Prof. Daniel M. Rosyid
Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Penasehat Dewan Pendidikan Jatim

 

DALAM waktu kurang dari dua bulan ini kita disuguhi peristiwa tawuran antar pelajar SMA, terutama di Jakarta.  Di luar dugaan banyak orang, ternyata yang tewas setiap tahunnya sudah belasan siswa. Lalu dari Makassar kita menyaksikan, lagi-lagi, kali ini tawuran mahasiswa sebuah PTN yang mendidik calon guru dan disempurnakan dengan pembakaran kampus mereka sendiri. Dalam peristiwa terakhir ini dua mahasiswa dari jurusan seni tewas ditangan mahasiswa teknik. Kemendikbud kemudian disibukkan dengan persoalan sanksi pada siswa dan sekolah, serta pada mahasiswa dan kampus yang terlibat tawuran.

Hemat saya, tawuran pelajar dan mahasiswa yang semakin marak ini seharusnya dicermati secara lebih seksama sebagai tanda dari sebuah persoalan yang lebih pelik. Melokalisir masalah tersebut sekedar anarkisme oknum siswa dan mahasiswa jelas kurang tepat. Dari sudut kebijakan, murid tidak boleh begitu saja divonis bersalah. Dalam banyak kasus, murid seringkali hanyalah korban dari sebuah kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang keliru. Tentu saja lingkungan juga menentukan, tapi jika guru adalah ujung tombak proses belajar, maka masalahnya pasti berasal dari guru : guru yang tidak cakap atau tidak kompeten.

Guru yang tidak cakap itulah yang banyak memenuhi sekolah-sekolah kita saat ini. Guru yang gagap menerjemahkan standar pendidikan menjadi besaran rancangan pembelajaran di sekolah masing-masing secara kreatif. Guru yang tidak lagi pernah dididik dan dilatih . Guru yang malas membaca lagi, apalagi menulis.  Guru yang sekedar menjadikan sekolah sebagai tempat bekerja mencari makan, bukan guru yang menjadikan sekolah sebagai tempat murid belajar memaknai kehidupannya. Guru seperti inilah yang menjadikan sekolah sebagai tempat yang pengap dan sempit bagi ekspresi kebanyakan murid. Saat ruang kota semakin kehilangan ruang publik, maka tawuran adalah bentuk ekspresi negatif yang wajar murid yang tidak menemukan ruang ekspresi yang lapang dan dipandu guru-gurunya.

Pertanyaannya adalah : bagaimana guru-guru kita bisa menjadi sedemikian buruk dan tidak kompeten  ? Sertifikasi guru terbukti gagal memperbaiki kinerja guru. Pastilah ada kesalahan dalam proses pembinaan guru. Jika yang terjadi memang demikian, Kemendikbudlah yang paling bertanggungjawab, di era otonomi sekalipun. Apakah kebijakan pendidikan sudah mendorong pembinaan kompetensi guru  secara berkelanjutan ? Sayang sekali tidak.

Guru, selama bertahun-tahun adalah sosok yang terabaikan. Lihatlah bagaimana guru-guru PAUD, SD, SMP, hingga SMA begitu mudah diintimidasi oleh birokrat pendidikan di daerah. Organisasi guru semacam PGRI.boleh dikatakan nyaris tak terdengar lagi. Lihatlah nasib IKIP. Seorang alumni IKIP pernah berkata : sebelum menjadi universitas, IKIP hidup segan mati tak mau. Setelah menjadi universitas, kematiannya diresmikan.

Potret buram guru ini kemudian telah dikonfirmasi oleh hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang  jeblok, mengecewakan. Lebih dari separuh guru, bahkan yang sudah tersertifikasi, peserta UKG tidak lulus, sementara yang luluspun nilainya pas-pasan. Anehnya, selama beberapa tahun belakangan, kelulusan Ujian Nasional nyaris 100%. Bagaimana menjelaskan dua fakta paradoksal ini?

