Analisa Semantik Amar Putusan MA tentang UN No.3
Oleh Semino Hadisaputra

 

Pro-kontra UN telah sampai ke MA, diputus oleh MA, dan melahirkan amar putusan MA yang pro-kontra juga. Pro-kontra memang boleh tetap berjalan, namun kepastian hukum harus dihormati dan ditegakkan, tidak boleh ‘dikadali’ dengan argumen asal yang menabrak kebenaran logika atau proposisi yang terkandung dalam diktum putusan MA.

Kepastian hukum yang bersumber dari dokumen objektif amar putusan MA telah dipersilisihkan. Pihak kemendiknas bersikukuh dengan tafsirnya sendiri atas putusan MA, sementara para penuntut dan pendukung penghentian UN menyatakan bahwa pelaksanaan UN adalah pembangkangan hukum karena gugatan mereka telah dimenangkan oleh MA.

Untuk menjawab pertentangan itu, perlu analisa yang logis dan objektif. Untuk itu ilmu studi tentang makna yaitu semantik dan logika bisa digunakan sebagai pisau analisa yang objektif. Analisa semantik amar putusan MA itu akan memperjelas makna sebenarnya agar kepastian hukum bisa ditegakkan.

 

Klaim Kemendikbud

Klaim Kemendikbud bahwa UN tidak melanggar hukum bedasarkan tafsirnya sendiri dengan berbagai argumen. Pertama, argumen berdasarkan fakta sejarah bahwa UN pernah diperdebatkan dan UN tetap berjalan dan Mendikbud berkesimpulan bahwa mempersoalkan UN adalah cerita lama dan ketinggalan jaman.Kedua, argumen berdasarkan keyakinan bahwa Kemendikbud telah melaksanakan semua perminataan yang tertuang dalam putusan MA. Karena itu menurut Kemendikbud UN tidak melanggar hukum.Ketiga, tidak ditemukan kata melarangatau stop UN atau tidak ada kata harus.Karena tidak ada salah satu diantara kata tersebut Kemendikbud menganggap tidak ada larangan menyelenggarakan UN. Kemendikbud menganggap bahwa pendapat itu benar karena juga diperkuat oleh kawan kawan DPR yang katanya turut mengecek ke MA. Maka menurut Kemendikbud persoalan legalitas UN telah selesai.

 

Amar putusan MA pijakan kepastian hukum

Kepastian hukum tidak bisa diganti oleh tafsir sepihak dengan segala argumentasinya sekalipun itu dilakukan oleh personil MA. Hanya diktum keputusan itulah pondasi makna isi keputusan itu harus dipahami bukan sejarah UN, bukan keyakinan, dan bukan ada tidaknya kata melarangdan sejenisnya yang lepas dari kontek wacana.

Amar putusan adalah teks dan teks adalah bahasa, karenanya pendekatan ilmu kebahasaan digunakan untuk memahami isi teks putusan, namun demikian jangan terjebak dengan konsep prakmatik yang biasa diaplikasikan dalam percakapan dimana kesalahan bisa diralat. Karena putusan hukum itu menjamin kepastian dan mengikat maka harus didekati dengan konsep logika dengan implikasi konvensionalnya agar makna yang sebenarnya tidak bisa ‘terkorupsi’. Profesor linguistik, Abas Badib mengatakan bahwa “bahasa adalah highly mathematical (atau logis)”, artinya kalimat kalimat itu memiliki proposisi (makna logis), dan dari proposi itu kebenaran logis didapatkan. Singkat kata, analisa semantik dan logika amar putusan MA tentang UN akan bisa mengungkapkan kebenaran isi putusan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dari pada argumen yang lepas dari diktum putusan MA. Mari kita amati bersama diktum putusan MA.

Diktum Amar putusan MA No.3

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia (a), SEBELUM mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ujian nasional lebih lanjut (b);

Pesan kalimat diatas menyaratkan kewajiban (a) SEBELUM menjalankan tindakan (b). Artinya untuk melakukan tindakan (b)harus menyelesaikan kewajiban (a).

Sebagai perbandingan, perhatikan kalimat berikut dengan pola sintaksis yang sama.

Agama memerintahkan sepasang sejoli untuk menikah (p) SEBELUM mereka tidur seranjang (q).

Pesan kalimat di atas mensyaratkan kewajiban menikah (p) SEBELUM melakukan tidur seranjang (q). Artinya untuk melakukan tindakan (q) wajib hukumnya melaksanakan kewajiban (p). Kalau ada orang yang berani langsung melakukan (q) tanpa memenuhi syaratnya (p), itu hanya karena dorongan nafsu dan mengabaikan logika kalimat itu.

Dengan logika yang sama, kalau Kemendikbud bersikukuh melakukan tindakan (b)tanpa melakukan kewajiban (a) sebagaimana yang tercantum dalam putusan MA, itu hanya karena dorongan keceroboan dan mengabaikan kebenaran logika putusan MA. Artinya pelaksanaan UN bertentangan dengan hukum.

 

Tafsir dan Argumen yang menyesatkan

Argumen argumen Kemendikbud yang disampaikan di berbagai media tidak relevan, tidak valid, dan secara semantik (makna) ‘korup’.

