Ahmad Baedowi
Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
Dimuat di Media Indonesia, Senin, 12 Oktober 2012

 

Keteguhan Yuvi Savitri dalam menjalani kehidupan sesudah tsunami menghilangkan kedua orang tuanya delapan tahun lalu sangatlah inspiratif. Sebagai yatim piatu, Yuvi sosok siswa yang pantang menyerah, tak takut dengan beragam rintangan, dan sekaligus beruntung karena dikelilingi orang-orang yang mencintainya, yaitu guru-guru Sekolah Sukma Bangsa. Di sekolahnya, nilai kejujuran diajarkan melalui serangkaian penubuhan [bukan penumbuhan] budaya sekolah yang sehat, dengan kebersamaan menjadi kata kuncinya.

Pada 2009, ketika di kelas 3 SMA, Yuvi bersama teman lainnya mengikuti Ujian Nasional yang menjadi momok bagi sebagian besar siswa, guru dan sekolah. Namun, karena habit tentang kejujuran tertanam secara sadar jauh di dalam lubuk sanubarinya, Yuvi menghadapinya dengan perasaan tenang dan percaya diri. Setiap Ujian Nasional berlangsung di Sekolah Sukma Bangsa ditandai dengan beragam insiden, termasuk soal intervensi dari pengawas, dinas, serta orang tua yang ingin anaknya lulus.

Insiden Ujian Nasional pada 2009 di Sekolah Sukma Bangsa ialah rendahnya tingkat kelulusan UN. Dari kurang-lebih 125 siswa yang mengikuti UN, hanya 32% yang lulus dan sisanya tidak lulus. Jika dibandingkan dengan sekolah lain di Aceh yang rata-rata lulus 92%, tingkat kelulusan siswa Sukma Bangsa tergolong rendah dan sempat menjadi bahan olok-olok sekolah dan dinas pendidikan setempat. Namun, cerita di balik itu yang tak semua orang tahu, seperti praktik tak menyontek sekalipun beberapa pengawas UN dari luar sekolah Sukma sempat memberikan kunci jawaban kepada para siswa. Siswa Sukma Bangsa, termasuk Yuvi, ialah anak-anak yang menolak untuk berlaku curang pada saat UN berlangsung.

Hasilnya? Yuvi termasuk di antara 68% siswa Sukma yang tak lulus UN. Ada tangis, memang, ketika kenyataan itu diterima Yuvi. Namun, yang mengagetkan para guru ialah tekad Yuvi untuk kembali bersekolah selama setahun, sambil menolak untuk mengikuti ujian sejenis Paket C. Pada 2010, Yuvi kembali mengkuti UN dan lulus. Tidak hanya itu, di tahun yang sama Yuvi bahkan mendapat beasiswa bidik misi dan masuk jurusan MIPA di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Ada banyak siswa Sukma Bangsa seperti Yuvi. Mandiri, kuliah sambil membuat aksesori yang dia dagangkan untuk menambah biaya hidup. Namun, yang penting ditangkap ialah Yuvi beruntung mengalami proses pendidikan yang menghargai proses, menghargai kerja keras, tanpa harus takut dengan Ujian Nasional dan kebutuhan ijazah sesaat. Temannya, Ramli, juga di Unsyiah, kuliah sambil bekerja sebagai pengelola perpustakaan keliling dengan sepeda motornya, sambil sesekali memotong rumput lapangan sepak bola kampusnya.

Ada ratusan anak seperti Yuvi dan Ramli yang tak harus kalah dan menyerah dengan kebijakan pemerintah tentang Ujian Nasional. Karena rasa nyaman dan senang ketika mereka belajar di sekolah Sukma Bangsa, ketidaklulusan bukanlah sesuatu yang harus terus diratapi. Dengan konsep budaya sekolah yang menghargai perbedaan sekaligus berbagi tanggung jawab secara kolektif, Sekolah Sukma Bangsa memang menjadi tempat yang sangat aman dan nyaman bagi anak-anak seperti Yuvi dan Ramli. Saya membayangkan setiap sekolah di Indonesia memiliki budaya sekolah yang sehat dan menghargai keragaman, tanpa harus tertekan oleh Ujian Nasional.

Namun, apa faktanya? Pemerintah sepertinya tetap akan mempertahankan Ujian Nasional sebagai salah satu indikator keberhasilan siswa dalam belajar meskipun menuai kritik dan kontroversi. Tinimbang membentuk kesatuan proses dalam pelembagaan budaya sekolah yang mengalir berdasarkan kondisi kultural sekolah masing-masing, pemerintah tampaknya akan tetap melegalkan UN sebagai tolok ukur keberhasilan proses belajar-mengajar.

Dengan beragam variasi dan fenomena, high-stakes testing seperti UN memang sering dinisbahkan kepada hal-hal yang berkaitdan dengan pengukuran dalam rangka melihat kualitas siswa dan sekolah. Padahal sebagai sebuah metode, high-stakes testing berorientasi semata-mata untuk melihat akuntabilitas sekolah secara parsial [tidak menyeluruh]. Itulah sebabnya mengapa kebijakan soal UN tetap saja kontroversial dilihat dari kebutuhan penubuhan visi dan filosfi pendidikan secara luas.

Dalam konteks high-stakes testing, muasal kesalahan ialah rendahnya kemampuan otoritas penidikan dalam menerjemahkan filosofi dan visi pendidikan bangsa. Dari sudut filosofi pendidikan, pembicaraan tentang arti dan nilai [meaning and value] pendidikan seakan selalu berakhir dengan adanya model evaluasi semacam UN. Dialektika antara otoritas pendidikan, sekolah, masyarakat, dan siswa seharusnya mencerminkan visi dan filosofi pendidikan yang sehat. Namun, kebijakan soal UN malah memperpendek visi pendidikan mereka menjadi sekadar pembuat soal dan membuang lebih banyak waktu untuk melakukan drilling dalam rangka mempersiapkan siswa mereka dalam menghadapi ujian [Jones, et al, 1999].

Jika guru dan siswa ialah target akhir dari setiap produk kebijakan di bidang reformasi pendidikan, setiap asumsi yang berkaitan dengan pembentukan budaya sekolah seyogianya harus sesuai dengan kebijakan yang akan dikeluarkan. Alasannya sederhana, yaitu setiap rencana perubahan harus bergulir dengan tidak melawan hukum alam budaya pendidikan: membiarkan guru dan siswa menentukan masa depan mereka sendiri secara natural.

Jika kebijakan tentang reformasi pendidikan sering diindikasikan selalu gagal, penyebabnya antara lain proses tidak menyertakan secara demokratis seluruh stakeholders [para pemangku kepentingan] sekolah. Karena itu, tidak mengherankan kritik yang muncul ialah menyamakan UN dengan kuda mati. If the horse you’re riding dies, get off. Namun, dalam dunia pendidikan berlaku kebiasaan lain, yaitu inovasi. Inovasi dalam budaya sekolah sepenuhnya milik guru dan siswa, bukan otoritas pendidikan yang selalu memandang inovasi dengan kacamata kuda.***