung bahwa variasi sekolah mempengaruhi nilai MCAS siswa sebesar 24-34%, namun hanya berpengaruh 3% pada performa fluid cognitive siswa, alias tidak signifikan. Siswa yang dipilih secara acak dari sekolah dengan performa baik memang memiliki nilai MCAS yang lebih tinggi, tapi tidak ada perbedaan signifikan pada kemampuan fluid cognitive.

Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari penelitian ini. Pertama, ujian standar memang memiliki berbagai keterbatasan, maka tak selayaknya dijadikan fokus utama yang menggambarkan kualitas pendidikan secara utuh, lebih-lebih digadang-gadang sebagai obat dewa untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Tahun lalu, Staf Khusus Mendikbud pernah menulis tentang Ujian Nasional sebagai multimeter yang mengukur kemampuan kognitif siswa secara utuh, mulai dari hapalan sampai dengan analisa dan sintesa. Klaim semacam ini jelas berlebihan, seperti ditunjukkan pada penelitian MIT terhadap MCAS yang sejenis [malah mungkin lebih berkualitas]. Ujian Nasional, sebagaimana telah ditunjukkan melalui perbandingan dengan berbagai pemetaan pendidikan global, telah mendorong anak-anak kita berfokus pada kemampuan low order of thinking. Klaim bahwa Ujian Nasional adalah multimeter yang mencandra kemampuan siswa secara luas dan mendalam harus ditolak.

Pelajaran kedua dari penelitian ini adalah tentang apa yang sebenarnya diajarkan oleh persekolahan formal. Bila kita lihat, perbedaan sekolah berpengaruh pada nilai ujian standar namun tidak berpengaruh pada kemampuan fluid cognitive. Maka tampak bahwa persekolahan formal memang tidak berfokus mengembangkan kemampuan fluid cognitive atau high order of thinking pada diri siswa. Patut menjadi pertanyaan, kemampuan apa yang penting untuk dimiliki siswa agar siap hidup di abad ke-21 ini, serta apakah sekolah telah membekali mereka dengan kemampuan itu.

Seperti dikatakan oleh John Gabrieli dalam wawancara tentang penelitiannya, profesor neurosains dari MIT, penelitian ini bisa jadi pemantik bagi kita untuk memperbaiki sekolah agar memperhatikan pengembangan kemampuan fluid intelligence siswa. Walau kemampuan low order of thinking dan crystallized knowledge juga penting dimiliki siswa, namun siswa juga memiliki dimensi kecerdasan lain yang bisa jadi lebih penting untuk dimiliki saat ini dan tidak layak diabaikan.

Terakhir, berbagai kebijakan pendidikan yang bersifat nasional memang selayaknya diuji oleh penelitian yang menelaah dari banyak aspek, seperti yang dilakukan oleh MIT, Harvard dan Brown University terhadap MCAS ini. Kita perlu mendorong berbagai badan penelitian serta perguruan tinggi untuk menguji efektivitas dan klaim program pendidikan yang dicanangkan pemerintah, baik yang baru berjalan seperti Kurikulum 2013, maupun yang sudah berjalan lama seperti Ujian Nasional. ***

 

Read More