“Tidak ada ceritanya putusan Mahkamah Agung (MA) melarang UN. Yang jelas, perdebatan UN itu sudah ada sebelum saya masuk. …” (Nuh, 8/3/2012)

Argumen yang disampaikan oleh Kemendikbud di atas tidak relevan karena topik yang dibicaraka adalah cerita lama UN. Penyangkalannya berdasarkan cerita lama bukan isi diktum putusan MA.

“UN tetap berjalan karena kami YAKIN sudah melaksanakan semua permintaan yang menjadi keputusan Mahkamah Agung (MA),” (Nuh, 9/4/2012).

Argumen di atas tidak valid karena yang digunakan sebagai dasar kesimpulannya adalah keyakinan bukan fakta.

“Jadi intinya tidak ada kata yang melarang pelaksanan UN. Saya berani jamin itu ” (Nuh, 8/3/2012)

“Saya mencari tidak ada katadari putusan MA itu yang mengatakan melarangUN atau stop UN. Itu saya cari tidak ketemu, yang ada itu pemerintah memang diharuskan melakukan perbaikan-perbaikan akses dan seterusnya di sekolah-sekolah,”(Nuh, 9/3/2012)

“(Amar putusan) Butir 3 dalam putusan MA sdh dijalankan, dan tafsir kemdikbud bukan semua harus SNP, karena tdk ada kata2 harus”. (Kemi, 28/4/2012)

Para pejabat kemendiknas satu suara bahwa UN tidak dilarang dan tetap dijalankan sambil melakukan perbaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh putusan MA. Pernyataan pernyataan pejabat dan staf ahli Kemendikbud ini menyesatkan, mengabaikan logika bahasa dengan melakukan tindak ‘korupsi’ semantik agar maknanya UN tidak dilarang oleh putusan hukum. Perhatikan kembali kata sambung SEBELUM dan kata kerja MEMERINTAHKAN pada diktum no.3 putusan MA.

MEMERINTAHKAN kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia (a), SEBELUM mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ujian nasional lebih lanjut (b);

Mengabaikan makna kalimat dan tetap melanjutkan UN artinya telah melakukan ‘korupsi’ semantik, makna SEBELUM ‘digelapkan’ dan dimaknai SAMBIL.

Tindakan ‘korupsi’ semantik yang kedua adalah malakukan tindak tutur pengelabuan (perlokusi). Mengapa harus mencari cari kata melarang dan harus.Kata MEMERINTAHKAN sudah memiliki makna mengharuskan, dan hubungan proposisi (a) dan proposisi (b) jelas menunjukkan bahwa (a) merupakan prasarat untuk melakukan tindakan (b). Kemendikbud telah melakukan tindak tutur non-konvensional. Sangat disayangkankalau ini dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab atas pendidikan karakter bangsa. Hanya pelawak dan pengecoh yang biasa melakukan tindak tutur non-konvensional.Sebagai ilustrasi perhatikan banyolan lawak berikut.

Pelawak 1: Sepedamu dijual dengan harga berapa?
Pelawak 2 : Satu juta.
Pelawak 1 : Komisiku berapa?
Pelawak 2 : Nggak komisi-komisian, Cak. Pokoknya satu juta BERSIH.
Pelawak 1 berpikir sambil mesam mesem.
Pelawak 1 : Ok saya beli satu juta BERSIH ya. He .. rek ambil ini.
Segera teman Pelawak 1 membawa pergi sepeda tersebut.
Pelawak 2 : He mana uangnya?
Pelawak 1 : Uang apa? Kan satu juta BERSIH to? BERSIH itu kan artinya HABIS to?
Pelawak 2 : Ya, BERSIH itu HABIS
Pelawak 1 : Ya sudah HABIS uangmu.
Pelawak 2: Emm ..maksudku satu juta bersih itu satu juta UTUH.
Pelawak 1 : Apa kamu tadi ngomong UTUH?
Pelawak 2 : Enggak … wah blaeen .. arek arek iki.

Mirip sekali dengan tafsir Kemdikbud. Jelas berdasarkan kontekyang dimaksud dengan satu juta BERSIH adalah satu juta UTUH atau NETO, namun makna BERSIH berdasarkan kontek ‘digelapkan’ dan dimaknai HABIS atau NOL. Mirip dengan penggelapan makna SEBELUM dan makna MEMERINTAHKAN dan pencarian kata MELARANG dan HARUS yang dilakukan oleh Kemendibud pada amar putusan MA.

Akhir kata, kembalikan kepastian hukum dengan perpijak pada diktum putusan MA dengan pendekatan yang benar, logis, dan tidak menyesatkan. Jangan biarkan kontroversi upaya peningkatan mutu terjebak ‘main kucing kucingan’ pada makna putusan MA, sementara yang subtansial terlupakan. Persoal kualitas pendidikan jangan dibiarkan ‘diperbudak’ oleh alat evaluasi yang secara umum masih kontroversi baik validitas maupun realibitasnya.

 

Surabaya, 2 Juni 2012