Jika guru masih kita percayai sebagai kunci dalam kesuksesan belajar siswa, maka kelulusan siswa yang hampir 100% dalam UN, jika UN valid seperti diklaim Kemendikbud selama ini,  pasti tidak ditentukan oleh guru yang  terbukti banyak tidak lulus UKG itu. Ada pemain lain yang ikut menentukan keberhasilan UN. Tapi pasti  bukan guru. Lalu apa atau siapa itu  ?

Jika hasil UKG valid, pastilah hasil UN tidak valid seperti yang dikatakan banyak pengamat dan guru sendiri. Tapi jika keduanya valid, berarti murid tidak lagi membutuhkan guru untuk lulus UN. Lalu buat apa sekolah  ? Apakah rapor sekolah (yang dibuat oleh guru dan akan dipakai untuk bahan seleksi masuk jenjang pendidikan berkutnya) valid  ? Apakah  sebaiknya sekolah dibina oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar saja seperti yang sudah banyak terjadi belakangan ini ?

Tapi Kemendikbud masih bersikeras bahwa UN valid dan sangat efektif untuk memaksa siswa belajar. Bahkan Mendikbud sudah memastikan bahwa UN 2013 akan tetap dilaksanakan.  Banyak laporan masyarakat, dan pengamat yang menunjukkan banyaknya kecurangan yang terjadi pada UN. Hampir semua rektor meragukan validitas hasil UN sehingga seleksi masuk PTN mesti dilakukan melalui sistem seleksi masuk tersendiri, tidak menggunakan hasil UN SMA.

Sementara itu UN memang secara efektif berhasil mendorong semangat belajar siswa. Tapi sayang, semangat tinggi itu untuk mempelajari hal-hal yang tidak penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatkan ketrampilan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan untuk kehidupan abad 21. Bahkan semangat itu bisa ditunjukkan oleh lamanya murid belajar hingga malam hari, tidak di sekolah, tapi di lembaga-lembaga bimbingan belajar. Inilah yang menjelaskan angka kelulusan UN yang tinggi. Ketrampilan yang didorong oleh UN itu begitu tidak bergunanya sehingga wujud dalam perilaku buruk para pelajar : konsumerisme, narkoba, pornografi, dan tentu saja, tawuran. Yang dipelajari di sekolah dan diulang kembali di lembaga bimbel itu hanya digunakan saat beberapa hari pelaksanaaan UN saja. Setelah itu menguap karena dilupakan.

Jadi jelas tidaklah bijaksana menghukum murid dan sekolah yang terlibat dalam tawuran. Ini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sekolah dan guru adalah korban kebijakan pendidikan yang gagal membangun budaya pelayanan bagi murid sebagai koprodusen jasa pendidikan. Murid adalah korban budaya sekolah yang buruk. Yang perlu dilakukan adalah perubahan kebijakan pendidikan yang membangun budaya pelayanan di sekolah, yang membina martabat guru, menjadikannya sebagai sosok yang mandiri dan berdaya, menghargainya sebagai ujung tombak pendidikan dan menjadikannya pribadi yang pantas diteladani oleh murid-muridnya sendiri. Dalam konteks itu UKG adalah kebijakan awal yang tepat, namun tidak boleh berhenti di sini. Sedang UN jelas kebijakan yang tidak tepat karena terbukti menghilangkan kegembiraan belajar di sekolah, mereduksi pendidikan menjadi sekedar drills yang membosankan, dan memerosotkan wibawa guru di bawah instruktur lembaga bimbingan belajar.

Maka jika baik UKG maupun UN tidak valid, maka kesimpulan berikut ini tak terelakkan validitasnya: bahwa UKG dan UN dilakukan dengan main-main, tidak profesional, dan hanya terus dilakukan karena proyek besar yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi jelas telah merugikan murid dan guru.serta mendisorientasikan pendidikan ke arah yang keliru. Dengan biaya ratusan milyar Rupiah, apakah kebijakan UN pantas dan etis diteruskan? Secara hukum prosedural mungkin pantas, tapi secara etis UN 2013 tidak layak diteruskan.***